Mubadalah.id – Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dinilai memberikan kontribusi besar tidak hanya dalam aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi nasional. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa investasi dalam layanan KB menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara.
Di Indonesia, program KB berkembang melalui keterlibatan berbagai pihak. Termasuk organisasi masyarakat sipil serta kelompok sosial dan keagamaan yang berperan sebagai pengawas dalam pengelolaannya.
Keterlibatan berbagai elemen masyarakat tersebut turut memastikan bahwa program KB berjalan sebagai upaya peningkatan kesehatan perempuan. Bukan sebagai kebijakan pembatasan kelahiran.
Sejumlah analisis ekonomi menunjukkan bahwa akses terhadap kontrasepsi memberikan nilai pengembalian yang sangat tinggi. Kajian yang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) bersama UNFPA Indonesia lakukan dalam mengolah data dari para ekonom global di Pusat Konsensus Kopenhagen.
Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa setiap satu dolar yang ia belanjakan untuk akses kontrasepsi dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekitar 120 dolar. Nilai pengembalian ini jauh lebih tinggi daripada dengan sejumlah intervensi kesehatan lainnya seperti penanganan stunting, tuberkulosis, maupun malaria.
Di Indonesia sendiri, perhitungan serupa juga menunjukkan hasil yang signifikan. Setiap satu rupiah yang dialokasikan untuk program KB diperkirakan menghasilkan manfaat ekonomi sebesar 65 rupiah. Bahkan, jika program tersebut direvitalisasi dengan peningkatan efisiensi dan keterjangkauan layanan, manfaat ekonomi tersebut dapat meningkat hingga mencapai 113 rupiah.
Manfaat ekonomi tersebut ia peroleh dari berbagai faktor. Salah satunya adalah penghematan biaya kesehatan yang berkaitan dengan risiko kehamilan yang terlalu sering atau terlalu dekat jaraknya. Penjarangan kehamilan yang lebih terencana membantu menurunkan risiko kesakitan dan kematian ibu.
Selain itu, program KB juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bahkan, dengan perencanaan keluarga yang lebih baik, perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses pendidikan serta berpartisipasi dalam dunia kerja.
Meski demikian, para pengamat menegaskan bahwa manfaat ekonomi tersebut hanya dapat tercapai jika kebijakan kependudukan tetap menempatkan hak perempuan sebagai prinsip utama dalam layanan reproduksi. []
*)Sumber Tulisan: Mengawal Keluarga Berencana Saat Angka Kelahiran Turun
