Mubadalah.id – Pemerintah baru saja mengesahkan revisi Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada 20 Maret 2025 kemarin. Dengan sahnya revisi UU TNI, tentu saja membuat kondisi Indonesia yang tadinya gelap menjadi semakin gelap.
Bagaimana tidak semakin gelap? Revisi ini jelas mengingatkan kita pada masa Orde Baru, ketika militer tidak hanya menjaga keamanan negara tetapi juga menguasai hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Termasuk kepada kehidupan para seluruh perempuan.
Sebagai perempuan yang hidup di Indonesia, saya marah, muak dan geram. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa ketika militer terlalu mendominasi, perempuan sering kali menjadi korban pertama dari sistem yang represif. Era Orde Baru adalah bukti nyata. Saat itu, perempuan bukan hanya kehilangan suara mereka, tetapi juga menjadi sasaran kekerasan dan penindasan yang sistematis.
Mari kita ingat sejenak apa yang terjadi di masa lalu. Di bawah orde baru, militer memiliki kekuasaan besar dalam urusan sipil. Dengan dalih menjaga stabilitas, mereka sering kali menggunakan kekerasan untuk membungkam suara-suara kritis. Sehingga membuat perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan.
Kasus Gerwani, misalnya, adalah contoh tragis bagaimana perempuan difitnah, disiksa, dan dibunuh tanpa proses hukum yang jelas. Mereka dijadikan simbol “ancaman” hanya karena berani bersuara.
Kini, dengan revisi UU TNI yang memperluas peran militer dalam kehidupan sipil termasuk membantu pemerintah daerah mengatasi masalah sosial, saya tidak bisa menahan rasa takut bahwa sejarah kelam itu bisa terulang.
Ketika militer diberi ruang lebih besar untuk beroperasi di luar tugas utamanya menjaga pertahanan negara, risiko penyalahgunaan kekuasaan semakin nyata.
3 Point
Ada beberapa point dalam revisi UU TNI yang membuat saya marah, geram dan muak terhadap pemerintah:
Pertama, keterlibatan militer dalam urusan sipil. UU TNI memungkinkan prajurit aktif menduduki lebih banyak posisi di kementerian dan lembaga sipil.
Saya bertanya-tanya: apakah ini akan membuka pintu bagi kontrol militer atas kehidupan kita? Dalam sejarahnya, ketika militer terlalu dekat dengan urusan sipil, perempuan sering kali kehilangan ruang untuk bersuara dan berpartisipasi secara bebas.
Kedua, peradilan militer. Dalam rentang tahun 2020-2024, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya terdapat 190 pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan personal maupun di wilayah publik yang dilakukan oleh prajurit.
Selain itu, Komnas Perempuan juga mencatat 10 kasus kekerasan di ranah negara pada 2020-2024 terkait kondisi konflik sumber daya alam, agraria dan tata ruang yang mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan dengan terlapor adalah prajurit TNI. Perempuan adat menjadi pihak yang menghadapi kerentanan khusus dan dampak yang khas dari kekerasan yang terjadi dalam konteks ini.
Salah satu masalah besarnya adalah bagaimana kasus-kasus kekerasan yang melibatkan prajurit TNI sering kali diselesaikan melalui peradilan militer. Sistem ini cenderung tertutup dan tidak berpihak pada korban.
Komnas Perempuan mencatat bahwa banyak perempuan korban kekerasan seksual oleh prajurit TNI kesulitan mendapatkan keadilan karena proses hukum yang tidak transparan.
Trauma Kolektif
Ketiga, trauma kolektif. Bagi banyak perempuan di Indonesia, bayang-bayang kekerasan di masa lalu belum sepenuhnya hilang. Pengesahan UU ini seperti membuka luka lama trauma kolektif dari era ketika hak-hak perempuan tidak dihormati dan tubuh mereka sering kali menjadi objek kekerasan.
Sebagai seorang perempuan Indonesia, saya merasa bahwa pengesahan UU TNI ini adalah langkah mundur bagi demokrasi kita. Saya takut, ruang aman bagi perempuan untuk berbicara dan berpartisipasi akan semakin sempit jika militer kembali mendominasi kehidupan sipil. Saya khawatir, kontrol terhadap seksualitas dan tubuh perempuan akan semakin kuat di bawah sistem yang cenderung otoriter.
Namun, saya juga percaya bahwa suara kita masih bisa didengar. Kita harus terus berbicara tentang ketidakadilan ini, tentang bagaimana kebijakan seperti revisi UU TNI dapat merugikan kelompok rentan dan perempuan. Kita harus mengingatkan pemerintah bahwa demokrasi sejati adalah tentang melindungi semua warga negara, termasuk perempuan.
Pengesahan revisi UU TNI adalah pengingat bahwa perjuangan untuk hak-hak perempuan belum selesai. Kita harus tetap waspada agar bayang-bayang Orde Baru tidak kembali menghantui kita dan agar generasi mendatang bisa hidup dalam masyarakat yang benar-benar demokratis dan setara. []
