Mubadalah.id – Di dalam ajaran Islam, suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga perkawinan agar kokoh. Perintah untuk bertanggung jawab ini tercatat dalam ayat al-Qur’an dan hadis Nabi Saw:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambi kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS. an-Nisa ayat 19)
Dengan memahami landasan tanggung jawab ini, pasangan suami istri diharapkan dapat menghindari perceraian.
Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw bersabda: “Hal halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian” (HR. Abu Daud dan Hakim).
Hadis ini merupakan peringatan keras agar perkawinan keduanya jaga dengan kuat. Kritik ini tidak hanya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah. Tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan perkawinan, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pejabat negara terkait.
Sah secara Hukum
Karena keluarga, hidup dalam suatu negara, maka perkawinan juga harus sah secara hukum sebagaimana negara telah tetapkan. Ini sangat perlu, karena keabsahan perkawinan dalam hukum positif negara akan berkaitan dengan hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga di hampir semua aspek kehidupan.
Perkawinan yang hanya sah secara hukum agama namun tak sah menurut hukum negara. Maka kewajiban masing-masing pihak tak bisa negara kontrol dan hak-hak mereka serta anak mereka pun tak bisa mendapatkan perlindungan dan layanan dari negara.
Misalnya jika perkawinan tak tercatat dalam dokumen negara, maka perkawinan dan segala implikasinya ini tidak akan muncul dalam dokumen-dokumen negara, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, ijazah, dan lain-lain. []
