Mubaadalahnews.com,- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Indramayu pada Selasa, 26 Februari 2019 menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Perempuan, yang melibatkan sejumlah organisasi perempuan.
Di antaranya, PC Fatayat NU, PC IPPNU, PC Kopri PMII, Kohati, Sarinah GMNI, PKK, Bhayangkari, Persit Chandra Kirana, dan Koalisi Perempuan Indonesia cabang Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Puspihat Haji Kabupaten Indramayu.
Kegiatan dilakukan untuk mengajak perempuan agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan pemilu 2019, karena selama ini perempuan dianggap tidak peduli dan apatis terhadap kondisi sosial politik negara. Mengganggap bahwa politik itu tabu dan hanya didominasi laki-laki. Sehingga angka partisipasi perempuan masih rendah.
Berdasarkan data KPU jumlah pemilih perempuan masih lebih banyak dibandingkan laki-laki. Dari daftar pemilih tetap (DPT) jilid 2, jumlah pemilih perempuan sebanyak 96.557.044 orang. Sedangkan pemilih laki-laki 96.271.476 orang. Selisih sekitar 285 orang.
Dalam materi yang disampaikan oleh narasumber Dewi Nurmalasari, Anggota KPUD Kabupaten Indramayu, mengatakan bahwa pada Pemilu 2019 ini berbeda dengan sebelumnya, karena ada Pemilihan Presiden, sehingga perempuan harus benar-benar mengenali siapa saja calon anggota legislatif dan presiden nanti.
“Setiap pemilih pemilu, termasuk perempuan harus memastikan namanya ada sebagai daftar pemilih tetap. Karena kita punya hak politik, yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nama dan NIK sesuai dengan e-KTP bisa dicek melalui aplikasi KPU RI Pemilu 2019, yang bisa diakses lewat google play,” terangnya.
Sementara itu, narasumber kedua Zahra Amin, Pemred Mubaadalahnews, lebih menekankan pada partisipasi aktif perempuan, tidak hanya sekedar dorongan afirmasi kuota 30 persen saja. Tetapi juga benar-benar menggunakan hak politik itu, memilih dan dipilih, sebagai salah satu strategi melakukan perubahan yang lebih baik bagi nasib kaum perempuan.
“Politik adalah salah satu jalan bagi perempuan untuk memperjuangkan haknya, terutama dalam mendorong kebijakan negara yang berpihak pada perempuan. Maka perempuan harus menggunakan hak pilih dalam pemilu 2019 ini, dengan harapan ke depan Indonesia akan menjadi negara yang lebih ramah terhadap perempuan dan anak,” jelas Zahra.
Bahkan, Zahra yang juga Staff Penguatan Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Barat ini menambahkan tentang syarat caleg atau capres yang akan dipilih nanti.
Pertama, tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi, Kedua, tidak pernah melakukan tindakan pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ketiga, memiliki kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan gender.
“Untuk membangun sistem negara yang kredibel dan berkualitas, perempuan juga punya hak dan kesempatan memilih wakil yang bisa dipercaya, sekaligus akan mampu membawa aspirasi perempuan. Intinya adalah, jadilah pemilih yang cerdas, dan cari sebanyak mungkin informasi tentang siapa dan bagaimana calon yang akan kita pilih nanti, jangan sampai kita menyesal telah memilih orang yang salah,” terangnya.
Dengan semboyan Bawaslu, awasi, tindak dan cegah, Supriyadi sebagai Anggota Bawaslu Indramayu menutup sesi diskusi dengan pernyataan, agar perempuan bersikap pro aktif, dan responsif terhadap pengawasan kegiatan pemilu 2019.
“Jika menemukan hal yang janggal, dan masuk kategori pelanggaran Pemilu, maka segera dilaporkan. Nanti tim yang akan melakukan investigasi, jadi jangan bertindak main hakim sendiri, karena kami sudah punya mekanisme tindakan, sesuai dengan prosedur yang ada,” pungkasnya.(ZAH/Red)
