Mubadalah.id – Kemarin sore, ketika saya masih bertahan di Gedung Pusat Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu, ada panitia Konferensi Cabang yang bertanya, kenapa belum pulang? Di rumah anak dengan siapa? Saya jawab spontan dengan ayahnya. Melalui percakapan singkat itu, saya bertanya-tanya, mengapa ketika seorang ibu sedang berada di luar rumah, untuk kegiatan apapun, selalu ditanya anak di rumah dengan siapa, sementara ayah tidak ditanyakan sama sekali.
Secara jelas, masih banyak masyarakat yang beranggapan jika tugas pengasuhan anak hanya dibebankan pada perempuan. Kedua, hak perempuan untuk terlibat dalam kerja-kerja publik dan urusan sosial kemasyarakatan kerap kali dipandang sebelah mata, dan urusan perempuan itu ya hanya di ruang domestik alias di rumah saja, sehingga menganggap kehadirannya tak pernah ada, suaranya tak pernah terdengar, dan hak-haknya terabaikan.
Melalui tulisan ini, saya ingin menyampaikan bahwa jika persoalan relasi suami istri yang dibangun dengan kasih sayang sebagai pondasi saling percaya, dengan pembagian peran yang adil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, maka tak perlu lagi dipertanyakan kapan seorang ibu akan pulang ke rumah, atau ketika ibu sedang berada di luar rumah untuk urusan tertentu, tak perlu ada tanya di rumah anak-anak bersama siapa.
Dalam bingkai bahasa kasih sayang tersebut, konsep ketaatan dan kerelaan antara pasangan suami istri dipahami dan dipraktikkan dengan semangat saling melayani dan membahagiakan, karena ini merupakan pondasi dari relasi pasutri dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam kerja-kerja domestik urusan rumah tangga, maupun kerja-kerja publik urusan sosial kemasyarakatan.
Konsep qimawah (QS. An-Nisa 4:34), sebagaimana saya kutip dari buku “Qira’ah Mubadalah” yang ditulis Kiai Faqihuddin Abdul Kodir, bahwa pernikahan dalam perspektif mubadalah tidak bisa dipahami sebagai hak kepemimpinan yang mutlak oleh mereka yang berjenis kelamin laki-laki terhadap yang berjenis kelamin perempuan.
Sebab dalam Islam, pernikahan bukan kontrak politik pemerintahan, sehingga suami bukan pemerintah di mana istri sebagai rakyatnya. Pernikahan juga bukan kontrak perbudakan, sehingga suami bukan majikan di mana istri sebagai budaknya.
Pernikahan juga bukan kontrak perburuhan, sehingga suami bukan bos di mana istri sebagai buruhnya. Pernikahan adalah kontrak perkongsian (izdiwaj) dan kerja sama (musyarakah). Baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab yang sama terhadap keberlangsungan keluarga dan rumah tangga.
Dengan demikian, qimawah adalah soal pertanggungjawaban terhadap keberlangsungan keluarga dan rumah tangga. Tanggung jawab ini disematkan kepada laki-laki atas perempuan dalam ayat ini karena secara sosial, merekalah yang biasanya memiliki kapasitas dan sumber daya (harta). Tetapi secara normatif, qiwamah ini menjadi tanggung jawab bersama. maka karena itu, ketika perempuan juga mempunyai kapasitas dan sumber daya, ia berkewajiban berkontribusi secara bersama-sama.
Begitu pun ketaatan, yang seringkali disuarakan oleh banyak pihak dengan menyitir berbagai ayat dan hadits, ditujukan kepada perempuan/istri saja. seharusnya dipahami dalam konteks tanggung jawab berumah tangga dengan bingkai kasih sayang yang bersifat resiprokal.
Dengan semangat kasih sayang yang resiprokal ini, ketaatan istri pada suami dan sebaliknya suami pada istri, semata-mata untuk kepentingan keberlangsungan keluarga dan rumah tangga, bukan bersifat mutlak, apalagi semena-mena.
Artinya karena tuntutan ketaatan itu untuk kelangsungan relasi yang kuat dan saling menyayangi, maka ia ditujukan kepada suami dan istri sekaligus. Di mana satu sama lain saling berbagi kasih sayang, menaati dan melayani untuk kebaikan dan kebahagiaan bersama.
Tidak hanya satu arah, taat istri kepada suami semata. Tetapi dua arah, saling menaati, dan berbagi kasih sayang satu sama lain. Karena keduanya bersama-sama, satu sama lain saling mengingatkan dan menganjurkan kebaikan-kebaikan untuk keberlangsungan rumah tangga serta keutuhan keluarga. []
