Mubadalah.id – Apakah hak untuk memimpin juga melekat pada para penyandang disabilitas? Publik jamak rasa-rasanya akan sulit dan cenderung berkeberatan untuk menjawab “Ya!”. Mengapa?
Bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih kental akan semangat komunalisme dan paternalisme, pemimpin selalu identik dengan sosok super-maha dengan ke-paling-an sekaligus ke-ter-an di atas individu lain.
Sementara, penyandang disabilitas justru memperoleh posisi marjinal yang jauh dari ke-paling-an atau ke-ter-an. Setidaknya, kita dapat melihat hal tersebut dari cara negara ini mendefiniskan penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas, merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, memperoleh definisi sebagai orang dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan / atau sensorik dalam jangka waktu lama. Setidaknya, keterbatasan tersebut berlangsung minimal selama enam (6) bulan.
Sebagian kalangan menilai penggunaan kata “keterbatasan” di dalam definisi tersebut telah menimbulkan diskriminasi bagi kawan penyandang disabilitas, termasuk dalam hal kesempatan dan hak untuk memimpin.
Identifikasi dan pemosisian kawan penyandang disabilitas sebagai subjek dengan keterbatasan mengakibatkan standing point mereka selaku insan dengan hak untuk memimpin mengalami degradasi (atau setidaknya memperoleh marjinalisasi).
Sebagai antitesis, komunitas gerakan yang menaruh kepedulian dan concern serius terhadap masalah disabilitas kemudian menawarkan terma “difabel”. Kata ini merupakan bentuk serapan sekaligus akronim dari istilah different ability (kemampuan khas).
Istilah ini rasa-rasanya lebih manusiawi dan apresiatif, sekaligus barangkali dapat memberi ruang terbuka bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak untuk memimpin yang mereka miliki.
Kepemimpinan Tradisional
Sebelum demokrasi beroleh panggung sebagai sistem pemerintahan (sistem kepemimpinan) paling ideal, kepemimpinan tradisional (informal leadership) menempati posisi dominan sebagai sistem yang berlaku di banyak wilayah.
Di dalam sistem kepemimpinan tradisional, hak untuk memimpin seseorang telah diatur oleh sistem adat-istiadat setempat.
Umpamanya, pada sebuah wilayah, transmisi estafet kepemimpinan berlangsung melalui pewarisan dari bapak ke anak. Artinya, hak untuk memimpin masyarakat di wilayah tersebut di masa depan sudah pasti jatuh kepada keluarga pemimpin sekarang.
Model kepemimpinan semacam ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip martabat (kehormatan selevel) antarsesama makhluk tuhan yang berstatus sebagai individu pemimpin (kullukum ra’in).
Monopoli kepemimpinan oleh satu trah istimewa dalam sistem tradisional telah menegasikan aspek kesempatan, kecakapan, serta seleksi kompetitif. Paadahal, semestinya poin-poin itulah yang menjadi tolok ukur utama dalam sebuah proses peralihan kepemimpinan.
Terlebih, bagi kawan penyandang disabilitas, model kepemimpinan tradisional sudah pasti mencerabut hak mereka untuk memimpin. Padahal, hak untuk memimpin tak lain merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) selaku makhluk tuhan.
Gus Dur dan FDR
Namun, sejarah mencatat nama-nama pemimpin dunia yang berani mendobrak sistem yang ada. Mereka, dengan segala disabilitas yang melekat pada diri masing-masing, menunjukkan kepada dunia bahwa hak untuk memimpin adalah milik setiap orang.
Di Indonesia, kita mengenal Gus Dur atau KH Abdurrahman Wahid. Sekalipun memiliki banyak keterbatasan fisik, sosok eks-Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini secara mengejutkan berhasil menududuki jabatan Presiden Republik Indonesia keempat.
Kesadaran Gus Dur akan hak untuk memimpin yang ia miliki menjadikannya berani untuk berkiprah sebagai orang nomor satu RI. Sebagai legacy, rakyat Indonesia menempatkan beliau sebagai guru bangsa sekaligus Bapak Pluralisme.
Selain Gus Dur, ada sosok Franklin D. Roosevelt (FDR), Presiden Amerika Serikat yang menjabat mulai tahun 1933 hingga tahun 1945. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa FDR adalah seorang pengidap lumpuh.
Meski begitu, FDR yang juga yakin dengan haknya untuk memimpin, justru tampil sebagai sosok yang berhasil menyelamatkan Amerika Serikat dari periode Great Depression selama Perang Dunia II. FDR juga mendorong berdirinya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai wadah perdamaian internasional.
Membuka Asa
Fakta sejarah yang menunjukkan figur pemimpin dengan keberbedaan kemampuan fisik semestinya membuka asa bagi tiap penyandang disabilitas untuk berani menggunakan hak untuk memimpinnya.
Asa tersebut memang memerlukan wadah ekosistem masyarakat yang secara sadar mengakui persamaan hak tiap-tiap manusia.
Pada Pilpres tahun 2004 silam, Gus Dur pernah menyangsikan peraturan perihal persyaratan kandidat presiden / wakil presiden. Menurutnya, aturan tersebut sama sekali tidak berpihak kepada penyandang disabilitas.
Kini, selepas lebih dari dua dekade sejak Pemilu Presiden 2004, semestinya masyarakat Indonesia telah lebih dewasa. Kacamata publik dalam memandang hak-hak setiap anak bangsa semestinya telah lebih tajam.
Iman kita bahwa pemimpin tak selalu harus sosok super-maha merupakan pijakan awal bagi terbukanya hak untuk memimpin bagi siapapun.
Barangkali, kuatnya subordinasi atasan-bawahan dari sistem kerja Asal Bapak Suka (ABS) selama ini adalah bagian dari dosa laten penegasian hak untuk memimpin pada kalangan tertentu.
Jadi, siapkah bangsa ini di masa depan memiliki figur pemimpin penyandang disabilitas? Mengapa tidak! []
