Mubadalah.id – Baru-baru ini polemik mengenai wisata halal kembali mencuat ke publik. Polemik ini muncul menyusul kematian seekor anjing bernama Canon saat dipindahkan dari Pulau Banyak yang merupakan salah satu destinasi wisata halal di Aceh. Peristiwa ini berawal saat sang pemilik mengunggah video penangkapan anjingnya ke instragram. Ia menyatakan bahwa kematian anjingnya disebabkan oleh kelalaian petugas.
Banyak protes menyusul kematian Canon, bahkan muncul sejumlah petisi yang meminta agar proses penangkapan petugas satpol PP dilakukakan, karena dinilai telah melakukan penganiayaan terhadap hewan. Hal ini berujung pada adanya wacana peninjauan kembali terhadap kebijakan pemerintah terkait Wisata Halal itu sendiri.
Menurut buku panduan yang diterbitkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2019, Wisata Halal merupakan destinasi pariwisata yang melayani wisatawan muslim sebagai pangsa pasarnya atau ingin mengembangkan pariwisata halal di daerahnya. Destinasi wisata diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar wisatawan muslim, misalnya ketersediaan air untuk bersuci, makanan halal, fasilitas ibadah yang memadai, paket wisata, dan visitor guid-enya. Dengan demikian daerah-daerah yang dijadikan sasaran destinasi halal dikhususkan pada daerah-daerah yang memiliki kekhasan dalam identitas keislamannya.
Sejumlah daerah di Indonesia memiliki khazanah Islam yang sangat bervariasi dan keunikan tersendiri. Aceh misalnya, sebagai provinsi yang memiliki kekhususan penerapan syariah, memiliki sejumlah situs bangunan bersejarah dan kultur Islam yang unik. Riau juga berpotensi mengelola wisata halal, mengingat sejarah kesultanan Islam di Riau yang panjang.
Demikian pula sejumlah wilayah di Jawa, yang memiliki sejarah kesultanan Islam yang kuat. Bahkan Lombok di Nusa Tenggara Barat, telah menjadi provinsi yang menawarkan wisata halal secara masif, sehingga sejumlah wisatawan dari luar negeri banyak berkunjung ke daerah ini karena penawarannya wisata halal.
Konsep halal sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang diizinkan (tidak dilarang) dan diperoleh dengan sah. Arti harfiah dari Halal bisa jadi diungkapkan dengan akarnya kata halla, yahillu, hillan, wahalan yang menunjukkan segala sesuatu yang halal, dan tidak dilarang dalam Islam. Jadi terminologi halal erat kaitannya dengan identitas seorang muslim.
Meninjau pemerintah pusat yang menjadikan identitas keislaman suatu wilayah sebagai pijakan untuk melabeli ‘wisata halal’ pada daerah-daerah tertentu, mengingatkan saya pada konsep Stuart Hall mengenai artikulasi identitas. Hall menempatkan identitas sebagai ‘produksi’, yang tidak pernah lengkap, selalu dalam proses, dan selalu didasari di dalam, bukan di luar dan merupakan suatu representasi. Pernyataan ini seolah menentang autentikasi dari identitas budaya. Namun dalam proses tersebut, pemosisian dan artikulasi berperan besar.
Dalam hal ini, artikulasi diartikan sebagai proses untuk memadukan praktik-praktik yang berbeda, atau bahkan berlawanan, untuk diperankan secara bersamaan tanpa menyatukan diskursus-diskursus yang berlainan. Sebagaimana yang dijelaskan Hall, artikulasi merupakan perbedaan-perbedaan dalam suatu kesatuan yang tidak menuntut satu praktik larut dan terikat dengan praktik-praktik lainnya, dan tiap-tiap elemen yang diartikulasikan mempertahankan karakternya masing-masing.
Dalam kasus ini, proses artikulasi untuk memadukan dan memerankan praktik tradisi dan budaya pariwisata juga dapat dimaknai sebagai bentuk strategi untuk tetap eksisdi tengah realita kehidupan pariwisata yang dibangun di suatu daerah yang memiliki identitas Islam sebagai kekhasan daerahnya.
Identitas keislaman tetap dipertahankan, tetapi juga diartikulasikan secara luwes untuk mewakili cara pandang baru yang menegosiasikan realita kehidupan pariwisata. Hal ini dapat dilihat misalnya pada konsep wisata halal di Aceh yang dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam sebagai landasan hukum daerahnya.
Faktanya, kebijakan mengenai wisata halal beberapa tahun terakhir telah menimbulkan makna yang ambigu di tengah masyarakat, terkait tentang apa yang dimaksud dengan wisata halal itu sendiri. Sebagian menganggap bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, dengan demikian jargon wisata halal harusnya tidak diperlukan lagi.
Berbagai fasilitas yang ramah pada pengunjung muslim sangat mudah ditemukan di mana saja. Mereka berpandangan bahwa wisata halal harusnya diterapkan di daerah-daerah yang mayoritas warganya non muslim, seperti di Jepang, Taiwan, Korea dan Eropa, yang mana negara-negara ini juga memiliki Muslim Friendly Tourism. Tujuannya, agar orang muslim yang berwisata di sana tidak bingung dan merasa nyaman.
Namun konsepsi semacam ini juga tidak terbukti dapat diterapkan di Indonesia. Beberapa daerah yang mayoritas non muslim menolak label wisata halal di tempat wisata mereka. pada tahun 2019 misalnya, sewaktu Wishnu Utama masih menjabat sebagai Menteri ekonomi kreatif dan pariwisata. Beberapa daerah mayoritas non muslim, seperti Bali dan Danau Toba Sumatera Utara menolak daerahnya dinyatakan sebagai daerah wisata halal.
Bahkan sebagai upaya protes terhadap wacana wisata halal, masyarakat setempat menyelenggarakan Festival Babi Danau Toba telah digelar di Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada tanggal 7 november 2011. Festival yang dimeriahkan dengan lomba swafoto dengan babi, lomba memanggil babi, lomba lari babi sampai lomba kuliner babi digelar secara spontan sebagai bentuk perlawanan terhadap wacana label ‘wisata halal’ di Danau Toba.
Lalu bagaimana sebenarnya konsepsi wisata halal dibangun? apakah wisata halal hanya diwacanakan sebagai anti tesis dari wisata konvensional? Apakah wisata halal sebagai wisata syariah yang hanya mengeksplorasi pengalaman dan suasana yang berhubungan dengan aspek reliji, ataukah wisata halal merujuk tentang tata kelola wisata dengan mempergunakan tata kelola pelayanan dan fasilitas dengan menggunakan platform sesuai dengan nilai Islam?
Perlu peninjauan ulang tentang konsep wisata halal di Indonesia. Apakah jargon wisata halal hanya sekedar jargon untuk meningkatkan sektor perawisata yang terkait strategi ekonomi negara, atau memang wisata halal digunakan sebagai sarana untuk mengartikulasikan identitas keislaman dengan menonjolkan identitas islam yang bersifat kedaerahan?
Kebijakan mengenai wisata negara harusnya bersifat menyeluruh mengingat Indonesia adalah negara yang dipenuhi dengan keberagaman. Keberagaman di negeri ini merupakan sebuah kenyataan dan keniscayaan dalam masyarakat. Pariwisata dengan mengembangkan dan menonjolkan kearifan budaya lokal dengan latar yang beragam itulah justru menarik turis datang, karena sejatinya pariwisata sejatinya merupakan aktivitas universal. Oleh karena itu, seluruh tempat wisata di Indonesia harusnya dapat terbuka bagi seluruh wisatawan dengan berbagai latar belakang agama, kepercayaan, maupun kewarganegaraannya. []
