“Ny. Eva Khalifah meminta agar semua hasil rekomendasi musyawarah keagamaan KUPI II bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.”
Mubadalah.id – Perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri, Jepara, telah sampai pada hari terakhir, Sabtu, 26 November 2022.
Dalam agenda penutupan ini, Wakil Bupati Sumenep, Ny. Eva Khalifah memberikan apresiasi yang sangat luar biasa atas terselenggaranya KUPI II.
Ny. Eva Khalifah juga meminta agar semua hasil rekomendasi musyawarah keagamaan KUPI bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
“Apresiasi yang luar biasa kepada KUPI II ini. Semoga rekomendasi dan program bisa tersampaikan kepada seluruh bupati dan walikota di seluruh Indonesia,” kata Ny. Eva Khalifah, sebagai salah satu representasi pemerintah.
Sementara itu, Manajer Program Fahmina Institute, Roziqoh Sukardi membacakan sejumlah hasil rekomendasi fatwa KUPI II.
Roziqoh menyampaikan bahwa eksistensi ulama perempuan telah diterima di kalangan masyarakat, pesantren, perguruan tinggi, pemerintahan, media, dan kalangan dunia internasional.
Maka dari itu negara dan masyarakat sipil perlu menjadikan KUPI menjadi mitra kerja strategis dalam banyak hal.
“Negara harus menjadikan KUPI sebagai mitra kerja strategis dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan isu-isu strategis bangsa, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga desa atau kelurahan,” kata Rozikoh
Ketua Fatayat NU Kabupaten Cirebon itu menambahkan bahwa negara harus mempercepat penyusunan dan implementasi berbagai kebijakan yang terkait kelompok rentan kekerasan.
Terutama peraturan pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
“Negara harus mengubah dan menyelaraskan regulasi yang berpihak pada keselamatan dan perlindungan jiwa perempuan dan mengimplementasikannya dengan konsisten,” ungkap Roziqoh.
Serukan Solidaritas
KUPI juga menyerukan solidaritas bagi masyarakat muslim, khususnya kelompok perempuan di berbagai negara yang mengalami opresi kemanusiaan, terutama di Afghanistan, Iran, Myanmar, Turki, dan Cina (Uyghur).
“KUPI menuntut pemerintah di negara-negara tersebut untuk menghentikan tindakan opresi dan menjamin kemaslahatan warganya dengan spirit Islam rahmatan lil ‘alamin yang meletakkan penghormatan pada hak-hak perempuan,” ujarnya.
Selain itu, KUPI juga memberikan rekomendasi terkait permasalahan sampah dan keberlangsungan lingkungan hidup, ekstremisme beragama, praktik pemaksaan perkawinan. Hingga mendorong tumbuhnya gerakan ulama perempuan di berbagai komunitas lokal dunia.
Selanjutnya, hasil rekomendasi KUPI II diserahkan kepada perwakilan pejabat berwenang yang hadir, di antaranya adalah Prof. Dr. H. Abu Rohmad Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Agama RI dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Anggota Parlemen RI. (Rul)
