Mubadalah.id – Ketika banyak perempuan menyambut tahun baru dengan penuh harapan. Kondisi sebaliknya terjadi di Sudan, salah satu negeri yang terus bergulat dengan krisis di benua Afrika. Sepanjang 2020 lalu hingga awal 2021 perjuangan untuk memenuhi hak-hak perempuan dan anak di sana seakan menghadapi jalan buntu.
Selain budaya patriarki yang sangat kental di sana, wabah corona dan pemanasan global yang memicu bencana alam mengakibatkan tingkat kemiskinan warga semakin buruk. Untuk dapat melanjutkan hidup, acap kali keluarga miskin yang memiliki anak perempuan memaksa mereka untuk menikah agar nantinya mendapat mahar berupa sejumlah sapi atau hewan ternak lainnya atau uang. Mahar tersebut tidak harus dibayarkan secara kontan, keluarga mempelai pria bisa menyerahkan secara bertahap.
Praktik ini membuat hak perempuan dan anak-anak tercerabut paksa, di mana ketika akhirnya mereka memilih putus sekolah dan hanya fokus pada urusan domestik setelah menikah. Di sana, hampir separuh anak-anak perempuan dinikahkan sebelum mereka berusia 18 tahun. Bahkan sekitar sepertiga dari semua anak perempuan hamil sebelum berusia 15 tahun yang merampas hak-hak dasar mereka.
Meski pemerintah sudah berupaya memenuhi hak perempuan dan anak, dengan menganjurkan agar lebih banyak anak perempuan untuk mengejar pendidikan tinggi, sayangnya hal tersebut tidak diikuti dengan pelarangan tegas melalui undang-undang.
Akibatnya, selama pandemi tingkat pernikahan anak justru melonjak karena banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hingga jamak terdengar jika perempuan di Sudan lahir agar keluarga mereka bisa makan dengan menikahkan mereka secara paksa.
Diskriminasi Perempuan dan Anak di Sudan
Secara umum, Sudan Selatan masih menghadapi krisis kemanusiaan yang hingga kini belum memperlihatkan perbaikan signifikan. Dampaknya, sekitar 7,5 juta warganya menggantungkan hidup hanya dari bantuan sosial tahun lalu. Bahkan 2,6 juta penduduk lainnya harus berpindah negara dengan status sebagai pengungsi di wilayah-wilayah terdekat.
Kondisi memprihatinkan tersebut juga berefek negatif terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak di sana. Tidak hanya menjadi korban pernikahan paksa, sebagian dari mereka menjadi korban kekerasan rumah tangga, serta harus menyangga beban ganda urusan domestik. Yang menyedihkan, banyak kasus kekerasan yang mereka alami tidak tercatat karena lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kepercayaan publik terhadap otoritas setempat.
Bahkan pada kasus perkosaan, sangatlah umum bagi keluarga anak perempuan memaksa si pemerkosa untuk menikahi korban agar keluarga kemudian dapat memperoleh uang kompensasi mahar atas apa yang ia lakukan. Hak perempuan diabaikan, bahkan suara anak tak didengarkan sama sekali. Ekspektasi lingkungan sosial yang menekankan perempuan perlu menikah sebelum mengalami pubertas semakin menyulitkan anak-anak perempuan untuk dapat memenuhi hak-hak dasarnya.
Ditambah lagi dengan anggapan bahwa perempuan adalah warga kelas dua yang hanya perlu menyandang gelar istri dan ibu, banyak anak perempuan di sana kemudian tidak berani bermimpi.
Walau masa depan bagi hak perempuan masih terlihat sangat suram, namun dalam satu dasawarsa terakhir, pemerintah setempat telah melakukan beberapa upaya agar hak-hak perempuan dan anak di sana dapat terpenuhi. Salah satunya melalui penandatanganan joint statement untuk menghentikan pernikahan anak pada 2014 lalu.
Meski begitu, di lapangan realisasi untuk mewujudkan undang-undang pelarangan pernikahan anak belum juga tercapai, terutama saat pembatasan bepergian ketika pandemi corona melanda. Banyak kasus pemaksaan pernikahan yang akhirnya tidak terdata oleh otoritas lokal.
Apalagi di sana keikutsertaan pemerintah dalam urusan pribadi justru dapat dianggap memicu konflik berkepanjangan. Sehingga, seringkali pemerintah tidak berdaya untuk menghentikan praktik yang telah membudaya tersebut, yang secara tidak langsung telah merampas hak perempuan dan anak.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Sudan sendiri selalu menyampaikan bahwa mereka sudah berusaha untuk memprioritaskan perlindungan hak perempuan dan anak, mempromosikan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan sesuai dengan Konstitusi Transisi 2011.
Sayangnya, sejauh ini wacana tersebut belum membuahkan hasil secara maksimal, menurut data Kementerian Gender, Anak dan Kesejahteraan Sosial, insiden kekerasan berbasis gender justru tercatat naik sebanyak 6.295 kasus sepanjang 1 Januari hingga 30 September 2020 lalu. Itu pun dengan catatan bahwa, jauh lebih banyak kasus yang tidak terlaporkan karena ketakutan korban hingga akses layanan publik yang berbelit-belit. []
