Mubadalah.id – Beberapa bulan lalu dunia maya dihebohkan oleh sebuah video intim yang melibatkan artis berinisial GA. Menariknya GA divonis sebagai tersangka dalam kasus tersebut, padahal GA adalah korban dari kejahatan pelaku penyebaran videonya. Karena, berhubungan intim dan mendokumentasikannya bukanlah hal yang kriminal, dan begitupun mengambil video dengan alasan untuk konsumsi pribadi sah-sah saja. Lantas apa yang membuat GA menjadi tersangka?.
Konon katanya GA terjerat Pasal 4 ayat 1 UU Pornografi, tertulis “Bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan memperjualnelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.”
Maksud dari penjelasan kata “membuat” dikecualikan jika diperuntukan untuk dirinya sendiri atau kepentingan pribadi. Tetapi jika video tesebut sudah tersebar luas maka akan dipidana, begitu? Jelas sekali pasal ini adalah pasal karet, pasal yang tidak benar-benar berpihak pada korban. Padahal ini adalah murni tindak kejahatan pelaku, mengapa korban yang terus disalahkan dan disorot?
Berat sekali dampak yang dialami artis GA, dari mulai sanksi sosial, gangguan psikis, trauma, gangguan fisik, cyber bullying, dan pemutusan kerja oleh beberapa perusahan. Bahkan sanksi sosial dan cyber bullying juga diterima oleh keluarganya, salah satunya anak GA yang baru berumur 4 tahun. Lalu sekarang akan ditambah beban menjadi tersangka. Berat sekali!
Walaupun artis GA tidak jadi untuk ditahan karena alasan GA tidak pernah menutupi barang bukti, kooperatif dalam penyelidikan dan memiliki anak dibawah umur. Tetapi tetap saja dia tersangka yang mendapatkan dispensasi. Harusnya GA dibebaskan karena dia tidak salah apa-apa. Sehingga hal ini menimbulkan anggapan buruk masyarakat terhadap artis GA, salah satunya anggapan bahwa GA mendapat privillage karena dia artis dan orang kaya.
Tidak mudah menjadi kuat seperti artis GA! Dia adalah korban kekerasan online dengan segala penghakiman, seharusnya kita semua menguatkan GA, dari mulai memerhatikan penanganan secara psikis, perlindungan hukum sampai support system, tapi bagaimana faktanya? Semuanya nol. Saya salut sama GA! dia tetap kuat, bertahan dan bangkit ditengah penghakimannya.
Gambaran ini membuktikan bahwa masih kuatnya budaya misoginis dan patriarki, menjadikan budaya ini kerap kali mengecilkan dan bahkan menormalisasikan kekerasan terhadap perempuan di ranah online, sehingga dianggap tidak perlu ada penanganan. Budaya ini pula yang mendorong tingginya victim blaming dan stigmatisasi sehingga korban sering disalahkan, seperti yang terjadi pada GA.
Apa yang terjadi pada artis GA ini bisa dikategorikan pada Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Dalam Buku Saku 1 KGBO yang dinisiasi oleh PurpleCode Collective dijelaskan bahwa KBGO adalah kekerasan yang terjadi atas dasar relasi kuasa gender antara korban dan pelaku diranah online atau yang menggunakan teknologi digital sebagai medium, dan ini tidak terbatas pada yang tertransmisikan melalui internet.
Jenis kekerasan yang dialami oleh artis GA adalah revenge porn (sekarang termasuk malicious distribution) adalah kekerasan yang terjadi ketika pelaku menyebarkan foto atau video intim korban tanpa consent. Foto atau video itu bisa jadi dibuat secara konsensual oleh korban bersama pelaku atau oleh korban saja dan dibagikan kepada pelaku, namun penyebarannya tidak konsensual. Dan pelakunya seringkali orang terdekat: pasangan atau mantan pasangan, teman kencan,namun bisa saja pelaku tidak dikenal.
Namun, jenis KGBO ini bukan hanya revenge porn saja. Tapi ada banyak deretan lagi, yaitu: Troling, revenge porn (Penyebaran video atau foto nonconsensual), Pemerasan, Online stalking, Techenabled Surveillance, Doxing, Outing, Impersonasi, Peretesan, Pornografi, Manipulasi foto dan video, Honey Trap, Porno grafi anak online, Cyber Grooming.
Revenge porn adalah jenis kekerasan yang paling banyak terjadi, terbukti dalam Catatan Komnas Perempuan Tahun 2019 terdapat fenomena baru kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis cyber atau dunia maya, yang pada Catahu 2018 sebesar 65 kasus, dalam tahun ini bertambah menjadi 97 kasus. Bentuk KtP dalam bentuk siber diantaranya revenge porn (33%), malicious distribution (20%), cyber harassment/ bullying/ spamming (15%), Impersonation (8%), cyber stalking/ tracking (7%), cyber recruitment (4%), sexting (3%) dan cyber hacking (6%).
Yang sering menjadi korban dalam kasus KGBO ini adalah perempuan. Kenapa? Karena budaya patriarki yang masih diadopsi oleh masyarkat menjadikan perempuan sebagai objek yang empuk dalam kasus kekerasan. Budaya patriarki mempopulerkan bahwa perempuan itu tidak berdaya dan lemah sehingga perempuan mudah diperdaya dan dilemakan dalam sebuah relasi.
Sejauh ini belum ada payung hukum untuk mengatur jenis KBGO ini, aturan yang digunakan untuk menangani kasus KBGO saat ini mengacu pada beberapa regulasi, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Namun, ketiga regulasi tersebut sebenarnya tidak secara spesifik memberikan jaminan perlindungan pada korban karena rumusannya yang sangat umum dengan unsur-unsur yang terbatas. Untuk itu kawal terus RUU PKS sampai tuntas! Karena dalam RUU PKS ini sudah diatur secara spesifik mengenai hal ini. Kekerasan seksual bukan hanya sekadar angka, ini menyangkut keberlangsungan hidup seseorang. []
