Mubadalah.id – Di Bosnia, setelah Perjanjian Dayton 1995, dunia bergegas merayakan perdamaian di Semenanjung Balkan. Spanduk-spanduk organisasi internasional berkibar di Sarajevo, seolah meniupkan harapan baru sambil menyapu debu reruntuhan sisa perang. Namun, di balik kata “damai” yang terus diumbar dan mereka rayakan itu, negara tersebut terbiarkan terjebak dalam struktur politik yang membelah warganya ke dalam tiga etnis yang saling curiga. Muslim Bosnia, Serbia-Bosnia, dan Kroasia-Bosnia.
Kala itu, bantuan mengalir, tetapi tidak menyembuhkan luka, trauma, dan prasangka antarkubu yang sebelumnya berseteru. Pemilu dipromosikan sebagai success story demokrasi. Ppadahal sistemnya justru mematenkan dan mempermanenkan garis demarkasi warisan perang. Lewat buku Bosnia: Faking Democracy After Dayton (1999), Chandler mengkritik tajam bagaimana upaya peacebuilding di Bosnia tersebut yang terlalu mengedepankan retorika perdamaian internasional, sambil menutupi kegagalan struktural (David Chandler, 1999).
Lembaga-lembaga yang hadir di konferensi donor (IMF, World Bank, Uni Eropa, UNDP) sibuk mengumpulkan dana rekonstruksi. Lalu merepresentasikan diri secara simbolis bahwa “perdamaian telah berhasil tercapai” di Bosnia. Yang luput dari perhatian, narasi keberhasilan itu tidaklah sebanding dengan kenyataan di lapangan. Warga sehari-hari tahu dan mengalami kebenaran yang jauh lebih getir. Kota-kota memang tenang, namun tenang yang mencekam. Seperti ada bara api menyala yang tertimbun tipis lapisan abu putih, lantas tertutupi karpet: tinggal tunggu waktu terbakar kembali.
Itulah contoh kecil dari peacewashing senyap. Retorika perdamaian menutupi fakta bahwa fondasi yang terbangun justru memperdalam kebuntuan, menegaskan pembelahan sipil, sekaligus membuat perdamaian hanya terasa sebagai kosmetika berupa kulit tipis di atas bara yang tak benar-benar padam.
Mirisnya, dengan model sedikit berbeda, itulah yang sedang ditempuh oleh Board of Peace (BoP), inisiatif Donald Trump, dengan Palestina sebagai targetnya. Celakanya, kini, Indonesia, lewat kebijakan Prabowo-Gibran, ikut menceburkan diri secara sembrono ke suatu jebakan peacewashing itu, yang sangat potensial mereka sesali di masa mendatang, terutama karena peran duo penjahat perang di dalamnya: AS-Israel.
AS-Israel: Kombo Penjahat Perang
Dokumentasi dan riset tentang kekerasan negara AS ini berlimpah. AS telah secara sistematis mendukung, membiayai, dan melatih rezim-rezim anti-komunis di berbagai negara, terutama saat Perang Dingin. Vincent Bevins lewat buku The Jakarta Method (2020) mewedarkan banyak fakta terkait kampanye pembantaian massal dari AS dan penghilangan paksa warga sipil Kiri di Brazil, Chile, Guatemala, Argentina, dan terutama di Indonesia.
Sosiolog senior Ariel Heryanto pun juga menyoroti peranan AS yang gemar melakoni terorisme negara lewat tulisan kolom “Teroris Teriak Teroris” (Kompas, 23/01/2026). Pernah pula seorang ekonom ternama, Jeffrey Sachs, menyulut Forum Demokrasi Athena (2022) dengan menyebut bahwa Amerika Serikat telah menjadi “negara paling kejam” di dunia sejak 1950-an setelah Kerajaan Britania Raya. Kalimat yang menarik darinya adalah “you can be democratic at home, and ruthlessly imperial abroad.”
Sementara Israel, pasangan mesranya, mengukuhkan gambaran tersebut secara lebih ekstrem. Israel sejak lama adalah negara apartheid yang lama menerapkan kolonialisme dengan baluran etnonasionalisme religius tunggal. Mereka memperlakukan nyawa warga sipil Palestina semurah mungkin. “Membunuh atau mencederai orang Palestina semestinya semudah memesan Pizza,” tulis Antony Loewenstein mengenai kesaksian seorang pasukan zionis dalam bukunya The Palestine Laboratory (2023).
Israel juga menjadikan Palestina sebagai “laboratorium uji senjata.” Pada gilirannya produk alutsista dan teknologi perang mereka jual ke siapa saja yang berminat. Kemudian mereka labeli sebagai “teruji di medan tempur” dengan nyawa warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, sebagai tumbalnya. Bahkan dalam perkembangan terbaru, ada dugaan Israel menggunakan senjata yang menguapkan ribuan nyawa dan jasad warga di Gaza hingga tanpa tersisa kecuali cecelan daging.
Dengan realitas sekeji itu, kata “peace” dalam Board of Peace terdengar bukan hanya kosong, tetapi menghina akal sehat publik. Keterlibatan Indonesia bisa terbaca sebagai menoleransi kekejaman dengan impunitas dan tanpa syarat, bahkan membayar patungan untuknya. Ini sekaligus mengkhianati Palestina yang dulu mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Sungguh memalukan! Apalagi kita negara berpenduduk Muslim terbesar dan berpotensi memengaruhi negara-negara dengan populasi Muslim yang lain.
Posisi Problematis
Ihwal demikian semakin berujung pelik dengan adanya rencana pengiriman pasukan Indonesia sekitar 8.000 personel ke dalam International Stabilization Force (ISF). Tugasnya di antaranya melucuti senjata Hamas, demiliterisasi, dan penghancuran terowongan serta fasilitas produksi senjata di Gaza (Rafah dan Khan Younis). Publik tentu sulit melepas rasa curiga bahwa pasukan kita akan berhadapan dengan milisi Hamas. Sehingga mengaburkan keberpihakan warga Indonesia terhadap rakyat Palestina.
Dalam potret ganjil seperti inilah peacewashing sering mengambil peran. Ia mendayagunakan citra damai secara manipulatif untuk menyembunyikan atau menyelimurkan perhatian dari tindakan yang justru mendukung konflik. Pelanggaran HAM, atau agresi dan intervensi berbasis kekerasan.
Cara kerjanya variatif. Namun, yang paling sering: pihak tertentu menyampaikan narasi atau simbol perdamaian (termasuk nama forum). Sementara faktanya justru bermesraan dengan pihak yang menjadi pelaku kekerasan. Bentuknya bisa melalui retorika perdamaian, penghargaan Nobel, deklarasi, atau investasi problematis.
Poin terakhir itulah yang sedang pemerintahan Prabowo-Gibran tempuh dengan menyetor sekitar 16,7 triliun rupiah untuk BoP di tengah merosotnya ekonomi rakyat, menyusutnya APBN, dan bunuh diri seorang pelajar umur 10 tahun di NTT yang tak sanggup membeli buku dan pena.
Dalam peacewashing, upaya mengasosiasikan diri dengan “perdamaian” bukan hanya tidak jujur, tetapi juga menistakan keadilan. Terlepas berapa banyak ormas dan pakar yang merestuinya. Dengan begitu, peacewashing telah menjadi bagian dari strategi komunikasi yang mengaburkan relasi kekuasaan, mengabaikan kekerasan, dan menghapus jejak derita yang telah dialami orang-orang di lapangan.
Jalan Keluar
Tentu kita tak ingin negara kita, lewat pemerintahan Prabowo, kita kenang sebagai peletak batu pertama atas kekecewaan besar rakyat Palestina. Kendati upaya ini diklaim sebagai satu-satunya solusi paling realistis oleh Prabowo, atau dalih “lebih baik bersuara di dalam ketimbang teriak-teriak di luar”, namun alasan tersebut tidak membatalkan kecurigaan publik akan posisi Indonesia yang tak lagi bebas-aktif dan cenderung bermesraan dengan salah satu kutub kuasa global.
Ini secara tak langsung juga mencederai spirit Konferensi Asia-Afrika di era Bung Karno yang menolak masuk ke salah satu kutub dominan yang tengah bersaing. Apalagi jika penyelenggara inisiatif baru ini adalah mereka yang berwatak kolonial dan imperialis asing, yakni kombo AS-Israel, yang punya banyak riwayat melakukan kejahatan kemanusiaan di berbagai negara, tanpa menuai konsekuensi serius.
Dan mengikutinya sama saja merelakan diri termakan jebakan peacewashing agar kejahatan Israel tercuci, terhapuskan, dan tak pernah terbawa ke pengadilan hukum internasional. Kondisi ini pun semakin mendesak ketika AS-Israel melancarkan serangan terhadap Iran yang melanggar hukum internasional dan membunuh lebih dari seribu orang dengan hampir 200 korban adalah anak-anak.
Dari situlah, tampak jelas kalau peacewashing bekerja sebagai politik kosmetik yang pandir lagi destruktif. Dan ia bersifat menjebak dan mengelabui. Politik yang pandai mengemas diri dalam jubah “perdamaian” sambil menghindari (dan menyangkal) pertanggungjawaban moral terhadap kekerasan yang justru terus disponsori, dipersenjatai, dan diberi legitimasi. Dan warga Palestina, dengan wajah terluka berdebu, lapar dan penuh darah, menyaksikan semua itu dengan mata telanjang. Kita mestinya malu dan merasa hina. Belum terlambat untuk melepaskan diri dari jebakan itu. []
