Mubadalah.id – Pada tanggal 6 Agustus sebanyak 94 desa di Kabupaten Kuningan serentak mengadakan pemilihan kepada desa, termasuk di kampung saya. Seluruh masyarakat asik dan antusias menyambut pesta demokrasi tingkat desa ini. Bahkan dalam masa kampanye, saya melihat bukan hanya laki-laki saja yang ikut terlibat dalam urusan politik, tapi juga perempuan.
Tentu saja kondisi seperti ini harus diapresiasi. Sebab selama ini perempuan di desa seringkali diabaikan bahkan dipinggirkan dari aktivitas publik, termasuk dalam urusan politik.
Namun di balik kondisi yang membahagiakan tersebut, saya menemukan satu kasus unik yang mungkin ini bukan hanya terjadi di kampung saya, tapi juga di desa yang lain.
Saat semua orang tumpah ruah merayakan pemilihan kepala desa, saya mendengar teriakan yang cukup keras dari rumah tetangga. Saya mencoba cari tahu, apa yang sebenarnya terjadi. Sebab teriakan tersebut bukan hanya terdengar oleh saya yang kebetula ada di rumah, tapi juga oleh tetangga yang lain.
Usut punya usut ternyata waktu itu, suami dan istri tengah bertengkar hebat, hingga perempuan tersebut teriak karena kaget suaminya melempar piring kaca ke arah wajahnya.
Menurut cerita yang beredar, keributan tersebut dipicu lantaran suami merasa kesal pada istrinya karena ia tidak memilih kepala desa yang sama. Alhasil karena suaminya merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga. Maka dia memarahi istrinya sekaligus melakukan kekerasan, dengan cara melempar piring ke wajah istrinya.
Hak Politik Perempuan dalam Undang-undang
Mendengar cerita tersebut saya sempat ikut marah, sebab saya pun kesal mengapa laki-laki selalu merasa punya hak untuk menentukan segala urusan istrinya. Termasuk hal yang berkaitan dengan pilihan politik.
Padahal di negara kita jelas bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama punya kebebasan untuk menentukan pilihan politiknya masing-masing. Siapapun tidak boleh memaksa, membatasi apalagi melarang pasangannya untuk memilih calon politik yang dia ingin pilih.
Di sisi lain, Mahkamah Agung (MK) juga sudah mengatur bahwa hak memilih adalah hak yang konstitusi telah jamin. Hal ini seperti dalam Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyebutkan:
“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.”
Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga telah mengatur mengenai hak memilih.
Hal ini tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan “Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Dari penjabaran tersebut, kita bisa melihat bahwa apa yang suami lakukan pada istri dalam kasus di atas merupakan pelanggaran terhadap hak sebagai warga negara.
Pelanggaran Konstitusi
Dalam hal ini saya juga sangat setuju dengan apa yang Titi Anggraini seorang peneliti kepemiluan dan demokrasi Indonesia sampaikan bahwa memaksakan kehendak atau intimidasi dalam memilih salah satu calon pemimpin kepada pihak lain merupakan pelanggaran konstitusi.
Siapapun yang melakukan pelanggaran ini, sebenarnya bisa saja kena sanksi berupa pidana kurungan penjara. Seperti tercantum dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 182 A yang berbunyi:
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 24 juta dan dan paling banyak Rp 72 juta”.
Oleh karena itu, suami dan istri harus kita berikan kebebasan untuk menentukan dan memilih calon manapun tanpa ada interpretasi atau paksaan dari pihak lain. Sekalian oleh suami. Sebab keduanya sama-sama warga negara Indonesia yang bebas dan merdeka. []
