Mubadalah.id – Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dan ALIMAT bekerjasama dengan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menggelar Sosialisasi Hasil Fatwa KUPI tentang Perlindungan Perempuan dari P2GP (Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan) yang Membahayakan Tanpa Alasan Medis, di Cikande, Serang, Banten, pada 13-15 September 2024.
Dalam kegiatan kerjasama tersebut, KUPI melibatkan para tokoh penggerak akar rumput, mulai dari akademisi, pemimpin ormas dan pondok pesantren. Serta Ikatan Bidan Indonesia di tingkat provinsi dan wilayah Pandeglang dan Lebak.
Para peserta berasal dari UIN SMH, Universitas Serang Raya (UNSERA), Politeknik Kesehatan Aisyiyah Banten, PD IBI Banten, MUI. Kemudian dari PWNU Muslimat, PWNU Fatayat, PW Aisyiyah, PW Nasyiatul Aisyiyah, Muslimat Mathla’ul Anwar. Serta dari PP Syeikh Arsjad Menes Pandelang dan PP Al-Riyadhul Jannah Lebak.
Pemilihan terhadap Banten sebagai sasaran sosialisasi didasarkan pada hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 yang menunjukkan prevalensi praktik P2GP terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
Kemudian hal ini diperkuat penelitian kualitatif dan kuantitatif (tahun 2017) di 10 provinsi di Indonesia yang dilakukan Komnas Perempuan dan PSKK UGM, yang menyebut Banten sebagai salah satu provinsi yang banyak melakukan praktik P2GP. Di Pandeglang mencapai 90,7 % serta Kabupaten Lebak terdapat 87,6 %.
Ruang Khidmah KUPI
Sebagai gerakan dan jaringan, KUPI yang memiliki ruang khidmah di perguruan tinggi, majelis taklim, pesantren, komunitas dan orang muda. Pada November 2022, KUPI telah merumuskan dan mengeluarkan sikap dan pandangan keagamaan (fatwa) yang menyebut dilarang/haram melakukan tindakan P2GP yang membahayakan tanpa alasan medis.
Hal ini senada dengan amanat Konstitusi Negara RI dan sejumlah kebijakan/kesepakatan internasional terkait larangan diskriminasi terhadap perempuan.
Sebagai respon atas upaya pencegahan P2GP, negara hadir melalui regulasi KemenPPPA sesuai 5 isu prioritas arahan Presiden RI tahun 2020-2024, yang menyebutkan untuk melakukan penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Serta aturan terbaru berupa Peraturan Pemerintah (PP) No 28 tahun 2024, yang mencantumkan pelarangan praktik sunat pada perempuan.
Sepanjang kegiatan sosialisasi, para peserta menerima banyak informasi seputar P2GP secara komprehensif, mulai dari analisis kebijakan. Kemudian, soal peta jalan pemerintah dalam melakukan pencegahan P2GP, praktik budaya, HAM dan pandangan medis. Serta pandangan KUPI yang mengupas secara mendalam dalil-dalil keagamaan yang selama ini banyak dijustifikasi oleh para pelaku P2GP.
Di ujung acara, semua peserta berkomitmen untuk saling bersinergi melakukan sosialisasi di lembaga, institusi kampus serta komunitasnya masing-masing. Ikhtiar ini agar pencegahan P2GP yang mengandung mafsadat dan madharat bagi perempuan baik secara fisik ataupun psikis ini dapat terus berkelanjutan. Sehingga Banten dapat menjadi provinsi zero P2GP.
Untuk kita ketahui, kegiatan ini mendapat dukungan penuh oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan UNFPA. (Rilis)
