Mubadalah.id – Mengapa Islam melarang monopoli sumber daya alam? Jawabannya ada dalam penjelasan berikut ini. Perputaran roda ekonomi yang positif tertandai dengan adanya siklus produksi, distribusi, dan konsumsi yang berjalan secara lancar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jika terjadi kendala pada satu aspek, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap aktivitas lainnya.
Minimnya jumlah barang yang kita produksi, misalnya, berdampak pada kurangnya kuantitas produk yang bisa terdistribusikan ke masyarakat, untuk kemudian mereka konsumsi. Akibatnya, lantaran barang mengalami kondisi langka, harganya akan menjadi lebih mahal. Sebaliknya, apabila produk yang beredar di pasaran terlalu banyak dan melimpah, yang terjadi selanjutnya adalah penurunan harga barang tersebut.
Naik dan turunnya harga, selain sebab besaran biaya produksi dan distribusi, juga terpengaruhi oleh tingkat kelangkaan (scarcity). Walhasil, terdapat oknum-oknum tertentu yang sengaja menciptakan keadaan serba langka tersebut untuk kepentingan menaikkan harga barang, yang tentu saja menguntungkan mereka sebagai penjual. Caranya, dengan melakukan penimbunan barang. Dalam fiqih muamalah kita sebut dengan ihtikar.
Menurut Imam An-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim Juz 5 halaman 482, ihtikar yang haram adalah yang kita lakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Yaitu, pada saat seseorang membeli makanan ketika harganya tinggi untuk ia perjualbelikan. Tetapi dia tidak menjualnya pada waktu itu. Justru ia malah menimbunnya agar bisa terjual dengan harga yang lebih tinggi. Atau dengan kata lain, ihtikar tersebut ia lakukan pada saat terjadi kelangkaan barang dan/atau bertujuan untuk menciptakan kelangkaan yang pada tahap berikutnya bisa mendongkrak harga.
Peraturan yang melarang monopoli
Dalam konteks hukum di Indonesia, pemerintah telah melarang praktik ihtikar itu melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948 Tentang Larangan Penimbunan Barang Penting. Di samping itu, peraturan ini semakin kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
UU Nomor 5 Tahun 1999 itu kemudian Negara perjelas ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam PP tersebut ada penjelasan, yang dimaksud dari monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang. Dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Ini bermakna, pelaku usaha individual maupun kartel tidak kita beri ruang untuk berlaku culas dalam berdagang. Sebab, hal ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi.
Larangan monopoli dalam Islam
Memonopoli komoditas barang, terutama yang menjadi kebutuhan pokok banyak orang, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, merupakan hal yang terlarang. Hal ini sejalan dengan fitrah manusia yang sama-sama menghendaki kebaikan bersama secara universal. Dalam hadis yang riwayat sahabat Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis barang yang tidak boleh untuk kita monopoli.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ (رواه ابن ماجه)
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ
Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Orang-orang muslim berserikat dalam 3 hal: air, rumput, dan api. Memperjualbelikannya haram.” Abu Said menjelaskan bahwa air yang dimaksud dalam hadis itu adalah air yang mengalir.
Hadis ini bermakna, dalam membangun usaha tertentu, perlu kita perhatikan tiga kategori barang yang tidak boleh kita monopoli, antara lain: Pertama, air yang mengalir bebas yang dapat termanfaatkan oleh masyarakat umum. Kedua, rerumputan di padang luas yang tidak dimiliki oleh siapapun.
Ketiga, sumber energi tertentu yang dapat menghasilkan panas yang sifatnya menjadi milik umum atau terkelola oleh negara. Atau dengan kata lain, sumber-sumber penghidupan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dimonopoli oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadi.
Dalam hal ini, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah sejalan dengan prinsip tersebut. Dalam Pasal 33 ayat (2) dinyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Sementara dalam ayat (3) disebutkan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Oleh karena itu, idealnya, segala macam sumber daya alam (SDA) yang strategis, vital, dan menyangkut hajat hidup banyak orang mestinya tidak kita serahkan ke pihak swasta. Sebab, hal ini berpotensi memunculkan praktik monopoli sumber daya alam. []
