Mubadalah.id – Kalau kita perhatikan, keriuhan belakangan ini seringkali tidak jauh dari persoalan yang pengadilan putuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang aturan pilkada misalnya, menimbulkan gelombang besar dukungan oleh masyarakat agar dipatuhi oleh DPR dan Pemerintah.
Keriuhan tersebut mencerminkan betapa pentingnya putusan pengadilan terhadap kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, putusan pengadilan dapat mengakhiri hubungan suami istri, menempatkan seseorang di balik jeruji besi serta tidak jarang menjadi sebab jatuhnya harga diri.
Karenanya, seorang hakim sebagai wakil Tuhan dituntut untuk memutus suatu perkara murni atas keyakinan berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan di hadapannya. Hakim dituntut untuk independen, imparsial, tidak condong kepada salah satu pihak serta bebas dari berbagai pengaruh lain, termasuk pengaruh penguasa.
Syed Hussein Alatas mencatat terhindarinya profesi qadi atau hakim dalam sejarah kekhalifahan Islam. Tidak sedikit sarjana muslim yang menolak untuk diangkat sebagai hakim. Beberapa bahkan melarikan diri agar tidak tertunjuk menjadi hakim.
Di antara sebab terhindarinya profesi ini karena sulitnya untuk menjaga independensi. Salah satu hakim di Baghdad menerima kedudukan ini dengan menetapkan sejumlah syarat sebagai upaya untuk bebas dari segala pengaruh. Ia meminta untuk tidak menerima gaji, menolak untuk dipaksa meluluskan perintah yang illegal dan juga menolak untuk didekati demi keperluan seseorang (Alatas 1986).
Bahaya Menjadi Hakim
Sejumlah hadis memperingatkan tanggung jawab besar yang terpikul oleh seorang hakim. Salah satu hadis masyhur dari At-Tirmidzi membagi hakim menjadi tiga golongan. Pertama, hakim yang salah dalam menjatuhkan putusan (qadha bi ghairil haq) dan hakim itu sadar atas kesalahan tersebut.
Kedua, hakim yang memutus tanpa dasar pengetahuan (la ya’lam) hingga mengakibatkan hilangnya hak seseorang. Hakim-hakim ini tergolong sebagai penghuni neraka. Hanya hakim yang memutuskan dengan kebenaranlah (qadha bil haq) yang menjadi ahli surga.
Dalam riwayat lain menyatakan bahwa seorang yang kita beri jabatan hakim sejatinya telah terbunuh tanpa menggunakan pisau. Al-Munzhir sebagaimana mengutip dari Amien Nurhakim, menyatakan bahwa bahaya menjadi seorang hakim itu besar, karena jiwa yang cenderung pada cinta kekuasaan dan jabatan rentan jatuh pada perilaku suap-menyuap yang sulit untuk kita sembuhkan (Nurhakim 2023).
Martin T. Manton, seorang hakim tingkat banding Amerika Serikat tahun 1918 hingga 1939 merupakan contoh nyata rentannya seorang hakim menjadi pecandu suap dan gratifikasi. Oleh Majalah Time, Martin tersebut sebagai Most Corrupt Judge in U.S. History. Ia memperoleh kurang lebih 17 juta dollar dari praktik dagang keadilan. Uang suap kadang ia terima secara langsung dalam bentuk tunai. Tidak jarang suap juga ia berikan kepada keluarganya. Pernah juga pihak berperkara membiaya liburan musim panas keluarga sang hakim.
Perilaku Korup Oknum Hakim
Sebagai warga Indonesia, kita juga tidak asing dengan perilaku korup dari oknum-oknum hakim. Indonesia Corruption Watch bahkan memperkenalkan istilah hakim “kanan-kiri oke”. Istilah ini merujuk pada hakim yang menerima uang tidak hanya dari salah satu pihak, melainkan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan yang jatuh ia tentukan dari besar kecilnya uang yang diberikan (Zakiyah et al. 2002).
Meski demikian, bukan berarti tidak ada hakim yang berupaya bertahan dari segala intervensi. Hakim Sri Widoyati misalnya, sebagaimana tercatat oleh Sebastian Pompe, menolak permintaan Presiden untuk menjatuhkan hukuman mati dalam perkara Cosmas.
Meski memperoleh tekanan dari pimpinan MA saat itu, Sri Widoyati tetap pada sikapnya bahwa perkara yang Ia tangani tersebut tidak tergolong sebagai perkara yang dapat ia jatuhkan hukuman mati di dalamnya (Pompe 2012).
Jika tidak berhasil melalui suap, tidak jarang hakim juga mengalami tekanan melalui kekerasan. Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita misalnya, tertembak mati dalam serangkaian peristiwa yang dalangnya adalah orang yang pernah Ia vonis bersalah.
Mogoknya Wakil Tuhan
Pada tahun 1956 korps hakim pernah melakukan mogok sidang sebagai protes terhadap pemerintah yang mereka anggap tidak menempatkan pengadilan, khususnya hakim pada posisi yang seharusnya. Dalam catatan Sebastian Pompe, para hakim menuntut agar standar dan sistem penggajian hakim dibedakan dari departemen pemerintah lainnya. Karena pengadilan setara posisinya dan tidak tunduk kepada pemerintah maupun DPR.
Ancaman untuk mogok sidang pernah mencuat kembali tahun 2012. Aksi ini muncul sebagai protes atas pendapatan hakim yang mereka nilai timpang bila dibandingkan pendapatan pegawai negeri sipil lainnya. Meski aksi mogok tidak Ketua MA restui saat itu, akhirnya pemerintah menetapkan PP 94 Tahun 2012 yang memberikan tambahan tunjangan bagi hakim.
Doktrin Trias Politika memang memisahkan antara pihak yang melaksanakan pemerintahan (eksekutif), penyusun aturan (legislatif) dan pemutus sengketa (yudikatif). Melalui pemisahan ini harapannya tidak terdapat satu pihak yang memiliki kekuatan absolut.
Ketiganya saling mengawasi dan tidak menjadi bawahan maupun atasan dari pihak lainnya. Dalam sistem ini presiden selaku kepala pemerintahan dan anggota dewan selaku anggota legislatif tidaklah imun dari proses peradilan. Semua bisa kita periksa di depan sidang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi ini dengan optimal pengadilan perlu kita tempatkan pada kedudukan yang tepat serta dibekali kemandirian anggaran yang memadai. Aparatur peradilan, termasuk hakim perlu memperoleh pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar tidak mudah tergoda iming-iming suap dan gratifikasi. Dalam sejarah Islam, Khalifah Al-Hakim bahkan menggandakan bayaran hakim sebagai wakil Tuhan, agar ia tidak menerima sedirhampun uang dari publik.
Mencegah Disfungsi Pengadilan
Situasi ekonomi yang kian menjerat kelas menengah saat ini kuat diduga tidak hanya akan berdampak kepada masyarakat umum, namun juga memberikan dampak kepada hakim. Khususnya hakim pada pengadilan tingkat pertama di berbagai pelosok negeri yang seringkali berhadapan dengan keterbatasan fasilitas.
Hal senada juga sempat Rocky Gerung singgung dalam diskusi hari jadi IKAHI tahun 2023 yang lalu. Dalam diskusi yang terlaksana tidak lama setelah kehebohan pejabat Kementrian Keuangan Rafael Alun tersebut, Rocky berkelakar bahwa pendapatan hakim di daerah tidak akan cukup untuk sekedar membeli velg Rubicon.
Jika negara tidak segera mengambil langkah antisipatif terhadap kondisi ini, bukan tidak mungkin aksi mogok akan muncul kembali yang berujung pada tidak berjalannya fungsi peradilan. Selain terus menguatkan pengawasan, negara dapat dengan segera merealisasikan janji presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah pendapatan penegak hukum, termasuk hakim.
Para hakim juga perlu menempatkan aksi mogok hanya sebagai pilihan terakhir jika negara memang benar-benar mengabaikan kedudukan institusi pengadilan. Seperti protes keras terhadap sikap DPR dan Pemerintah yang berencana menyimpangi isi putusan MK.
Keteguhan hakim menjaga integritas di tengah segala keterbatasan merupakan faktor utama yang menjamin tegaknya keadilan. Untuk itu seyogyanya negara memastikan tidak ada lagi hakim yang harus mogok sidang menuntut dipenuhinya hak selaku penjaga keadilan. []
