Mubadalah.id – “After Communism there is no greater evil than Feminism.” Mungkinkah menjadi muslim feminis?
Begitulah komentar seorang warganet bernama Abu Hamza dalam kiriman “The Muslim ‘Feminist’ (who isn’t really a ‘Feminist’)” yang ditulis oleh Zara Faris di blog pribadinya pada tahun 2014 lalu. Komentar itu menanggapi kritik Zara atas komunitas feminis salafi yang dinilai hanya melabeli diri tanpa meneguhkan hakikat perjuangan feminisme, yakni persamaan hak dan kewajiban laki-laki serta perempuan. Abu Hamza tidak main-main menyebut bahwa feminisme adalah setan layaknya komunisme.
Berbeda dengan Abu Hamza yang menolak secara utuh feminisme, Zara menulis topik tersebut sebagai otokritik terhadap gerakan feminisme. Kritik Zara tentu saja tidak berasal dari ruang hampa. Ia telah mengamati bagaimana komunitas feminis salafi mendefinisikan diri mereka sebagai seorang feminis dan mengapa mereka memilih menjadi seorang feminis yang bagi Zara sama sekali tidak mencerminkan feminisme itu sendiri.
““Feminis adalah seorang pembela hak-hak sosial, politik, hukum dan ekonomi para perempuan setara dengan hak-hak para pria.”
Definisi ringan yang dibawa oleh feminis salafi tersebut Zara nilai sebagai bukti bahwa mereka hanyalah kelompok yang menuntut persamaan hak semata, bukan aspek kewajiban yang setara antara laki-laki dan perempuan juga. Sebab bagi Zara, untuk menjadi seorang feminis sejati yang turut memodali istilah feminisme setidaknya seorang muslim harus turut pada tiga perjuangan berikut ini.
Pertama, ia harus turut mengadvokasi bahwa perempuan harus turut mencari nafkah layaknya laki-laki. Kedua, ia harus turut tidak keberatan atas seorang pemimpin perempuan dan turut mengatakan bahwa laki-laki memiliki hak yang sama atas perlindungan fisik seperti halnya perempuan. Ketiga, ia harus turut mendukung bahwa kesopanan dalam hal hijab dan menundukkan pandangan sama sekali tidak diperlukan oleh masing-masing pihak.
Zara mengatakan bahwa pandangan Muslim “Feminis” yang sangat dangkal semacam ini dikarenakan muslim muda salah mempersepsikan bahwa Feminisme mengandung monopoli atas hak-hak perempuan. Pendemonstrasian komitmen terhadap perjuangan hak-hak perempuan membuat mereka harus mengidentifikasi diri sebagai “Feminis”. Padahal bagi Zara mereka tidak lebih dari memperjuangkan nilai-nilai Islam semata dan layaknya orang yang “pergi ke bar penuh alkohol untuk minum air”.
Menjamurnya gerakan feminisme di dunia saat ini juga berakibat dengan datangnya gelombang feminis di Indonesia. Feminisme kemudian tidak hanya diimani oleh banyak golongan nonreligius, tetapi juga kaum religius, tidak terkecuali para muslim dan muslim. Duduk perkara menjadi seorang muslim atau muslim feminis cukup berat. Pasalnya mereka yang turut dalam perjuangan ini mendapatkan kritik bertubi-tubi dari berbagai arah. Serangannya tidak hanya berasal dari out group, tetapi juga dalam internal komunitas muslim sendiri.
Dari luar kelompok, muslim feminis dinilai tidak feminis sama sekali. Beberapa kritik di antaranya dialamatkan seperti yang telah Zara sebutkan sebelumnya dan kritik lain, sebagaimana ditulis oleh Lailatul Fitriyah dalam sebuah catatan Facebook-nya berjudul “Surat Terbuka Untuk Feminis yang Membenci Feminisme-Relijius”, disebutkan bahwa agama yang selalu dipegang oleh muslim feminis (dalam pandangan luasnya adalah feminisme religius) adalah tidak lebih dari produk patriarki semata sehingga menyebabkan gerakan feminis religius tidaklah steril sebagaimana feminis sekuler yang mereka imani.
Sedang, dari internal umat Islam, para muslim feminis dinilai telah menyalahi nilai-nilai islam karena mengacu pada standar Barat dalam the way of life-nya sehingga jauh dari akar prinsip dan hukum Islam. Selain itu, muslim feminis seringkali dipandang tidak memiliki adab dalam mengkritik ulama karena gampang sekali melabeli patriarkal kepada setiap ajaran yang tidak mendukung gerakan feminisme.
Hal ini tentu saja karena dalam agama Islam sendiri budaya menghormati ulama sangat diagungkan karena umat muslim mempercayai bahwa ulama adalah pewaris Nabi dan sudah seharusnya dimuliakan. Melabeli ulama dengan sebutan “patriarkal” dianggap telah menghina pribadi ulama tersebut sekaligus hasil karya mereka yang bisa saja telah diterima oleh Allah SWT karena keikhlasan mereka berkhidmah dengan ilmu untuk membimbing umat.
Usaha reinterpretasi dan pemberian tafsir keagamaan alternatif dari kelompok muslim feminis juga tidak luput dari kritik. Mereka berpendapat bahwa usaha reinterpretasi dan pemberian tafsir alteranatif sarat akan bias dari feminisme sehingga tidak dapat memosisikan agama dalam sudut pandang objektif. Mereka menilai bahwa senada dengan kaum muslim feminis menolak tafsir keagamaan patriarkal, mereka juga telah melahirkan tafsir keagamaan feminis yang tidak murni.
Pada dasarnya kritik-kritik yang hadir merupakan bagian dari kolonialisme yang mengakibatkan adanya monopoli pengetahuan akan definisi feminisme itu sendiri. Kelompok luar muslim terlalu mengacu pada definisi dan perjuangan feminisme mainstream yang dimonopoli oleh gerakan feminisme di Barat melalui usaha-usaha hegemoni mereka baik dalam urusan ekonomi hingga budaya. Sedangkan kelompok muslim yang menyerang feminis muslim mengacu pada gagasan tunggal kebenarannya bahwa ajaran agama meliputi ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi yang mereka pahami adalah final.
Babak akhir ajaran agama ini mereka pahami sebagaimana yang diwariskan melalui otoritas keagamaan baik ulama, lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga negara sehingga tidak memiliki pemikiran kritis serta simpati kepada pihak-pihak yang menderita akibat patriarki dan tafsir-tafsir keagamaan yang menjustifikasinya. Tentu saja kedua kelompok ini sama-sama memiliki persoalan, yakni penafian terhadap—dan ketidakmampuan melihat—pengalaman individu dan kelompok yang berbeda di luar mereka. Mereka layaknya kuda yang memakai kaca mata ketika menarik kereta.
Prinsip interseksionalitas dalam feminisme seharusnya dapat menjadi jembatan di sini. Gagasan interseksionalitas yang dibawa oleh Kimberle Crenshaw pada tahun 1989 memungkinkan kita untuk mendengarkan berbagai jenis feminis, bukan hanya dari sudut pandang satu feminisme saja. Prinsip ini memungkinkan setiap pengalaman hidup individu yang didasarkan pada bagaimana berbagai identitas individu tersebut berbaur menjadi masuk akal dan setiap feminis dapat melihat bentuk-bentuk diskriminasi majemuk yang dialami oleh perempuan yang bisa berasal dari seksisme, rasisme, kapitalisme global, kolonialisme, dan “agama”.
Untuk itu, usaha dekolonisasi feminisme—dengan merujuk pada semangat Feminisme Dekolonial untuk mengarahkan kembali praktik perlawanan feminis kita terhadap kemungkinan menghasilkan dunia pembebasan bagi perempuan kulit berwarna dengan bekerja membongkar logika kategorial untuk mengubah makna di dalamnya—bagi penulis sangat tepat dilakukan untuk melihat dan merumuskan bagaimana gerakan feminisme religius atau dalam konteks ini adalah muslim feminis yang tidak tunggal ini.
Hal ini karenakan hambatan yang dialami oleh muslim feminis berbeda dengan bukan muslim feminis. Dekolonisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan perjuangan pembebasan muslim feminis dengan medang juangnya sendiri. Istilahnya, sekali mendayung, dua pulau terlampaui. Hmm, menjadi muslim feminis itu berat, tetapi tidak boleh hanya aku saja! Wallahu a’lam Bissawab Wailaihi Marji’ Wal Maab. []
