Mubadalah.id – Menjelang Pemilu 2024, sebagian besar masyarakat Indonesia tengah dihadapkan pada realitas terkoyaknya rasa keadilan masyarakat akibat hukum dan aparatur negara yang dijadikan alat pelanggengan kekuasaan.
Maka, Kongres Ulama Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) hadir menjadi ruang perjumpaan dan gerakan intelektual, sosial, kultural dan spiritual para ulama perempuan untuk mengawal Pemilu 2024 dapat berjalan bersih, jujur, adil, dan bermartabat.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Majelis Musyawarah KUPI, Nyai Hj. Badriyah Fayumi, dalam sambutan pada kegiatan Maklumat Politik Ulama Perempuan di Auditorium FISIP Kampus II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Senin, 20 November 2023.
Nyai Badriyah menyampaikan, kehadiran KUPI sebagai ruang perjumpaan dan gerakan intelektual, sosial, kultural, spiritual para ulama perempuan yang berkhidmah. Baik di perguruan tinggi, pesantren, majelis taklim, ormas, komunitas, LSM, dan kalangan orang muda.
Termasuk juga sebagai gerakan bervisi keislaman, kebangsaan, kemanusiaan dan kesemestaan, merasa terpanggil untuk menyuarakan pandangan ulama dan aspirasi perempuan. Hal ini agar cita-cita peradaban berkeadilan dapat kita kawal melalui Pemilu yang bersih, jujur, adil, dan bermartabat.
“Sebagai gerakan ulama perempuan yang non-partisan, bagian dari civil society, masyarakat madani. Karena concern KUPI adalah menjaga dan merawat NKRI. Termasuk berperan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui langkah-langkah dan kerja-kerja keulamaan dan kerja-kerja peradaban,” kata Nyai Badriyah.
Ulama Perempuan Harus Ikut Mengawal
Nyai Badriyah, mengatakan, Pemilu, baik Pilpres dan Pileg di negara demokratis seperti Indonesia ini. Perlu kita kawal tidak hanya oleh para aktor politik, penyelenggara dan pengawas Pemilu. Tetapi juga oleh semua elemen bangsa, termasuk ulama perempuan.
“Bedanya, jika para kontestan berjuang untuk kemenangan masing-masing dalam kontestasi lima tahunan ini, ulama perempuan berjuang, bersama elemen kultural bangsa yang lain, agar kontestasi ini berjalan secara makruf yakni kontestasi berjalan di atas aturan dan norma yang adil dan baik,” ucapanya.
“Bahkan semua prosesnya berjalan dengan jujur, adil, bersih, serta tidak mencederai akal sehat dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga hasilnya benar-benar membawa maslahat, kejayaan bangsa dan kebahagiaan rakyat,” tambahnya.
Nyai Badriyah juga mengingatkan bahwa KUPI beserta elemen masyarakat sipil lainnya perlu mengawal demokrasi dan Pemilu berjalan dalam norma dan dengan cara yang makruf.
“Dengan cara makruf, demokrasi dan Pemilu 2024 kita menjadi berkah bagi semua warga bangsa, tidak hanya bagi aktor dan elit politik, serta para pengemban amanah kekuasaa baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan jangan sampai menjadi musibah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tukasnya. []
