Mubadalah.id – Dulu, ketika RUU Ketahanan Rumah Tangga sedang gencar-gencarnya dipromosikan, saya sempat memposting status yang isinya berupa kritik tajam terhadap beberapa pasal bermasalah yang mengarah pada pengaturan urusan rumah tangga, domestikasi perempuan dan penyempitan makna figur ibu ideal.
Tak nyana, seorang kawan laki-laki saya ada yang tidak setuju atas apa yang saya sampaikan, mengirim pesan panjang yang intinya regulasi tersebut dibuat untuk melindungi, dan memuliakan perempuan serta mengkonsepsikan figur ibu ideal.
Menurutnya jika berbicara konsep perempuan/ibu ideal, jawabnya mudah saja. Islam meminta perempuan untuk tetap tinggal di rumah sebagai tanda kasih sayang Allah pada kaum hawa. Suami lah yang berkewajiban mencari nafkah, istri tidak perlu melakukan hal yang sama.
Cukup mengurus urusan domestik saja. Jika perempuan malah bekerja di luar, berarti ia telah menyia-nyiakan rumah serta para penghuninya. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan dalam keluarga baik secara hakiki maupun maknawi.
Saya mencoba memahami pendapatnya, tidak hanya dengan membaca lamat-lamat apa yang baru saja ia katakan, tapi juga dengan mengaitkan perspektifnya dengan latar belakang ekonomi kawan saya tersebut dengan istrinya. Bagi mereka yang berpendidikan tinggi dan berkemampuan finansial mapan, mendukung aturan tersebut pasti lah tidak ada beban berarti.
Terlebih keduanya memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga pilihan sang istri untuk berdiam di rumah saja tidak memiliki dampak ekonomi yang berarti. Dengan kondisi serba cukup, istrinya pun akan lebih mudah mememuhi konsepsi ibu ideal, dan fokus pada urusan rumah tangga serta mendidik anak, terlebih dengan gaji kawan saya dan investasi yang mereka punya, langkah mereka dalam menjalani hidup sehari-hari tentu jauh lebih ringan.
Coba bandingkan dengan data presentasi perempuan kepala keluarga yang dirilis BPS tahun 2018 lalu, di sana tercatat bahwa mayoritas perempuan kepala keluarga berasal dari masyarakat menengah ke bawah yang pendapatannya di bawah 1 juta rupiah per bulan. Mereka sendiri umumnya bekerja di sektor informal, seperti buruh tani, pedagang kecil, dan pekerja rumah tangga.
Perlu dicatat, mereka di data tadi, tidak hanya berdiam diri, tapi bekerja keras untuk kehidupan keluarganya. Itu pun ternyata penghasilan mereka masih tak seberapa. Jadi kalau RUU Ketahanan Keluarga tetap kekeuh mempertahankan perempuan dengan konsep ibu ideal harus di rumah, “apa kabar ibu-ibu tangguh yang pontang-panting demi sesuap nasi ini?”
Masa’ kita mau membiarkan mereka tenang-tenang saja di rumah sedangkan anak mereka bercucuran air mata minta makan? Apa ya kita kemudian bisa dengan lantang mengatakan ‘lah, nanti ada bantuan dari pemerintah!’
Padahal bantuan sosial (bansos) pemerintah dengan ‘embel-embel’ membantu para warga miskin justru acap kali disunat habis-habisan untuk kepentingan politik. Contohnya bansos Corona kemarin, paket yang nilainya tertuliskan hampir 300 ribu rupiah itu nyatanya dibelikan barang yang diperkirakan hanya habis separuhnya saja. Itu pun tidak serta merta membantu perekonomian keluarga mereka yang terpuruk. Kalau sudah begitu, apa kita masih dengan mudahnya mengandalkan pemerintah?
Bila kemudian masih ada yang nyinyir mengatakan bahwa kita perlu berkiblat ke negara-negara Timur Tengah yang lebih memuliakan perempuan karena banyak dari kaum hawa di sana lebih banyak memilih jadi ibu ideal rumah tangga, sebaiknya hal tersebut dipikirkan ulang.
Bagaimana tidak, persentase rendahnya partisipasi ekonomi perempuan di sana, bukan semata-mata karena mereka tidak mau bekerja. Tapi, justru karena kondisi geografis dan produksi minyak yang menjadi komoditi utama membuka lowongan pekerjaan lebih banyak pada laki-laki.
Merujuk artikel Michael L. Ross (2008), para wanita di Arab sana kesulitan bekerja di luar bukan semata-mata karena Islam. Justru produksi minyak dan mineral lah yang lebih berkorelasi erat dengan sedikitnya loker bagi perempuan. Dampak jangka panjangnya, gerakan terbatas perempuan akhirnya membuat lalu lintas informasi mereka lebih sempit dan kemudian hanya ada sedikit celah untuk membentuk ruang diskusi/forum untuk penguatan peran perempuan di ranah publik.
Di sisi lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di negeri-negeri teluk malah semakin mengkhawatirkan. Diperkirakan sekitar 37% perempuan di sana menjadi korban KDRT. Bahkan yang miris, data dari WHO menyatakan bahwa separuh dari kematian perempuan akibat pembunuhan, pelakunya adalah anggota keluarga mereka sendiri, termasuk suami mereka.
Di kala pandemi, saat banyak perusahaan minyak mengurangi produksi, kasus KDRT terus meroket. Hal ini semakin memperburuk kondisi para perempuan yang kerap disiksa oleh para suaminya. Meski sebagian negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara telah mengesahkan regulasi untuk menekan angka kekerasan domestik. Sayangnya, aturan tersebut kurang efektif dalam realisasinya. Respon pihak berwajib yang tidak efektif, dan stigma sosial, diklaim sebab penyebab (Human Rights Watch).
Oleh karenanya, penyempitan makna ibu ideal yang fokus mengurus rumah tangga seharusnya tidak perlu diglorifikasi. Tiap perempuan dan ibu menghadapi situasi berbeda satu sama lain. Tidak semua memiliki pernikahan idaman ala selebgram, dan juga ditakdirkan punya keturunan.
Alih-alih menyamaratakan pilihan mereka menjadi ibu ideal, seharusnya kita menghargai apa yang mereka putuskan. Toh, manusia terbaik bukan diukur dari seberapa mulia mereka di mata manusia, tapi seberapa banyak manfaat yang mereka tebarkan untuk sesama. Mengutip slogan Mubadalah, semua perempuan dan ibu yang ideal adalah yang tidak hanya bisa membuat dirinya sendiri bahagia, tapi di saat yang sama dapat membahagiakan orang-orang lain di sekitarnya. []
