Mubadalah.id – Atmosfer pemilu 2024 nampaknya sudah mulai kita rasakan dalam beberapa bulan terakhir ini. Kesiapan menyambut pesta demokrasi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat luas sebagai calon pemilih melainkan juga dirasakan oleh panitia pemilu laki-laki dan perempuan tak terkecuali para Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang disebut Pentarlih.
Tugas Pentarlih adalah membantu KPU Kabupaten dan Kota, PPK, serta PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiraan pemilih. Dalam event ini, sudah banyak perempuan yang ikut andil mengambil peran.
Perempuan yang sering kali dimarginalkan kehadirannya diberikan akses untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bukan melulu soal domestik, melainkan diberi ruang publik dalam sosial dan politik.
Membongkar Stereotipe Perempuan Pesantren
Kemudian yang menarik perhatian adalah hadirnya perempuan pesantren dalam event-event tersebut. Jika kehadiran perempuan dalam dunia politik dianggap telah menjadi hal yang lumrah saat ini, maka berbeda dengan perempuan pesantren yang berada di Desa Masin Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Jawa Tengah.
Petugas pentarlih di sana menghadirkan sosok perempuan pesantren dalam ruang publik. Selama ini pelabelan perempuan pesantren hanya berkutat pada ranah-ranah sosial-keagamaan. Sebut saja majelis taklim, tahlilan, maulidan, dan kegiatan-kegiatan lain yang seolah-olah hanya bergerak di mushala atau masjid.
Kesempatan mereka dalam ruang-ruang publik tersebut sebenarnya telah mulai membangun kesadaran gender dalam lingkup kemasyarakatan, karena partisipasi mereka ini menjadi bagian proses titik berangkat perempuan pesantren untuk mulai berani berbicara baik itu masih terjerat pada pengajaran bias gender ataupun tidak.
Performing Perempuan Pesantren sebagai Pentarlih
Namun dalam kasus ini, perempuan pesantren yang menjadi petugas pentarlih mencoba hadir dalam ruang yang lebih luas yakni ranah sosial-politik. Jika kita telisik, petugas pentarlih harus mencocokkan data calon pemilih dengan sistem manual yang mengharuskan mereka door to door.
Perempuan pesantren ini punya andil dan membongkar bias perempuan pesantren selama ini. Kehidupan mereka bersama kitab kuning di pondok pesantren tidak jarang menggariskan mereka hanya berkutat pada kegiatan keagamaan saja.
Hal ini bisa terpengaruhi oleh beberapa hal di antaranya pengajaran ataupun doktrin perempuan sebagai aurat sehingga ruang geraknya dibatasi. Juga sterotipe perempuan yang hendaknya bersifat feminin dan lemah lembut.
Gerak mereka sebagai petugas pentarlih menuntut mereka untuk terjun menemui masyarakat dan berinteraksi langsung dengan mereka. Hal ini tentunya akan sangat berbeda dengan kebiasaan mereka yang biasanya melakukan kegiatan sesama perempuan.
Sementara dalam kegiatan ini, mereka tidak hanya berinteraksi dari rumah ke rumah. Namun juga berinteraksi dengan sesama petugas pentarlih yang berlainan jenis kelamin.
Pandangan Progresif atas Pentarlih Perempuan Pesantren
Keaktifan mereka tanpa memandang jenis kelamin ini juga sangat berdasar. Mereka menjalankan visi misi Islam sebagai mitra sejajar dalam membangun relasi untuk kemaslahatan pembangunan demokrasi yang baik sebagaimana ajaran kesalingan dalam Islam.
Dalam hal ini, menurut Ibu Maria Ulfah Anshor selaku Komisioner Komnas Perempuan saat Akademi Mubadalah Muda menuturkan bahwa dalam menganalisis isu ketidakadilan gender terdapat tiga analisis kecenderungan pola pikir yakni konservatif, moderat, dan progresif.
Konservatif adalah sudut pandang yang harfiah, literal, rigid, dan formalistik. Sedangkan moderat adalah sudut pandang yang berkemajuan, dinamis, dan adaptif sesuai dengan perkembangan ilmu dan zaman.
Namun dalam kasus ini, sudut pandang yang coba kita bangun adalah sudut pandang yang konservatif di mana ia sangat mengutamakan rasionalitas manusia, bebas, inklusif, dan skeptik terhadap narasi-narasi literal.
Dengan kacamata progresif, perempuan baik itu perempuan pesantren ataupun tidak, keduanya sama-sama berhak memiliki kebebasan berpartisipasi dalam bidang apapun. Dikotomi atas jenis kelamin perempuan sendiri bisa jadi menjadikan pemarginalan mereka atas perempuan yang bukan pesantren.
Sehingga pembahasan ini tidak lagi berbicara antara relasi laki-laki dan perempuan melainkan sesama perempuan. Perekonstruksian perempuan dengan mengubah mindset atas perempuan pesantren ini tidak kemudian menjadikan kejadian ini sebagai sesuatu yang salah.
Justru sebaliknya, kehadiran mereka dalam ranah sosial-politik perlu kita syukuri sebagai wujud atas kesadaran dari diri perempuan dan pandangan masyarakat atas mereka. []
