Mubadalah.id – Tulisan ini akan saya mulai dengan pertanyaan, apakah penyandang disabilitas wajib berzakat ataukah mereka termasuk dalam golongan penerima zakat (mustahik zakat). Pertanyaan ini terbersit ketika saya kembali memikirkan konsep kesetaraan manusia termasuk penyandang disabilitas di hadapan Allah.
Namun kemudian saya mencari jawaban dari kegelisahan saya tersebut dan menemukan kenyataan bahwasannya penyandang disabilitas dalam kelompok sosial merupakan pihak minoritas yang hak-haknya seringkali terabaikan.
Saya akan membagi tulisan ini pada dua fokus terkait zakat: peran badan filantropi di Indonesia dalam distribusi zakat penyandang disabilitas dan fokus kedua terkait polemik teks keislaman dalam zakat penyandang disabilitas.
Badan Filantropi Islam di Indonesia
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pada abad 21, terjadi fenomena menjamurnya badan filantropi Islam di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan adanya kecenderungan islamisasi selama proses reformasi Indonesia .
Fenomena ini kemudian mendapat perhatian dari banyak pihak, termasuk negara. Organisasi Masyarakat (Ormas) seperti NU dan Muhammadiyah juga memiliki badan filantropi bernama LazisNu dan LazisMu.
Negara membentuk Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Pada tahun 2001, melalui keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Pada mulanya, Lembaga ini bernama ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan kemudian melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 bertransformasi menjadi BAZNAS.
Tentu saja badan filantropi di Indonesia tidak terbatas pada yang telah saya sebutkan di atas. Terdapat banyak badan filantropi lain, baik itu berasaskan agama, negara, ataupun Lembaga non-pemerintah. Namun secara umum badan filantropi berorientasi untuk memangkas kesenjangan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kepedulian sosial berupa zakat, dan lain-lain.
Badan Filantropi dan Distribusi Zakat Penyandang Disabilitas
Belakangan, terdapat beberapa badan filantropi yang mulai menjadikan penyandang disabilitas sebagai kelompok utama sebagai penerima zakat. Lazismu dengan program Difabel Berdaya, LAZ Harapan Dhuafa dengan Pemberdayaan Difabel, Bakrie Amanah dengan Peduli Difabel, dan bahkan Baznas.
Merujuk pada Baznas, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang mengalami eksklusi dalam kehidupan sosial. Kita lihat, banyak syarat pekerjaan yang tidak berpihak pada difabel. Begitu pula dengan kebijakan pemerintah dan fasilitas publik. Permasalahan lain yang muncul kemudian, angka mustahiq zakat penyandang disabilitas masih terbilang kecil, yaitu, di bawah 1 %.
Hal inilah yang kemudian menggerakkan Baznas untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok utama penerima zakat. Distribusi zakat kepada penyandang disabilitas merupakan upaya untuk mendorong, mendukung, dan menciptakan kehidupan setara dan layak bagi difabel. Baznas menyusun empat butir rekomendasi zakat bagi pemnyandang disabilitas;
Pertama, Pemetaan penyandang disabilitas di daerah sekitar OPZ beroperasi
Kedua, Membuat serta meningkatkan target penyaluran kepada disabilitas
Ketiga, Membuat laporan penyaluran khusus untuk mustahik penyandang disabilitas
Keempat, Membantu mustahik disabilitas serta keluarga yang berfungsi sebagai supporting system sebagai salah satu cara menciptakan ekosistem yang ideal untuk penyandang disabilitas.
Hal ini merupakan angin segar sebab terdapat banyak pihak baik individu maupun kelompok kolektif yang mulai sadar pada kebutuhan dan hak-hak disabilitas. Penyaluran zakat kepada penyandang disabilitas tentunya dapat membantu mereka memperoleh kesetaraan dan keadilan sosial.
Sebab dengan alasan itu pula mereka akhirnya mendapatkan bantuan seperti kursi roda, rehabilitasi, biaya pendidikan, kaki dan tangan palsu, dan kebutuhan penyandang disabilitas lain.
Namun, apakah zakat merupakan langkah efektif?
Zakat merupakan tindakan mulia dan efektif karena alasan tersebut di atas. Namun, hal ini “hanya” akan menutup satu sisi kebutuhan sosial penyandang disabilitas.
Terdapat sisi lain yang urgent dan perlu kita perhatikan bersama untuk membuat Langkah ini lebih efektif, terutama oleh pemerintah dan negara, yaitu fasilitas dan transportasi publik yang aksesibel. Wallahu A’lam. []
