Mubadalah.id – Khitan bagi laki-laki dalam hukum fikih itu wajib atau minimal sunah. Apakah dengan metode mubadalah, hukum khitan berlaku bagi perempuan, karena keduanya subjek setara?
Bukankah khitan merupakan syariat Nabi Ibrahim as. yang turun kepada Nabi Muhammad Saw., ia berlaku untuk laki-laki, dan karena itu, juga berlaku untuk perempuan?
Bukankah ada Hadis yang berbicara khitan bagi laki-laki, yang berarti secara mubadalah juga untuk perempuan? Kalau khitan itu baik bagi laki-laki, berarti juga baik bagi perempuan?
Dalam metode mubadalah perlu mempertanyakan tentang makna yang terkandung di dalam teks atau hukum, yang bisa dikaitkan dengan prinsip dan norma-norma umum dalam Islam.
Kira-kira makna apa yang terkandung di dalam hukum khitan bagi laki-laki? Apakah perempuan memiliki anggota tubuh yang sama dengan laki-laki, sejenis kulit dengan khitanan dari laki-laki? Apakah perempuan akan memperoleh manfaat yang sama sebagaimana praktik khitan pada laki-laki?
Tentu saja validasi teks harus kita dahulukan. Karena mubadalah hanya bekerja untuk teks yang kita anggap valid dan otoritatif untuk menemukan maknanya yang selaras dengan visi dan prinsip umum Islam.
Kita akan mengawali diskusi fikih klasik terlebih dahulu, lalu fikih kontemporer, terutama terkait dengan teks-teks Hadis. Terakhir bagaimana perspektif mubadalah melihat diskusi mengenai hal ini.
Ragam Pandangan Fikih Klasik dan Kontemporer
Dalam fikih klasik, Mazhab Syafi’i dan Hanbali memandang hukum khitan bagi laki-laki itu wajib, sementara Hanafi dan Maliki menghukumi sunah. Sementara khitan bagi perempuan itu wajib menurut Mazhab Syafi’i, dan makruh menurut tiga mazhab yang lain.
Perbedaan pandangan ini karena perbedaan memandang dan memahanj teks al-Qur’an dan Hadis yang berhubungan dengan isu khitan.
Banyak ulama berpendapat tidak ada satupun teks Hadis terkait khitan yang bisa kita jadikan rujukan untuk khitan bagi perempuan. Sehingga perdabatannya bisa semakin tajam, termasuk mengundang para ulama fikih kontemporer.
Dalam fikih kontemporer, di samping beberapa ulama yang mengikuti pernyataan ulama fikih klasik, juga banyak mengembangkan ijtihad ulang dan baru.
Fatwa MUI tahun 2008 memandang khitan perempuan sebagai bagian dari syiar Islam, yang tidak boleh dilarang. Tetapi juga tidak wajib dilakukan. Jikapun dilakukan, harus dengan syarat ketat tidak menimbulkan dharar (dampak buruk dan rusak), tidak memotong atau melukai klitoris, hanya menghilangkan sedikit saja selaput yang menutup klitoris.
Beberapa ulama di Timur Tengah dan Indonesia melarang praktik khitan perempuan. Karena faktanya secara medis menimbulkan dampak buruk dan rusak (dharar) bagi perempuan.
Praktik khitan perempuan, dalam bentuk apa pun, tidak memiliki manfaat sama sekali bagi kehidupan biologis dan psikis perempuan.
Secara anatomis, perempuan tidak memiliki anggota tubuh yang dianggap lebih atau menutupi sesuatu, sebagaimana laki-laki, yang perlu dibuang atau dikhitan. Sedangkan dalil-dalil yang ada, sebagaimana dikatakan para ulama Hadis, tidak ada yang kuat, valid, dan tidak bisa menjadi rujukan.
Fatwa ini secara resmi mengadopsi dari Majelis Fatwa Mesir sejak tahun 90-an. Bahkan Februari tahun 2020, lembaga Majma’ al-Buhuts al-Islamiyyah Universitas Al-Azhar, Kairo kembali mengeluarkan fatwa larangan khitan perempuan yang tertandatangani oleh Syekh al-Azhar, Dr. Ahmad Tayyib.
Ulama lain, seperti Abdul Wahab Khalaf, Muhammad Syaltut, Ali Jum’at, Yusuf al-Qardhawi juga mengeluarkan pandangan serupa. []
