Mubadalah.id – Kasus pemaksaan pemakaian hijab bagi siswa dan pendidik yang marak terjadi di berbagai sekolah di berbagai daerah, akhinya dijawab oleh Pemerintah. Kasus pemaksaan pemakaian hijab ini sesungguhnya telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir.
Namun kebijakan untuk menjawab masalah ini, baru dilakukan oleh pemerintah pada 3 Februari 2021, dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
Memandang hal tersebut, kami perwakilan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia BERAGAM, menyakini jika SKB 3 menteri ini sangat dinantikan kehadirannya, terutama oleh kelompok minoritas dan masyarakat yang mendukung toleransi beragama. Menurut Ruby Kholifah koordinator Indonesia BERAGAM, peraturan ini mesti dijalankan oleh pemerintah daerah.
“Sudah saatnya menghentikan pemaksaan menggunakan hijab terhadap kelompok yang paling rentan yaitu anak perempuan dan perempuan yang berprofesi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Di Indonesia yang berbhinneka ini, tidak ada alasan bagi sekolah dan pemerintah daerah bersikap intoleran,” ungkap perempuan yang juga menjadi Direktur AMAN Indonesia.
Di tempat yang sama, tim inti Indonesia beragam lainnya, Anies Hidayah menyatakan kebijakan ini tepat untuk melindungi Hak Asasi siswa, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengekspresikan keyakinannya dalam beragama serta mendukung menjamin kesetaraan dan keadilan gender.
Dia juga menekankan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kebebasan siswa, pendidik dan tenaga kependidikan dalam menikmati kebebasan beragama dan berkeyakinan. “Berlaku bagi Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,” terang perempuan Ketua Pusat Studi dan Kajian Migrasi Migrant Care.
Terakhir, menurut Dian Kartika Sari bersama tiga tim inti Indonesia BERAGAM menegaskan tiga hal. “Pertama, mendukung penerbitan SKB 3 Menteri Tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah,” terang Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Periode 2009 – 2019 ini.
Hal kedua, lanjutnya, mendukung penegakan hukum dan penerapan sanksi, terhadap pelanggaran SKB 3 Menteri ini. “Terakhir, turut memantau ketaatan Pemerintah Daerah dan Sekolah-sekolah dalam melaksanakan SKB 3 Menteri ini, yang harus dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak tanggal 3 Februari 2021,” ungkapnya.
Diungkap olehnya, mendukung penegakan hukum dan penerapan sanksi, terhadap pelanggaran SKB 3 Menteri ini. Sehingga, turut memantau ketaatan Pemerintah Daerah. “Serta sekolah-sekolah dalam melaksanakan SKB 3 Menteri ini, yang harus dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak tanggal 3 Februari 2021,” pungkas Dian. []
