MK Beri Tenggat Tiga Tahun DPR untuk Revisi UU Perkawinan
tirto.id - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pihak pembentuk undang-undang (pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat) untuk revisi Undang-Undang (UU) Perkawinan No ...
Dukung kami dengan donasi melalui
Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58
a.n. Yayasan Fahmina
Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58
a.n. Yayasan Fahmina