“Bantuannya cuma ini ya? Ini mah bantuan rasdog (sebutan atas bantuan pemerintah yang berupa beras, endog (telur), dan sembako kepada masyarakat)”
Mubadalah.id – Aku mendengar percakapan itu dari seorang teman yang sedang mendampingi penyintas korban inses, seorang anak yang diperkosa bapak tirinya, hingga hamil dan melahirkan anak.
Saat itu, temanku yang sedang mendampingi kasus menyampaikan permohonan bantuan sosial untuk penyintas. Namun di luar harapan kami, ternyata bantuan yang datang berupa sembako. Tentu ini tidak tepat guna dan tidak sesuai kebutuhan korban.
Dari gambaran kejadian tersebut ada hal yang harus dievaluasi, bahwa pemerintah kita terkhusus melalui dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, belum benar-benar fokus pada pendampingan korban kekerasan seksual, baik secara material maupun nonmaterial.
Tentu saja sudah banyak layanan yang berupaya untuk melakukan pendampingan kasus, baik secara hukum maupun pemulihan trauma korban tanpa dipungut biaya. Namun jangan lupakan bahwa layanan, lembaga, atau yayasan terkait juga membutuhkan pemenuhan finansial untuk operasional dan kebutuhan pendampingan.
Kegelisahanku atas hal tersebut kemudian terjawab oleh buku yang ditulis akademisi dan aktivis perempuan Yulianti Muthmainnah dengan judul ‘Zakat untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak’ yang bisa menjadi jembatan advokasi lembaga filantropi zakat di Indonesia agar memberikan dan menjadikan penyintas ini sebagai ashnaf (orang yang berhak menerima zakat).
Dalam bukunya, Mbak Yuli, begitulah kerap disapa, menjelaskan bahwa ada empat alasan mengapa korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual ini berhak mendapatkan zakat. Sebagaimana fikih klasik yang menjelaskan ada delapan golongan yang wajib menerima zakat, maka empat kategori di antaranya sesuai dengan kondisi para penyintas ini.
Empat indikator tersebut yakni, Fakir, Miskin, Riqab, dan Fi Sabilillah. Para penyintas (perempuan dan anak) korban kekerasan dengan segala kondisinya mayoritas adalah orang-orang yang tidak berdaya secara finansial. Mereka juga terampas hak hidupnya, status sosialnya, pun mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan yang terampas oleh para pelaku yang kejam dan tidak bertanggungjawab.
Tentu saja ini merupakan revolusi baik atas fikih zakat yang jika dibaca dengan konteks sekarang sebenarnya sudah banyak menggunakan qiyas. Namun dari semua hasil ijtihad tersebut, tidak banyak yang menjadikan pengalaman perempuan sebagai sesuatu yang didengarkan dan diperhatikan dalam pembaharuan hukum.
Menariknya lagi, ini tidak hanya sebuah gagasan pemikiran yang hanya tertulis dalam buku, akan tetapi terus diadvokasi agar lembaga filantropi zakat baik milik negara (Baznaz), maupun milik organisasi masyarakat besar, seperti Nahdlatul Ulama dengan Lazisnunya, atau Muhammadiyah dengan Lazismunya, begitupun para ‘amil zakat lainnya agar memberikan alokasi penyaluran zakat kepada para penyintas yang membutuhkan.
Mengapa zakat? Ini tentu menjadi pertanyaan menarik. Jika berbicara tentang zakat dalam al-Qur’an, perintah membayarkan zakat ini selalu sejajar dengan perintah shalat. Ini menunjukkan kewajiban berzakat bagi umat Islam yang mampu menunaikannya. Zakat bukan hanya ibadah kepada Tuhan untuk membersihkan dan menjadikan harta yang kita dapat itu berkah.
Tetapi, zakat juga mampu menumbuhkan jiwa-jiwa sosial manusia agar peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama bagi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu Indonesia sebagai ‘amil zakat bagi warga negaranya, memiliki banyak hasil pembayaran zakat yang harus dikelola dan diberdayakan untuk yang membutuhkan.
Ketentuan delapan golongan penerima zakat dalam kajian klasik, tentu bisa dimaknai sebagai rambu-rambu dan bukan acuan baku yang bisa berubah. Sebagaimana banyaknya perkembangan pengqiyasan terhadap sumber-sumber zakat yang berkembang saat ini. Seperti zakat padi atau beras yang diqiyaskan dengan kurma atau gandum sebagai qut al-adami’ (makanan pokok).
Juga terdapat zakat uang, zakat profesi, dan lain sebagainya yang menjadi bagian dari revolusi dan perkembangan ijtihad hukum dalam fikih zakat. Tentu saja ini harus menjadi perhatian bersama bahwa penentuan ashnaf juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan zaman dengan indikator yang berkembang.
Sebagaimana muncul istilah zakat air, zakat mangrove, dan lain sebagainya, zakat untuk korban kekerasan, termasuk zakat untuk korban kekerasan seksual harus diperjuangkan. Hal ini karena sesuai dengan maqashid syariah, tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. []
