Hari kelahiran R.A Kartini dikenal sebagai hari peringatan atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kebangkitan perempuan pribumi (emansipasi wanita). Menjadi perempuan di era sekarang, kerja keras R.A Kartini harusnya telah dilanjutkan dan dirasakan dampak positifnya oleh seluruh perempuan Indonesia tanpa terkecuali. Namun pada kenyataannya tidak demikian, masih banyak perempuan yang terkungkung dalam batas-batas yang menguasainya, sehingga perempuan tidak mampu mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menyenangkan.
Dalam sebuah WhatsApp Group (WAG) milik saya, seorang anggota bertanya, tidak seperti pertanyaan yang umumnya terlontar pada saat pandemi Covid-19 ini terjadi, ia mempertanyakan tentang masa iddah setelah suami mengucapkan talak. Para anggota grup lainnya menanggapi dengan dalih-dalih yang terdapat dalam kitab Fiqh klasik pada umumnya, sejenak mengamati percakapan tersebut terlintas dalam benak, alangkah tidak beruntungnya menjadi perempuan, dalam kondisi darurat sekarang ini ia bahkan harus merasakan darurat mental juga.
Kondisi yang menganjurkan semua orang untuk berada di rumah tidak saja menimbulkan banyak dampak positif, namun juga dampak negatif bagi sebagian orang, termasuk anggota WAG tersebut. Harusnya mereka yang memberikan pendapat dapat benar-benar memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang pertanyaan tersebut, agar jawaban tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru yang memperburuk suasana di tengan pandemi ini.
Seketika saya teringat dengan jawaban seorang Hakim Pengadilan Agama ketika saya mempertanyakan hal serupa pada saat PPL (Program Pengalaman Lapangan) pada tahun 2013 silam. Sangat singkat dan padat, Hakim tersebut hanya menjawab dengan jawaban, “Seribu kalipun suami menalak istri, jika tidak dilakukan di depan Hakim, maka talak tersebut tidak dianggap sah.”
Pada Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,” dan juga pada Pasal 8 Bab 1 KHI, “Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama, baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik-talak.”
Ketika saya memberikan pandangan ini di WAG, seketika itu juga berbagai tangapan beruntun memojokkan saya, madzhab siapa itu? Hanya suami yang berhak menalak istri! Ketika suami telah menalak istri, dalam hukum Islam itu sudah sah! Dan masih banyak lagi.
Saya tidak kembali menanggapi, karena bagi saya cukup, apa yang kami pegang memiliki perbedaan sumber, pemahaman, dan keyakinan, maka melanjutkan diskusi demikian hanya akan menghabiskan energi. Namun perlu diketahui, bahwasannya pemahaman yang demikianlah yang difahami oleh sebagian besar masyarakat kita.
Hasil pengamatan penulis, para tokoh yang menjadi tempat bertanya masyarakat tidak mampu memberikan jawaban yang komprehensif, bahkan tidak sedikit dijadikan ajang sebagai mencari materi semata, sehingga mungkin faktor ekonomi dan lain-lain bukanlah faktor utama dari meningkatnya angka perceraian itu sendiri, melainkan dari pemahaman yang tidak tepat atas hukum materil yang ada dan berlaku.
Pemahaman ini yang kemudian memudahkan terjadinya perceraian, ketika salah satu pihak ingin berpisah, ya berpisahlah, sisanya tinggal membayar oknum untuk mengurus administrasinya. Ada karakteristik menggampangkan hukum dalam hal ini, karena menganggap sudah sah berpisah secara hukum agama.
Darimana asalnya ada sah secara agama dan ada sah secara negara, seolah-olah agama dan negara tidak sejalan. Bagi sebagian tokoh agama, nikah sirri itu sah secara agama, namun tidak sah secara negara. Tetapi menurut KH. Marzuki Wahid pada saat memberikan materi di “Woman Writer’s Conference”, nikah sirri itu tidak sah secara hukum agama dan negara.
Karena tentang aturan menikah sendiri telah diatur oleh negara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil ijtihad para Fuqaha dalam bingkai politik hukum Indonesia. Sehinga kita dapat mengatakan bahwa KHI tidak lain adalah nama lain dari Fiqih Indonesia, peluang berijtihad itu masih terbuka lebar, lantas mengapa kita kaku pada fatwa-fatwa yang masih dapat diperbaharui atau mungkin sudah kadaluarsa jika meminjam istilah KH. Marzuki Wahid.
Perihal nash talak memang terdapat dalam Alqur’an dan Sunnah, dan kemudian tentang syarat, rukun, berikut teknisnya ditafsirkan dan diijtihadi oleh para ulama, termasuk para ulama dalam menyusun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. KH. Marzuki Wahid menambahkan, fatwa itu tidak bersifat mengikat, sedangkan qanun bersifat mengikat.
Bisa dibayangkan jika tidak ada KHI berikut pemahamannya di masyarakat, jumlah janda dan duda mungkin sangat banyak karena kesakralan pernikahan tidak ada bedanya dengan hubungan sepasang kekasih yang sedang berpacaran, ketika salah satu ingin berpisah dan mengucapkan kata-kata perpisahan, maka berakhirlah jualah hubungan tersebut.
Tidak hanya itu, perkawinan di bawah umur akan marak terjadi, dan poligamipun akan merajalela. Lantas kemudian, siapa yang paling merana atas pemahaman yang demikian? Tentu perempuan. Maka sangat jelas, untuk mewujudkan hak-hak perempuan Indonesia, salah satunya ialah dengan penerapan dan pemahaman Fiqih di Indonesia untuk masyarakat secara umum, dan perempuan sendiri khususnya, dengan demikian perempuan akan terjaga hak-hak atas dirinya, hak finansial, hak sosial, hak kesehatan mental, dan hak lainnya.
Selamat hari Kartini, selamat memperjuangkan hak-hak diri bagi para perempuan! Mari bersama menjadi pelopor perubahan dari, untuk dan atas nama perempuan. []
