emudoMubadalah.id – Seluruh pembatasan kepada perempuan seperti yang muncul dalam pemahaman terhadap beberapa ayat, hadis, ijma’ dan qiyas sebagaimana pelarangan perempuan menjadi pemimpin tidak bisa dilepaskan dari asumsi dasar bahwa perempuan adalah makhluk yang kurang akal dan agama.
Dari sini muncullah segudang pemikiran yang menganggap perempuan tidak mampu melakukan apa yang bisa dilakukan laki-laki, sehingga oleh karena itu ia tidak boleh meraih apa yang bisa diraih oleh laki-laki.
Benarkah asumsi itu? Fakta sejarah ternyata berbicara lain. Tidak seperti yang mereka asumsikan, perempuan dalam sejarah Islam banyak yang mampu menjadi kepala negara.
Dalam berbagai catatan berbahasa Arab, kaum perempuan telah terkenal sebagai kepala negara dan nama mereka tercatat di dalam khutbah Jum’at. Begitu juga gelar mereka tertera pada uang logam.
Di New Delhi ada Razia Sultan (634 H), di Mesir ada Syajarat ad-Durr. Lalu di masa Mughal ada Kutlugh Turkan (681/1282 M H), Padishah Khatun (1295 M), Absh Khatun Dawlat Khatun, dan Sati Bek.
Kemudian, di Asia Tengah ada Sultanah Fatimah (1679-1681 M). Di Maladewa ada Sultana Khadijah (1379 M), Sultafiah Maryam (1383 M) dan Sultanah Fatimah (1388 M).
Di Indonesia, tepatnya di Aceh terdapat beberapa Sultanah, seperti Taj al-Alam (1641- 1675), Nur al-Alam (1675-1678), Inayat Shah (1678-1688), dan Kamalat Shah. (lihat Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, Setara di Hadapan Allah, Terj. LSPPA, h.237).
Berdasarkan fakta sejarah di atas, dapatlah kita nyatakan bahwa asumsi perempuan tidak intelek, tidak punya kelebihan dari pada laki-laki. Sehingga oleh karenanya tidak boleh dan tidak bisa menjadi pemimpin tidak dapat kita terima.
Dengan demikian hukum-hukum yang terbentuk atas dasar asumsi yang tidak sesuai dengan fakta itupun gugur dengan sendirinya. []
