Mubadalah.id – Sepertinya kita sudah tidaklah kagok dengan istilah Maqashid Syariah. Bagi Kalangan muslim, istilah tersebut sering terdengar dalam kajian-kajian keagamaan, institusi formal, dan bahkan diskusi ringan sehari-hari. Bagaimana tidak? Maqashid Syariah telah menjadi pijakan metodologis dalam menegakkan hukum islam (Fiqh), jadi tidaklah heran istilah itu seliweran dalam pengetahuan kita.
Baik sadar maupun tidak, Maqashid Syariah mengandung hak prerogatif Allah yang merusuk ke dalam hak-hak manusia. Hanya saja, Maqashid Syari’ah merupakan hasil ijtihad para ulama muslim guna mempermudah mempelajari inti ajaran Al-Qur’an dan Hadis.
Lalu bagaimana hak difabel terintegrasi dengan Maqashid Syariah? Mungkin terlintas ringan dalam benak kita dan terbayang “ah, sudah pasti pembahasan hak difabel selalu berkaitan dengan perlindungan jiwa (hifdh an-nafs), akal (hifdh al-‘aql), harta (hifdh al-mâl), keluarga (hifdh an-nasl) atau kehormatan (hifdh al-‘irdh), dan agama (hifdh ad-dîn).”
Jika asumsi terbentuk demikian, ia tidak keliru, itu benar. Namun yang menarik adalah tulisan ini menawarkan Maqashid Syariah yang telah bersinergi secara integral dengan pendekatan mubadalah. Sebut saja Maqâshid Syariah Cum Mubadalah.
Mengingat Kembali Gagasan Maqâshid Syariah Cum Mubadalah
Sebelumnya, penulis men-disclaimer terlebih dahulu, bahwa isi pembahasan pada tema ini murni merujuk pada tulisan Dr Faqihuddin Abdul Kodir yang telah terbit sebelumnya dalam judul “Menawarkan Gagasan Maqâshid Syariah Cum Mubadalah.” Akan tetapi, penulis berusaha merefleksikan tema tersebut dengan penuh keterbatasan.
Sebagai agama yang menebar kasih sayang kepada seluruh isi dunia, Islam memiliki prinsip pokok dalam memahamai intisari ajaran agama islam, dikenal dengan Maqashid Syari’ah. Prinsip tersebut terdiri dari 5 aspek yaitu Lima prinsip yang gandrung dengan sebutan Al-Kulliyat al-Khams
Al-Kulliyat al-Khams menyatakan bahwa Allah menetapkan semua hukum-nya untuk melindungi maslahah atau “kepentingan” manusia, yakni perlindungan atas 5 nilai utama : Perlindungan jiwa (hifdh an-nafs), akal (hifdh al-‘aql), harta (hifdh al-mâl), keluarga (hifdh an-nasl) atau kehormatan (hifdh al-‘irdh), dan agama (hifdh ad-dîn).
Hingga saat ini, warga muslim percaya bahwa Maqashid Syariah menjadi pedoman dan prinsip dalam menjalani kehidupan. Namun, ironisnya Maqashid Syari’ah mengalami “kemandekan orientasi” dalam penerapannya. Sehingga masih banyak dan bahkan terus muncul kekerasan, ableism, diskriminasi yang mengancam jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama sesama manusia, khususnya yang menimpa teman difabel.
Oleh sebab itu, Kang Faqih mencoba menawarkan Metodologi Maqashid asy-Syari’ah cum-Mubadalah. Yakni sebagai tujuan hukum Islam yang disertai dengan cara pandang bahwa antara difabel dan non-difabel memiliki hak yang setara dan menjadi subjek penuh dalam segala hal.
Interaksi Non-Difabel dengan Difabel
Dalam konteks ini, penulis mencoba mengimplementasikan Maqashid syariah cum mubadalah ke dalam interaksi antara Difabel dan Non-difabel.
Seperti yang telah kita pahami, metode atau pendekatan mubadalah memiliki 3 pilar atau prinsip. Yaitu memandang manusia sebagai martabat yang mulia dan melihatnya dengan utuh, menegakkan keadilan hakiki, serta bertindak untuk kemaslahatan bersama.
Begitupun dengan mekanismenya, Maqashid syari’ah cum mubadalah memiliki 2 strategi sekaligus. Pertama, menitikberatkan pada persamaan antara non difabel dengan difabel sebagai manusia yang sama-sama utuh. Kedua, fokus pada perbedaan yang mencolok antara kebutuhan penyadnang disabilitas dengan non-disabilitas. Penjelasan konkritnya :
Hifdh al-Nafs (Menjaga jiwa) = Pemerintah dan masyarakat wajib menyediakan layanan kesehatan yang memadai dan aksesibel terhadap difabel. Karena menjaga nyawa dan kesehatan adalah salah satu tujuan utama syariat.
Hifdh al-‘Aql (Menjaga akal) = Difabel berhak atas pendidikan yang inklusif. Islam memandang ilmu sebagai kewajiban semua muslim, tanpa terkecuali. Mereka harus mendapatkan sarana untuk mengembangkan potensi akalnya sesuai kapasitasnya.
Hifdh ad-Din (Manjaga Agama) = memberikan aksesibilitas dan fasilitas hak beribadah yang dapat kita sebut “cukup memadai” untuk difabel.
Hifdh Al-Maal (Menjaga Harta)= Penyandang disabilitas juga memiliki ha katas kepemilikan dan perlindungan harta. Mereka harus kerap dilibatkan juga dalam aktivitas ekonomi, hak warisjual beli, dan bekerja. Ketika hal itu terpenuhi, maka harus kita pastikan tidak adanya eksploitasi terhadap mereka karena keterbatasannya
Hifdh An-Nasl (Menjaga Keturunan) = Relasi antara difabel non-difabel seharusnya tidak akan bisa terputus dengan cara memandang fisik. Sebagai non-difabel tidak usah sok sempurna dalam memilih jodoh. Karena Allah telah menetapkan melalui syariat bahwa manusia akan saling mengenal dan berpasangan, bahkan berkeluarga sekalipun.
Oleh karena itu, aksesibilitas dan sesuatu yang berkaitan dengan menjaga keturunan, seperti jodoh, menyediakan layanan konseling pranikah, dan parenting yang inklusif untuk calon pasangan difabel harus lestari dan terus berkembang.
Agar kemudian inovasi dan perkembangan hak penyandang disabilitas tercipta dengan maksimal. Marilah kita bersama terus berjuang dan menegakkan hak kemanusiaaan, khususnya hak difabel. Karena jika kita hanya mengafirmasi dan berhenti dalam kebenaran objektif, maka nalar kebebasan dalam menegakkan hak disabilitas akan terbatas. []
