Mubadalah.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa kehadiran gerakan ulama perempuan sangat dibutuhkan desa lantaran hampir semua ulama perempuan adalah pemimpin informal.
Lebih lanjut, Halim menyebutkan bahwa pemimpin informal punya peluang yang sangat luas untuk mengakses ke seluruh komunitas.
Apabila 74.961 desa yang ada di Indonesia menjalankan pembangunan yang memberikan keuntungan dan berpihak pada perempuan.
Maka, lanjut kata Halim, hal itu akan sangat berdampak positif pada percepatan peningkatan kapasitas perempuan.
“Itulah makanya di Kementerian PDTT, saya berpikir mencoba membangun arah kebijakan pembangunan desa yang cenderung berdampak pada kepentingan perempuan,” kata Halim, dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pondok Pesantren Hasyim Asy’Ari Bangsri, Jepara, Kamis, 24 November 2022.
“Nah, KUPI ini menurut kami memang dibutuhkan betul,” tambahnya. (Baca juga: Nyai Badriyah Mengajak Suluruh Ulama Perempuan untuk Menyuarakan Hasil KUPI II)
Terlebih, Halim menyampaikan bahwa arah kebijakan pertama adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan.
Jika berbicara atau berikhtiar agar desa-desa di Indonesia terbebas dari kemiskinan, pasti yang terdampak lebih banyak adalah para perempuan.
Kebijakan kedua adalah desa tanpa kelaparan stunting. Halim mengungkapkan dari data yang ada jumlah penderita stunting mayoritas bayi-bayi perempuan.
“Ini data yang kami miliki. Nah, ini juga perempuan dengan permasalahan tersendiri. Padahal, masa depan bangsa itu kami kendalikan oleh 1.000 hari kehidupan pertama,” jelasnya.
