Mubadalah.id – Kita tentu ingat dengan sebuah dokumen yang memberi dukungan terhadap hak-hak perempuan, yakni CEDAW (Convenion on The Elemination of All Forms Discrimination against Women).
Konvensi yang disahkan PBB pada 44 tahun silam ini menjadi bagian dari sejarah kaum perempuan di dunia dengan bentuk kebebasan politik, pendidikan, ekonomi, sosial, serta hak sipil lainnya. Konvensi ini juga bicara tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik individu maupun kelompok.
Dalam sejarahnya, Indonesia ikut meratifikasi dalam penandatangan dokumen yang disahkan pada tahun 1979 tersebut. Indonesia ikut menandatangani pada tahun 1984 atau lima tahun setelah pengesahan dokumen CEDAW.
Dalam laporan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia. Indonesia meraih kemajuan yang cukup signifikan dalam perlindungan terhadap perempuan.Terlebih setelah pengesahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi terobosan dan pembaharuan hukum.
Tentu ini menjadi pencapaian yang sangat layak untuk kita banggakan. Pencapaian ini juga tertandai dengan banyaknya politisi perempuan serta keikutsertaan perempuan pada wajah pemerintahan eksekutif, legislatif mauoun yudikatif negara di era ini.
Terlebih Indonesia menjadi penganut negara demokrasi semenjak berdirinya negara ini. Sehingga dengan pencapaian ini bukan berarti tanpa celah, justru banyak tantangan yang bakal bangsa Indonesia hadapi ke depan.
Kebijakan Kesetaraan Gender
Yakni terkait kebijakan kesetaraan gender dan kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan. Ini bukan ancaman, melainkan sebagai bentuk antisipasi terhadap hal-hal yang akan terjadi dengan bertolaknya pandangan beberapa gelintir orang yang tak menyukainya.
Namun, banyak dari sedikit golongan umat Islam di Indonesia masih belum memperdulikan hal semacam ini. Alasannya sederhana. Yakni alasan yang selalu mereka suarakan bahwa apa yang tertuang dalam dokumen CEDAW tak sesuai dengan apa yang ada di dalam Islam secara lahiriah.
Padahal, banyak negara mayoritas umat Islam turut menandatangani dokumen penting ini. Mereka antara lain seperti Saudi Arabia, Lebanon, Mesir dan beberapa negara Islam lainnya termasuk Indonesia.
Islam sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia sejatinya harus peka terhadap permasalahan ini. Isi yang terkandung dalam CEDAW sejatinya tegak lurus dengan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Qur’an. Misalnya saja pada pasal 10 pada tentang hak pendidikan bagi perempuan.
Hak Pendidikan yang Setara
Di mana perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan hak pendidikan. Tidak ada pembedaan atau hak khusus yang kita dapatkan berdasarkan gender tertentu. Ini sama halnya ayat yang terkandung dalam surat Al-Alaq ayat pertama “Iqra’ yang artinya bacalah.”
Kata lain, artinya perintah belajar di sini mengemban pendidikan tanpa memandang jenis kelamin lelaki ataupun perempuan. Pesan kewajiban belajar ini kepada seluruh umat Muhammad di dunia.
Selain itu, dalam ayat 13 surat Al-Hujurat juga ada penegasan bahwa tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di hadapan sang khalik. Justru ayat ini mempertegas bahwa kemuliaan seseorang bukan jenis kelaminnya, suku, bangsa ataupun status sosial yang sseorang punya.
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al Hujurt/49:13).
Nilai Universal CEDAW
Dari sini bisa kita simpulkan, nilai-nilai universal yang terkandung dalam dokumen CEDAW sudah selayaknya diaplikasikan dalam sistem kenegaraan. Yakni untuk menghilngkan sikap diskriminasi pada suatu gender khusus. Dan bahwa tidak ada pertentangan antara dokumen tersebut dengan nilai-nilai Islam.
Justru dengan menjalankan nilai-nilai yang ada, kita telah menjalankan nilai-nilai Islam yang anti diskriminasi terhadap gender, warna kulit maupun suku. Sebaliknya, penentangan terhadapnya juga penentangan terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri.
Tulisan ini saya buat dalam rangka mengingat kembali sebuah dokumen penting dalam sejarah traktat antar negara terhadap tindakan diskriminasi pada kaum perempuan. Karena tepat pada 24 Juli 1984 Indonesia turut menandatangani dokumen tersebut.
Maka, dengan demikian Indonesia akan menjadi negara yang ramah terhadap perempuan. Di mana nanti akan menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat, bersatu, adil dan makmur seperti yang terkandung dalam UU Dasar 1945. []
