Mubadalah.id – Patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi perempuan. Melalui deskripsi tersebut sudah sewajarnya bahwa perempuan merasa dirugikan dan perlu untuk melakukan perlawanan atas sistem yang tidak memihak tersebut.
Namun, fenomena menarik terjadi pada tahun 2019 yakni munculnya sebuah akun bernama @Indonesiatanpafeminis. Akun tersebut menyuarakan penolakan terhadap gagasan tentang ide kesetaraan melalui gerakan feminis dengan landasan berupa semangat keagamaan yang kuat. Bagi mereka, feminisme merupakan produk asing, menyalahi aturan agama dan termasuk propaganda Barat.
Berkaca Pada Peristiwa di Tahun 2019
Narasi lain yang mereka angkat bahwa tubuh perempuan sejatinya bukanlah milik mereka, namun milik Allah. Secara tidak langsung argumentasi-argumentasi tersebut menggambarkan ideologi fundamentalis atau konservatif yang mereka miliki.
Padahal di tahun yang sama, beberapa kelompok feminisme sedang mengusung RUU TPKS (Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) agar segera negara legalkan, termasuk adanya upaya serta resistensi terhadap gerakan kesetaraan.
Meski perjuangan kaum feminisme terbukti berhasil yang tertandai dengan penetapan UU TPKS pada tahun 2022, namun perjuangan gerakan feminisme tidak akan berakhir.
Penulis melihat bahwa beristiwa tersebut bukan hanya sekedar perdebatan tentang legalitas ide feminisme di Indonesia. Namun lebih kepada pertarungan ideologi antara kelompok konservatisme yang terwakili oleh @indonesiatanpafeminis dengan kelompok modernisme yang terwakili oleh para feminis di Indonesia.
Benturan Ideologi: Konservatisme Versus Modernisme
Penolakan atas gerakan feminisme bukanlah sebuah hal baru, karena sejak abad ke-19-an, perlawanan atas isu tersebut sudah sering dilakukan. Semisal kasus Nawal El Saadawi yang dikritik keras sebab ia mengutuk praktik sunat perempuan pada kisaran tahun 1973.
Bagi kaum konservatif, feminisme bertentangan dengan ajaran agama dan budaya (Islam). Oleh karena itu, mereka lebih suka menetapkan posisi mereka sebagai sosok ibu rumah tangga maupun istri yang suka melayani suaminya. Beberapa perluasan peran perempuan baik sebagai pemimpin maupun penyanyi mereka tentang sebab tidak sesuai dengan praktik agama yang mereka yakini.
Di sudut lain, kelompok modernis lebih menuntut adanya kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan di semua aspek kehidupan. Kalaupun ada titik pembeda terletak pada hal-hal yang bersifat kodrati, semisal ibu harus menyusui, dll.
Melalui dua kubu tersebut, maka tidak heran wacana feminis sering tertolak juga terbenturkan pada kelompok konservatisme. Sebab mereka hidup dalam dogma agama yang jarang diperdengarkan narasi kesetaraan gender.
Cerita-cerita dari sosok Nawal merupakan gambaran terbaik bagaimana dua kubu tersebut sulit untuk kita persatukan. Nawal yang lebih bersifat modernis harus mengalami banyak diskriminasi dari lingkungannya yang mengadopsi paham konservatif/fundamentalisme agama.
Semisal pada tahun 1981 ia sampai masuk penjara sebab menyuarakan adanya pelecehan seksual, prostitusi, serta pembunuhan kehormatan milik perempuan. Gagasan-gagasannya yang ia tuangkan di buku-bukunya disensor dari peredaran, dan ia sendiri diasingkan ke Amerika.
Menemukan Upaya Perbaikan
Margot Badran mengatakan bahwa titik mendasar penolakan gagasan feminis bagi kawasan Timur yakni kegagalan para feminis untuk mencantolkan gagasannya melalui akar tradisi keislaman yang kuat. Sebagai respons atas argumentasi tersebut, Badran menerbitkan buku yang berjudul feminism in islam: secular and religious convergences.
Buku tersebut ia anggap berhasil untuk menggabungkan gagasan feminis yang cenderung sekuler dengan ajaran Islam secara umum. Oleh karena itu, penyapaan ajaran Islam melalui turats maupun tradisi keislaman perlu kita lakukan agar feminis bisa lebih membumi.
Dalam konteks feminisme Islam di Indonesia, gagasan mubadalah bisa kita anggap berhasil mengakomodasi kebutuhan tersebut. Daripada menggunakan terma gender equality readings, Faqihuddin selaku penulis lebih senang menamainya dengan sebutan Qira’ah Mubādalah. Term tersebut tentu berbeda, di mana yang awal mengesankan ide Barat, sedangkan term yang kedua lebih mencerminkan tradisi Islam melalui bahasa Arab.
Secara metodologi, Faqihuddin juga mencoba memasukkan metodologi Islam terkait pencarian makna keadilan dan kesetaraan dalam narasi feminisme. Seperti Maqashid Syari’ah, klasifikasi ayat sesuai dengan makna utama (Mabādhi’, Qawā’id dan Juz’iyyāt). Kesan-kesan ini yang hemat penulis penting untuk bisa merangkul para sarjana yang bersifat konservatif dengan paradigma feminisme. Wallāhu A’lām. []
