Mubadalah.id – Salingers, pernah merasa bingung, ragu, atau takut gak saat menghadapi sebuah pilihan? Antara melanjutkan atau berhenti, antara iya atau tidak, antara kanan atau kiri, antara diam atau bereaksi, antara perduli atau acuh, dan kondisi serupa lainnya? Semua manusia pasti sering berada pada posisi ini. Nah, ada sebuah alat bantu yang dapat mempermudah kita semua untuk tidak berlarut-larut dalam kegalauan ini, kita bisa menyebutnya sebagai Garis Maslahat.
Garis Maslahat ini saya dapatkan dari KH. Marzuki Wahid (Yai Zuki) saat memberikan materi pada agenda Dawrah Kader Ulama Perempuan 2022 di Semarang pada April lalu. Nampaknya sepele, namun Garis Maslahat ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap al-ahkam al-taklifiyyah yang umumnya dipaparkan dalam bentuk narasi berikut cara penggunaannya dalam menggali sebuah hukum.
Metode yang umumnya digunakan oleh para mujtahid ini bisa juga digunakan oleh setiap mukallaf untuk menentukan pilihan-pilihan hidup yang dihadapi, karena sejatinya kita semua adalah mujtahid untuk kehidupan kita masing-masing (HR. Ahmad no. 17545). Tidak saja dalam ranah Fiqih yang sudah memiliki nasnya, tetapi juga dalam semua sendi kehidupan yang belum memiliki ketetapan hukumnya.
Mengapa demikian? Sebagaimana dijelaskan Yai Zuki, hukum suatu hal itu harus berdasarkan syara’ (Allah dan Rasulnya) dengan mempertimbangkan konteks af’alul mukallaf-nya atau kondisi pribadi sang subjek/mahkum alaih. Subjek atau pribadi yang sama bisa berubah, sehingga subjek harus diselamatkan. Oleh karena itu jika kita menemukan sebuah kezaliman, bukan orangnya yang harus kita hakimi, melainkan perbuatannya yang harus disoroti.
Namun, bukan menyoroti hukum atas pilihan perbuatan orang lain yang menjadi poinnya, melainkan hukum atas pilihan-pilihan hidup kita sendiri. Menurut Yai Zuki, ayat ataupun dalil itu adalah tanda (wilayah perebutan makna untuk mencari makna yang lebih kuat, bukan soal benar atau salah, melainkan menang atau kalah).
Allah Swt. hanya memberi tanda/simbol kepada makhluknya, penemuan dan penentuan hukum suatu hal dilakukan oleh mustatsmir yang memiliki akal, sehingga sudah sepatutnya bagi kita semua yang dianugerahkan akal untuk menentukan pilihan berdasarkan hukum yang sesuai dengan realitas peristiwa yang dialami/al-Mahkum fiih/al-waqaai’i.
Praktik Menerapkan Garis Maslahat dalam Hukum Fikih
Mari berlatih dengan contoh, hukum salat apa? Jawaban Fikih akan beragam, sebagaimana kondisi af’alul mukallaf-nya. Bisa wajib, haram, sunnah, mubah (salatnya anak-anak), maupun makruh. Ini adalah nalar Fikih, tidak selamanya bunyi teks harus dimaknai sesuai teksnya, semuanya tergantung af’alul mukallaf. Ini dari ayat yang sama, namun hukumnya bisa beragam.
Kita beranjak pada contoh yang lain, menikah, hukum asal nikah menurut Madzhab Syafii adalah Mubah, kemudian menjadi haram, makruh, sunnah, wajib, semuanya tergantung af’alul mukallafInya. Menurut Yai Zuki, wilayah Fikih adalah wilayah tentang strategi logika, maka strategi menjadi hal penting dalam merumuskan hukum. Demikian pula untuk pasal poligami, menggunakan af’alul mukallaf maka dapat dinalar hukumnya adalah haram, karena menyakiti istri dari sisi manapun, menurut nalar/aqli saja sungguh tidak masuk dinalar.
Syekh Muhamamd Abduh dalam tafsir Al-Manar menjelaskan perihal ayat poligami dengan melihat realitas masyarakat Mesir saat itu mengatakan, bahwa poligami adalah haram. Sesungguhnya ayat tentang poligami adalah ayat yang berisikan kemarahan Tuhan, bukan perintah yang dianjurkan yang selama ini kerap disalah-artikan. Dan hal ini bukanlah hal yang baru, diharamkan juga di Maroko, di Tunisia, dan Aljazair. Hukum adalah sesuatu yang berlaku di sini dan untuk saat ini, bukan yang ada di masa lampau.
Apakah contohnya sudah dapat dipahami? Jika belum, mari ambil contoh untuk pasal khitan perempuan. Khitan Perempuan yang tidak memiliki dalil syara’nya ini tidak memiliki kemaslahatan dari aspek manapun, ia sangat kentara memiliki banyak mafsadat, sehingga hukumnya adalah haram. Yai Zuki menegaskan, bahwa ukuran maslahah dan mafsadah bukan Tuhan yang menentukan, melainkan hamba itu sendiri.
Inilah yang dinamakan penalaran Fikih. Lagi-lagi terbuktii, bahwa hukum Fikih itu tidak semata-mata teks, tetapi juga af’alul mukallaf dan perspektif, karena kalau teks saja, akan tidak sangat memadai. Ayat ketika turun memiliki realitas misoginis. Yang misoginis itu realita konteksnya, bukan ayatnya. Sehingga pendekatan tekstual sungguh tidak cukup dan memadai.
Contoh-contoh di atas adalah contoh umum yang bisa dengan sangat mudah dihukumi secara nalar. Kemudahan itu tentunya dengan mempertimbangkan syara’, subjek, berikut keberagaman realita yang dialami oleh subjek. Kemudian, mari perhatikan gambar berikut:
Jika kita dihadapi oleh dua pilihan yang belum ada rujukan hukumnya, tentang apa pun itu, kita bisa menggalinya secara praktis dan tentunya bersifat dinamis (karena untuk diri pribadi sendiri pun suatu perkara akan memiliki hukum yang beragam) dengan menggunakan Garis Maslahat tersebut.
Perkara yang kita hadapi tentunya berada pada titik mubah, namun kita ragu apakah perkara tersebut baik atau buruk untuk kita, sehingga kita harus membuat daftar hal-hal positif dan juga negatif atas perkara tersebut. Hal-hal positif tentunya menggiring garis Mubah menuju garis wajib yang menghasilkan kemaslahatan, demikian pula hal-hal negatif yang menyebabkan garis Mubah menuju kepada titik Haram.
Semuanya dapat diukur, apakah banyak maslahatnya atau justru banyak mafsadatnya. Semakin banyak hal maslahatnya (mendekati garis wajib) maka semakin baik untuk dikerjakan. Sebaliknya, semakin banyak mafsadatnya (mendekati garis Haram) maka semakin baik jika kita meninggalkannya. Karena semua keputusan itu memiliki konsekuensi yang akan kita rasakan dan hadapi sendiri.
Tidak semua hal dalam hidup dapat kita bagi dan ceritakan dengan orang lain, maka belajar untuk berpikir tentang pilihan hidup merupakan sebuah kebutuhan dan keterampilan yang harus senantiasa kita latih. Seandainya semua individu memahami Garis Maslahat ini, tentunya antara satu orang dan yang lainnya akan sangat menghargai keputusan yang dipilih orang lain, dan tidak saling menghakimi.
Semuanya disebabkan karena indikator kemaslahatan dan kemafsadatan tiap orang yang berbeda-beda. Dengan demikian, orang tidak akan mudah menghakimi orang lain, kehidupan penuh toleransi akan terealisasi, dan perdamaian akan terwujud. []
