Mubadalah.id – Pembebasan secara bertahap dalam Islam berlaku juga bagi kaum perempuan. Sebagai contoh, perempuan yang pada masa pra-Islam dijadikan sebagai benda warisan, dalam Islam perempuan diperlakukan sebagai subjek yang menerima waris. Ini adalah pembebasan yang fantastis, dari objek menjadi subjek.
Namun, untuk meredam gejolak dan mempertimbangkan struktur sosial yang membebankan pemenuhan kebutuhan keluarga pada pihak laki-laki. Maka ditetapkanlah ketentuan bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki.
Dengan pertimbangan seperti itu, akan sangat keliru jika proporsi 2:1 (dalam pembagian warisan) dikatakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Soalnya, keadilan lah yang justru menjadi pesan utama di balik angka pembagian ini, dan bukanlah penetapan harga perempuan setengah laki-laki.
Jika kita teliti dengan cermat, justru bagian perempuan lebih banyak. Bagian satu baginya adalah bersih dan tidak terbagi, sedangkan jatah dua untuk laki-laki adalah “jatah kotor”. Karena dia harus berbagi lagi dengan keluarga dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya.
Dengan memerhatikan faktor kondisi sosial seperti itu, sesungguhnya Islam telah memberikan hak yang adil kepada perempuan dengan hak waris.
Oleh karena substansi hukum waris adalah keadilan, maka proporsi 2:1 (ini pun tidak berlaku dalam semua bentuk pembagian) jelas bukan merupakan tujuan hukum waris. Ia hanyalah instrumen untuk menjamin keadilan bagi perempuan.
Memberikan Alternatif
Tidak heran, kalau Islam juga memberikan alternatif lain bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan dalam memperoleh harta peninggalan keluarga selain melalui hukum waris, yakni dengan hibah dan wasiat yang anggota keluarga ucapkan saat masih hidup.
Dengan cara ini, perempuan bisa mendapatkan hak yang sama atau bahkan lebih dari yang laki-laki miliki. Semua ulama membolehkan kedua hal ini sebagai cara pengalihan hak milik yang sah. Ini berarti ada pengakuan umum bahwa inti dari semuanya adalah keadilan.
Manusia mendapatkan pilihan hukum untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi perempuan. Dalam kondisi di mana perempuan ikut serta dalam kegiatan ekonomi, seperti sekarang. Maka pembagian harta waris perlu kita baca ulang agar sesuai dengan tujuan dasar Islam, yakni untuk kemaslahatan umat manusia. []
