Mubadalah.id – Dalam hukum Islam, pernikahan adalah sebuah institusi sakral yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Syari’at Islam memberikan beberapa syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam akad nikah.
Salah satu syarat yang sering menjadi bahan diskusi adalah keberadaan wali nikah bagi perempuan. Al-Ghazali, seorang ulama besar mazhab Syafi’i dan filsuf Islam dari abad ke-11 memberikan pandangan yang mendalam mengenai pentingnya wali nikah bagi perempuan.
Pensyaratan Wali nikah Menurut para Ulama’
Para Imam Mazhab berbeda pendapat soal pensyaratan wali nikah tersebut. Mereka terbagi menjadi dua golongan. Mayoritas berpendapat bahwa nikah tidak sah jika tidak dihadiri oleh wali perempuan. Sementara menurut Mazhab Hanafiyah, jika si mempelai perempuan adalah perempuan yang merdeka, berakal, baligh, serta rela dengan pernikahan, maka pernikahannya sah meski tidak terdapat wali. [al-Maushu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah: 31/321]
Adapun peraturan di negara kita, sesuai yang telah terputuskan dalam KHI, BAB IV Pasal 14, menerangkan bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan adalah keberadaan wali nikah. Dengan adanya KHI ini, melangsungkan akad nikah yang tidak dihadiri oleh wali perempuan di Indonesia menjadi terlarang. Sebagaimana Dawuh Kiai Afifuddin Muhajir, bahwa menaati peraturan pemerintah yang mengandung maslahat hukumnya wajib.
Pandangan Al-Ghazali tentang Wali Nikah
Al-Ghazali dalam karya monumentalnya, Al-mushtashfa, menjelaskan dua sisi hikmah dari pensyaratan keberadaan wali nikah bagi perempuan.
Pertama, jika pensyaratan keberadaan wali nikah secara umum, alasannya bisa jadi karena perempuan suam-suam kuku dalam memilih calon suaminya, serta mudahnya perempuan tertipu dengan penampilan luar. [Al-Mushtashfa: 277] Terlebih di masa modern sekarang, saat realita tidak foto profil WA.
Namun demkian, alasan tersebut akan kontra-produktif ketika berhadapan dengan pernikahan dengan sekufu’. Maka, Al-Ghazali memberikan alternatif hikmah dalam pensyaratan tersebut. Beliau menjelaskan, bahwa pada biasanya perempuan malu-malu untuk melangsungkan akad nikah. Sebab ia enggan menampakkan rasa senangnya terhadap laki-laki. Oleh karena itu, menurut Al-Ghazali Syariat memasrahkan hal tersebut kepada wali sebagai bentuk perlakuan terbaik kepada perempuan. [Al-Mustashfa: 277]
Kajian Maslahat dalam reasoning Al-Ghazali
Dalam kajian maqashid syari’ah terdapat tiga macam klasifikasi maslahat. Yaitu, maslahat primer (dlaruriyat), maslahat sekunder (hajiyat), dan maslahat tersier (tahsiniyat). Ketiga maslahat ini bersifat hierarkis. Adapun maslahat primer sangat dibutuhkan oleh umat manusia, dan mengabaikannya akan mengacaukan kehidupan manusia.
Sementara maslahat sekunder kita butuhkan untuk memperlancar kehidupan manusia, yang jika kita telantarkan tidak sampai mengacaukan kehidupan manusia. Dan maslahat tersier hadir sebagai penghias kehidupan manusia.
Dalam dua hikmah pensyaratan wali nikah yang dirumuskan Al-Ghazali di atas, masing-masing memiliki kadar maslahat yang berbeda. Hikmah pertama menuntut adanya maslahat sekunder. Dalam hal ini, jika wali tidak disyaratkan sebagai keabsahan akad nikah, dikhawatirkan sang mempelai perempuan akan kesulitan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sebab kelalaian diri dalam memilih sosok pendamping hidupnya.
Sementara hikmah kedua berposisi sebagai maslahat tersier. Dengan demikian, keberadaan wali nikah merupakan pelengkap kesempurnaan kehidupan sang istri, sehingga ia bisa membangun rumah tangga yang lebih sempurna.
Menurut penelitian, dukungan keluarga dalam pernikahan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan hubungan. Melansir dari situs akanikah.com, orang tua memiliki peran khusus dalam pernikahan anak-anak mereka. Mereka dapat memberikan pandangan berharga berdasarkan pengalaman hidup mereka.
Kesimpulan
Dalam pandangan Al-Ghazali, pensyaratan wali nikah bagi perempuan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan sebuah langkah perlindungan dan pengawasan yang bijaksana.
Oleh karena itu, keberadaan wali dalam pernikahan harus kita lihat sebagai upaya untuk melindungi hak dan martabat perempuan serta memastikan pernikahan yang harmonis dan seimbang. []
