Mubadalah.id – Permasalahan lingkungan telah menjadi salah satu topik penting dalam berbagai forum diskusi ilmiah para cendekiawan muslim sejak beberapa dekade lalu. Pembahasan mengenai hal ini tidak hanya dilakukan oleh ulama-ulama Timur Tengah, melainkan juga dari Indonesia. Ini menunjukkan, bukan hanya persoalan fiqih klasik saja yang menjadi perhatian ulama nusantara dan ormas Islam, melainkan juga isu lingkungan, keberlangsungan hidup, dan konservasi alam.
Wujud respons dan concern para ulama ormas Islam tersebut dapat dilihat dari berbagai hasil bahtsul masail, fatwa, hingga karya tulis yang dihasilkan, baik berbentuk kitab berbahasa Arab maupun buku. Di samping itu, secara kelembagaan, para ulama melalui ormas-ormas Islam telah mengupayakan pelbagai langkah dan gerakan nyata untuk memupuk kesadaran lingkungan di lingkup umat Islam.
LPBI NU: Ikhtiar NU dalam Merespons Problem Lingkungan Hidup
Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU), misal, sejak tahun 1994, tepatnya pada Muktamar ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya, mengeluarkan hasil bahtsul masail yang menyatakan bahwa pencemaran lingkungan, baik udara, air maupun tanah, yang menimbulkan kerusakan, hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal. Hal ini berarti, perbuatan pengrusakan lingkungan tidak hanya diharamkan dari sisi agama, melainkan juga dapat dikriminalisasi sesuai ketentuan hukum negara.
Bahkan, tidak berhenti di situ, melalui Muktamar ke-32 di Makassar tahun 2010, dibentuk pula Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU). Di antara hal yang dilakukan oleh LPBI NU yaitu: (a) melakukan kajian dan riset terkait isu penanggulangan bencana, pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan; (b) advokasi kebijakan di tingkat Provinsi dan Kabupaten dengan melakukan pendampingan dalam penyusunan regulasi penanggulangan bencana dan perencanaan dalam penanggulangan bencana; (c) penguatan koordinasi stakeholder dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana; (d) pengarusutamaan isu pengurangan risiko bencana, pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana; (e) peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana; (f) konservasi lingkungan; (g) pemberian bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
MLH dan Upaya Muhammadiyah Memberdayakan Lingkungan
Demikian halnya dengan Muhammadiyah. Upaya jihad lingkungan ormas Islam melalui aspek kelembagaan telah ditempuh sejak lama. Di tahun 2003 misalnya, Muhammadiyah telah mendirikan Lembaga Studi dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup (LSPLH) dan menjadikan program lingkungan sebagai bagian tidak terpisahkan dari program organisasi.
Pada tahun 2005, ketika Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, LSPLH bahkan dikuatkan dengan diubah menjadi Lembaga Lingkungan Hidup (LLH). Di tahun 2010 pada Muktamar Muhammadiyah ke-46, bahkan dilakukan perubahan kembali menjadi Majelis Lingkungan Hidup (MLH).
Di antara misi penting yang diemban MLH yaitu: (a) melakukan kajian lingkungan secara obyektif, menyeluruh dan berkeadilan sebagai masukan yang akurat kepada pimpinan dan warga Muhammadiyah serta masyarakat umum; (b) menyelenggarakan pendidikan dan dakwah lingkungan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat; (c) melakukan advokasi kepada masyarakat dan mendorong pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pembuatan dan implementasi kebijakan lingkungan yang berkeadilan serta berkelanjutan; (d) menjalin kerjasama yang setara dan bersinergi dengan majelis dan/atau lembaga internal Muhammadiyah dan institusi lingkungan di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan lingkungan.
LPLH & SDA MUI dan Andilnya dalam Pemuliaan Lingkungan
Selain dua ormas Islam arus utama (mainstream) di atas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengambil andil signifikan dalam mengawal persoalan lingkungan hidup. Di antara wujud nyata jihad institusional itu direalisasikan dengan pembentukan Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH & SDA MUI). Lembaga ini dibentuk berdasarkan hasil Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia pada 26-28 Juli 2010 dan secara resmi berfungsi sejak 23 September 2010.
Tugas yang diemban LPLH & SDA MUI secara umum tidak berbeda jauh dengan lembaga lingkungan hidup di ormas Islam NU dan Muhammadiyah. Distingsi yang paling nampak dari tugas LPLH & SDA adalah perumusan dan pengajuan permasalahan untuk difatwakan melalui inventarisasi, klasifikasi dan pengkajian terhadap masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang meresahkan kehidupan masyarakat.
Selain itu, LPLH & SDA juga bertugas mengembangkan “Prinsip-prinsip Islam dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam” untuk menjadi pedoman dalam pembuatan modul pendidikan dan dakwah.
Peningkatkan kesadaran berwawasan lingkungan bagi umat muslim dalam menjalankan kegiatan ibadah dan muamalah, melalui masjid, pesantren, madrasah dan majelis taklim juga menjadi agenda kerja LPLH & SDA MUI. Selain itu, LPLH & SDA MUI juga menjalin kerjasama dengan instansi, lembaga dan para pemangku kepentingan lainnya guna realisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. []
