Mubadalah.id – Pertanyaan ini pernah ada di pikiran saya, termasuk beberapa teman lelaki saya. Jika perempuan tidak merasa terpaksa untuk melakukan pekerjaan domestik, apakah artinya mereka tetap menjadi korban dari ketidaksetaraan gender?
Atau yang kita sebut sebagai korban hanyalah bagi mereka yang merasa tersiksa dan terpuruk dengan adanya pekerjaan domestik yang diberikan? Lantas bagaimana dengan perempuan yang tidak merasakannya, apakah itu baik-baik saja?
Tentu itu pertanyaan yang menggelitik. Apalagi selama ini yang masyarakat gaungkan di tengah kerasnya koar-koar kesetaraan gender adalah mengangkat derajat perempuan di ruang publik. Dan gerakan lelaki di ruang domestik.
Apakah jika perempuan bekerja di ruang domestik adalah sebuah kesalahan? Apalagi jika ia melakukannnya dengan legawa dan tanpa deskriminasi. Bukankah sama saja dengan kesukarelaan dan bentuk pembagian kerja yang memenuhi konsep kesalingan?
Belajar dari Riset
Pertanyaan di atas semakin menarik di tengah penelitian saya di Banyuwangi beberapa bulan lalu. Kebetulan salah satu fokus saya adalah untuk melihat relasi gender antara suami istri. Ada empat pasangan yang telah saya wawancarai kala itu.
Satu pasangan mengalami ketidaknyamanan ketika bekerja di ruang domestik pada pihak istri. Satu pasangan sama-sama bekerja di ruang publik dan banyak menyerahkan pekerjaan rumah pada orang tua mereka. Sedangkan dua perempuan dari pasangan yang lain tidak merasakan relasi gender buruk walaupun mereka banyak bekerja di ruang domestik.
Kebingungan semakin menjadi-jadi ketika saya mendapati pola komunikasi yang dua pasangan terakhir lalui tidak mengalami masalah terkait pembagian kerja. Mereka tidak merasakan beban, sebaliknya meyakini bahwa apa yang mereka lakukan merupakan pembagian kerja yang sudah sepatutnya dilakukan.
“Jika suami saya bekerja di luar, sedangkan saya tidak bisa membantunya, berarti saya usahakan rumah bersih.” Begitulah pernyataan salah satu informan.
Lantas hal ini kemudian saya tanyakan kepada seorang dosen yang banyak berfokus pada isu perempuan, lingkungan, tubuh dan seksualitas. Saya mengutarakan hasil-hasil dari penelitian yang saya dapatkan saat terjun lapangan.
Kurang lebih beliau mengatakan bahwa, jika tidak merasa terpaksa atau sukarela dalam mengerjakan pekerjaan domestik, berarti ia bukan merupakan korban dari relasi gender yang tidak setara. Namun perlu kita ingat bersama bahwa negara tidak ikut dalam pekerjaan domestik yang dilakukan.
Jawaban beliau begitu memuaskan, dan mendatangkan refleksi lain dalam diri saya. Bahwa di negara-negara maju, pekerjaan rumah tangga selalu mendapatkan gaji dari negaranya. Baik mencuci baju, membersihkan rumah, sampai mengasuh anak. Sedangkan di negara Indonesia masih jauh atas keputusan-keputusan untuk menyejahterakan pekerjaan domestik ini.
Yang perlu kita pahami selanjutnya adalah, selain pekerjaan domestik tidak mendapatkan gaji, harusnya ia pun tidak mendapatkan diskriminasi, cacian, atau makian.
Andaikan ada masyarakat atau netizen yang ucapan atau komentarnya masih menggelitik dan julid terhadap setiap pekerjaan, baik domestik maupun publik, itu tidak bisa kita anggap benar, dan bisa kita sanggah. Karena mereka tidak memiliki hak apapun atas pekerjaan yang orang lain lalui.
Pernyataan Menggelitik
Salah satu teman saya yang pernah bertanya tentang ini juga memiliki sebuah argumen yang ia dapatkan dari ceramah seorang guru. Bahwa pekerjaan domestik adalah kewajiban lelaki seutuhnya.
Jika ada lelaki yang tidak mengerjakan pekerjaan domestik karena memiliki kesibukan lain di ruang publik, berarti dia telah mendapatkan kemurahan hati istrinya, dan tidak menghilangkan hukum wajib tersebut.
Akhirnya bukan menjadi masalah perempuan memilih bekerja di ruang publik maupun domestik. Antara suami maupun istri dalam rumah tangga memiliki kebebasan memilih pekerjaan yang ingin mereka lakukan dengan tetap mempertimbangkan jalbul mashalih, wa dar’ul mafasid. Yakni meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan.
Apabila pekerjaan suami di ruang publik mendatangkan kerusakan, sedangkan jika istri melakukannya akan mendatangkan maslahah atau kebaikan, maka keputusan istri untuk bekerja di ruang publik adalah yang terbaik.
Ataupun jika kedua belah pihak bekerja di luar publik akan mendatangkan kerusakan, maka komunikasi untuk menentukan siapa yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga ataupun saling membaginya satu sama lain perlu mereka lakukan untuk mencapai kemaslahatan.
Begitulah kemudian keputusan-keputusan dalam rumah tangga perlu untuk setiap pasangan lakukan, komunikasikan, kompromikan, dan pertimbangkan dengan baik antar pasangan suami istri. Sehingga keduanya tidak memiliki rasa terpaksa atas pekerjaan yang dilalui, dan juga dapat menumbuhkan relasi kesetaraan gender yang adil, setara dan saling mendukung satu sama lain. []
