Mubadalah.id – Selama ini berkembang pemikiran di kalangan masyarakat awam bahwa akseptor KB hanya efektif dipakai oleh kalangan perempuan saja. Pemikiran demikian sebenarnya tidak hanya berhenti sampai di sini, akan tetapi berlanjutk kepada kesimpulan bahwa kalau begitu Keluarga Berencana (KB) merupakan kewajiban perempuan.
Pemikiran seperti sebenarnya tidak muncul begitu saja, akan tetapi sangat berhubungan erat dengan peristiwa sosial, politik, budaya bahkan industri yang melingkupinya. Memang perlakuan masyarakat terhadap kaum perempuan selama ini baik disengaja maupun tidak sengaja telah menyebabkan kaum perempuan senantiasa menjadi objek. Objek apa saja, bisa objek laki-laki, objek negara, dan objek masyarakat.
Perlakuan masyarakat yang demikian ini didukung oleh kebijakan politik negara di mana perempuan baik pada level publik maupun domestik (keluarga) masih diperlakukan diskriminatif.
Baik perlakuan masyarakat maupun kebijakan negara yang bias gender ini pada akhirnya bermuara kepada world view (pandangan dunia) kebudayaan kita yang masih menganut pola-pola aturan kebapakan (patriarkhi; the rule of the fathers).
Apakah KB menjadi Kewajiban Perempuan?
Dalam kaitan dengan KB, perempuan sekali lagi juga masih menjadi obyek. Pertanyaannya adalah bagaimana sesungguhnya hubungan KB dan perempuan? Apakah KB menjadi kewajiban perempuan ataukah menjadi hak?
Secara historis, dalam konsep yang mungkin sederhana sesuai dengan zamannya, KB sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh kalangan perempuan saja.
Bahkan dalam sejarah Islam, pertama kali yang melakukan KB bukannya kaum perempuan. Akan tetapi justru kaum laki-laki dengan metode azlnya itu. Sebagaimana kita sebutkan di atas, azl adalah semata-mata tindakan suami karena ia tidak ingin memiliki anak.
Karena itu, tindakan azl ini oleh beberapa kalangan fikih harus ia mintai persetujuan lebih dahulu kepada istri sebab istri juga memiliki hak untuk mempunyai anak. Terutama bagi istri-istri yang masih belum punya anak.
Namun sejarah ternyata berbalik bahwa sekarang justru yang melaksanakan KB adalah kaum perempuan. Hal ini, menurut Sita Aripurnami, bersumber kepada cara pikir bahwa karena yang melahirkan selama ini adalah kaum perempuan. Maka segala sesuatu yang menyangkut kepada persoalan keluarga diserahkan kepada perempuan termasuk perempuanlah yang harus menggunakan alat-alat kontrasepsi.
Selain dari pola pikir yang demikian juga dari kalangan industri memang lebih banyak menyediakan alat-alat kontrasepsi yang kaum perempuan pakai.
Sebagai manusia, pilihan apapun yang dilakukan oleh kaum perempuan dijamin oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia.
Tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang boleh memaksanakan kehendak terhadap kaum perempuan. Termasuk dalam hal ini adalah pemaksaan KB. Karena ini merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka KB sesungguhnya bukan merupakan kewajiban perempuan.
Deklarasi Internasional
Dalam deklarasi internasional hak-hak asasi manusia artikel 16 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan, sepanjang mereka telah sampai kepada batas umur pernikahan. Maka mereka memiliki hak untuk mendapatkan jodoh dan membentuk keluarga tanpa mendapat tekanan dari manapun baik karena alasan ras maupun agama.
Keduanya memiliki hak yang sama baik pada saat, selama dan sesudah pekawinan. Berdasarkan deklarasi ini, maka jelas bahwa perempuan memiliki hak sepenuhnya dalam merencanakan keluarga. Termasuk apakah dia mau punya anak atau tidak punya anak, mau melahirkan atau tidak mau melahirkan.
Hal ini diperkuat lagi oleh hasil Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) yang dilaksanakan di Kairo tahun 1994 di mana kaum perempuan memiliki hak reproduksi yang harus dijunjung dan dihormati.
Dengan demikian, sebenarnya kita sudah tidak punya alasan lagi untuk menyatakan bahwa KB merupakan kewajiban perempuan saja. Kalau kita mau jujur, sebagai umat Islam, kita harus kembali kepada sejarah awal pemberlakuan konsep ini dalam Islam.
Hal ini bukan berarti bahwa kaum laki-lakilah yang seharusnya menggunakan KB, tapi KB bisa siapa saja melakukannya. Yang penting di sini tidak ada unsur pemaksaan. Dan juga harus dengan kelengkapan informasi agar pelaksanaan KB tidak merugikan umat manusia. []
