Mubadalah.id – Beberapa waktu terakhir, ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melakukan unjuk rasa di depan kantor kementerian di Jakarta. Aksi ini menarik perhatian publik karena melibatkan isu mendalam mengenai keadilan, kepemimpinan, dan transparansi dalam pengelolaan lembaga negara.
Dengan yel-yel dan spanduk berisi kritik pedas, mereka mengungkapkan kekecewaan terhadap pemecatan Neni Herlina, salah satu ASN kementerian, yang disebut-sebut sebagai akibat dari perlakuan tidak adil oleh Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Viralnya rekaman suara yang diduga milik Menteri Satryo tengah marah-marah hanya memperkeruh suasana. Dalam rekaman tersebut, terdengar suara keras mengeluhkan masalah teknis di rumah dinasnya.
Peristiwa ini menunjukkan betapa krisis komunikasi dan kepemimpinan dapat memicu kegaduhan yang meluas. Namun, di balik hiruk-pikuk ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah insiden ini mencerminkan masalah yang lebih besar dalam sistem pendidikan dan tata kelola pemerintahan kita? Yakni ketika pemimpin kehilangan kepercayaan.
Krisis Kepemimpinan dalam Pendidikan
Kasus unjuk rasa di Kemdiktisaintek ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang adil dan transparan. Terutama dalam institusi sebesar kementerian pendidikan. Ketika ASN merasa tidak kita hormati dalam pekerjaannya, atau bahkan kita perlakukan tidak adil, maka yang terancam bukan hanya hubungan kerja, tetapi juga kepercayaan terhadap sistem secara keseluruhan.
Di negara lain, kita bisa melihat bagaimana ketidakhadiran kepemimpinan yang kuat dapat berdampak besar pada sistem pendidikan. Misalnya, di Afrika Selatan, konflik antara serikat guru dan pemerintah yang terpicu oleh pemutusan hubungan kerja yang tidak adil telah menyebabkan ketidakstabilan di banyak sekolah.
Hal ini memperburuk kualitas pendidikan di daerah-daerah miskin. Di Brazil, korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang melibatkan pejabat tinggi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik dan menurunkan moral para tenaga pendidik.
Apa yang terjadi di Kemdiktisaintek mencerminkan masalah serupa: sebuah krisis dalam kepemimpinan yang membuat para ASN merasa tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dan diperlakukan dengan tidak adil. Untuk memperbaiki keadaan ini, perlu ada dialog yang terbuka dan jujur antara pemimpin dan bawahannya. Sebuah organisasi hanya bisa maju jika semua pihak merasa kita hargai dan kita libatkan.
Kebijakan yang Berpusat pada Keadilan
Dalam Islam, keadilan adalah prinsip utama yang harus kita terapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Rasulullah saw. mencontohkan pentingnya memberikan akses ilmu kepada semua kalangan, tanpa diskriminasi. Sayangnya, kasus yang melibatkan Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan dalam tata kelola kementerian masih jauh dari sempurna.
Lihatlah kasus Neni Herlina, yang merasa menjadi korban perlakuan tidak adil hanya karena tidak mampu memenuhi permintaan mendadak terkait pemasangan internet di rumah dinas menteri. Ini bukan hanya soal teknis, tetapi tentang bagaimana hubungan kerja yang sehat harus terjaga. Ketika komunikasi dan penghormatan terhadap martabat pekerja kita abaikan, yang terjadi adalah ketegangan yang tidak perlu.
Sebagai masyarakat, kita juga harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi janji di atas kertas. Mari kita jadikan keadilan sebagai nilai utama dalam setiap langkah yang kita ambil, baik oleh pemerintah maupun oleh kita sendiri. Dengan begitu, pendidikan bisa benar-benar menjadi sarana perubahan sosial yang hakiki.
Peran Kita Sebagai Masyarakat
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Sebagai masyarakat, kita memiliki peran penting untuk mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berada di jalur yang benar. Kita bisa memulainya dengan menjadi lebih aktif dalam menyuarakan aspirasi, memberikan masukan yang konstruktif, dan mendukung inisiatif pendidikan lokal.
Lihatlah Finlandia, yang terkenal dengan sistem pendidikannya yang inklusif dan setara. Salah satu kunci sukses mereka adalah kolaborasi erat antara pemerintah, guru, dan masyarakat. Begitu pula di Jepang, budaya “kaizen” atau perbaikan terus-menerus diterapkan dalam sistem pendidikan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Ketika masyarakat aktif terlibat, maka pemerintah pun memiliki alasan kuat untuk mendengar dan mempertimbangkan masukan. Dengan semangat gotong-royong dan kolaborasi, pendidikan bisa menjadi wadah bagi generasi muda untuk tumbuh dan berkembang tanpa hambatan yang tidak perlu.
Mencari Solusi Bersama
Dari kasus yang viral ini, kita diajak untuk tidak hanya mencari siapa yang salah, tetapi lebih dari itu, mencari solusi bersama. Ketika pemimpin kehilangan kepercayaan, maka ada ketimpangan dalam pendidikan, yang dirugikan adalah generasi mendatang. Karena itu, penting untuk mendorong dialog yang membangun antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kebijakan lainnya.
Sebagai umat yang beriman, kita harus mengingat bahwa setiap usaha memperjuangkan pendidikan yang adil adalah bagian dari amal jariyah. Dengan membuka pintu dialog yang luas dan menyusun langkah konkrit, kita bisa bersama-sama menciptakan perubahan yang berarti.
Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat untuk terus memperjuangkan keadilan dalam pendidikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.” (HR. Ahmad). Pendidikan yang adil dan inklusif adalah salah satu cara terbaik untuk membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Pendidikan sebagai Jalan Perubahan
Pendidikan adalah kunci perubahan. Ketika pendidikan diberikan secara adil dan merata, maka kita sedang membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berkeadilan. Kasus viral Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi ini seharusnya menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk pendidikan yang lebih baik tidak boleh berhenti.
Penting untuk kita pahami, bahwa pendidikan adalah pondasi utama untuk membangun masyarakat yang beradab. Ketika hak ini dicabut atau diabaikan, maka bukan hanya individu yang dirugikan, tetapi juga masa depan bangsa. Kita tidak bisa berdiam diri melihat ketidakadilan terjadi di depan mata.
Mari kita bersama-sama menjaga semangat untuk menciptakan pendidikan yang ramah, inklusif, dan penuh cinta, sebagaimana nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, insya Allah kita bisa mewujudkan cita-cita pendidikan yang benar-benar untuk semua. Amin.
Pendidikan adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran dan keteguhan. Saat kita berjalan bersama di jalan ini, mari kita yakini bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa perubahan besar. Masa depan bangsa ada di tangan kita semua. Jangan berhenti berjuang untuk pendidikan yang lebih baik! []
