Mubadalah.id – Di tahun menuju pesta demokrasi ini, narasi-narasi tentang Islam melarang perempuan menjadi pemimpin kembali ramai di media sosial. Baik dalam video pendek atau berbentuk konten infografis.
Selain itu, di lingkungan saya juga setiap kali ada pemilihan kuwu (kepala desa) jarang ada perempuan yang ikut terlibat, baik sebagai calon kuwu ataupun sebagai petugas pemilihan. Hal ini disebabkan karena masyarakat umum masih menganggap bahwa dalam Islam yang berhak menjadi pemimpin itu adalah laki-laki.
Tentu saja anggapan tersebut dilengkapi dengan berbagai dalil keagamaan. Misalnya QS. an-Nisa ayat 34 yang berbunyi:
اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ
Artinya: “Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.” (QS. an-Nisa ayat 34).
Sebagian besar ulama memaknai ayat di atas sebagai ketentuan normatif yang berlaku sepanjang masa. Dalam arti laki-laki adalah sebagai pemimpin perempuan merupakan aturan pokok agama yang tidak bisa diganggu gugat.
Dampak dari penafsiran ini adalah perempuan dalam ranah mana pun, baik di keluarga maupun di ranah publik tidak boleh menjadi seorang pemimpin.
Islam Tidak Melarang Perempuan Menjadi Pemimpin
Padahal menurut Kiai Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku Qira’ah Mubadalah menyampaikan bahwa Islam tidak pernah melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Konsep kepemimpinan dalam Islam mengedepankan kemaslahatan atau kebaikan dan itu tidak mengenal jenis kelamin atau gender.
Menurut ajaran Islam, hanya amal kebaikan seseorang lah yang diperhitungkan oleh Tuhan, bukan jenis kelaminnya.
Selain itu, menurut beliau konsep qowamah dalam QS. an-Nisa ayat 34 ini tidak sedang berbicara norma mengenai kepemimpinan laki-laki. Tetapi mengenai norma tanggung jawab yang harus mereka emban sebagai yang memiliki kapasitas, kemampuan, dan harta yang cukup. Dalam penegasan ayat ini, tanggung jawab laki-laki adalah menanggung, menopang, serta menolong orang yang lemah dan tidak memiliki harta.
Itu artinya syarat menjadi pemimpin bukan ada pada jenis kelamin seseorang, tetapi pada kapasitasnya. Di antaranya ialah melindungi, bertanggung jawab, menolong yang lemah dan lain-lain.
Kapasitas ini bisa ada di dalam laki-laki dan perempuan. Sehingga siapapun bisa dan boleh menjadi seorang pemimpin.
Memaknai Hadis Larangan Perempuan Menjadi Pemimpin
Selain ayat al-Qur’an di atas, ada beberapa hadis yang juga sering sebagian orang gunakan untuk melarang perempuan menjadi seorang pemimpin. Arti hadis tersebut ialah: “Bangsa yang dipimpin oleh perempuan tidak akan sejahtera”.
Menurut Hibah Rauf ‘Izzat, seorang profesor kajian politik Islam dalam bukunya yang berjudul al-Mar’ah wa al-‘Amal al-Siyasi: Ru’yah Islamiyyah mengatakan bahwa teks hadis tersebut sebenarnya bersifat kasuistik dan kontekstual. Sedang bercerita bukan sedang menetapkan norma hukum.
Dengan begitu sebagai kasus dan berita, teks hadis tersebut sebenarnya sedang meramal kehancuran sebuah kerajaan yang seorang perempuan pimpin. Yaitu seorang putri raja yang masih kecil.
Di mana pada saat itu Raja Kisra yang menyobek surat dari Nabi Saw yang dikirim padanya menjadi raja dan membunuh ayah dan saudara-saudaranya. Tetapi ia meninggal karena diracun, dan sebelum meninggal ia mengangkat putrinya yang masih belia, lemah dan tanpa dukungan politik untuk menjadi raja.
Putri inilah yang mereka sebut dalam teks hadis tersebut. Sehingga menurut Rauf ‘Izzat teks di atas bersifat informatif dan tidak boleh menjadi dasar untuk melarang perempuan menjadi pemimpin.
Pandangan Kiai Faqih
Sejalan dengan itu, Kiai Faqih dalam buku “Perempuan (bukan) Sumber Fitnah juga menyampaikan bahwa sesungguhnya hadis tersebut sedang membicarakan kepemimpinan seseorang dalam usia tidak matang, belum memiliki kapasitas yang cukup. Dan tidak memiliki dukungan politik yang memadai.
Kepemimpinan seperti itu akan hancur, binasa, dan tidak akan membawa pada kesuksesan. Baik pemimpinnya laki-laki maupun perempuan.
Dengan begitu laki-laki maupun perempuan yang memiliki kapasitas, integritas, dan dukungan politik yang cukup, maka ia berhak untuk menjadi seorang pemimpin. []
