Mubaadalahnews.com,- Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU, Marzuki Wahid mengatakan, mahasiswa sebagai generasi muda menjadi salah satu penentu dalam membenahi kondisi bangsa Indonesia yang terbebas dari korupsi.
“Saya senang sekali ada diskusi semacam ini karena menurut saya sudah semestinya para mahasiswa harus menjadi kritikus, social control, dan social change untuk mewujudkan Indonesia lebih baik kembali, terutama aman dari tindak korupsi,” kata Kiai Marzuki.
Menurut Kiai Marzuki, para mahasiswa juga dituntut untuk bisa peka membaca setiap perubahan-perubahan yang terjadi lingkungannya. Sebab tidak jarang bahwa di kampus juga korupsi itu terjadi.
“Saya senang ada gerakan seperti ini, karena isu-isu seperti ini penting juga untuk dibicarakan di kampus,” ujarnya.
Tolak revisi UU KPK
Penulis buku Jihad NU Melawan Korupsi itu pun menolak atas revisi Undang-Undang (UU) KPK yang telah disahkan oleh DPR RI. Pasalnya, dari kesuluruhan poin-poin UU yang disahkan itu semuanya melemahkan independensi KPK.
“Saya menolak revisi UU KPK yang dilakukan oleh DPR. Sebab ada 26 poin yang justru melemahkan KPK,” kata Kiai Marzuki.
Diantara 26 poin tersebut, Kiai Marzuki mengungkapkan, KPK diletakkan sebagai lembaga negara di rumpun eksekutif artinya rumusan UU hanya mengambil sebagian dari Putusan Makamah Konstitusi (MK).
Namun, lanjut dia, tidak terbaca posisi KPK sebagai badan lain yang terkait kekuasaan kehakiman dan lembaga yang bersifat constitutional important.
“Ini juga aneh kalau KPK menjadi lembaga eksekutif apa bedanya dengan Kejaksaan dengan kepolisian. Justru dengan adanya KPK itu independensinya itu,” ungkapnya.
Lebih lanjut lagi, pejabat KPK juga harus Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pengertian bahwa ada resiko independensi terhadap pengangkatan, pergeseran dan mutasi pegawai saat menjalankan tugasnya.
“Independensi KPK sangat dilemahkan dengan disahkannya revisi UU tersebut,” jelasnya.
Revisi harus sesuai kebutuhan dan urgensitas
Kiai Marzuki menuturkan, revisi UU KPK yang dilakukan oleh DPR RI terkesan hanya ingin melindungi kepentingan pribadi agar aman dari jeratan korupsi. Padahal jika ingin merevisi, kata Kiai Marzuki seharusnya revisi UU sesuai dengan kebutuhan dan menguatkan KPK.
“Jadi kebutuhan revisi itu bukan karena usia KPK yang sudah tua tetapi karena kebutuhan dan urgensitas yang itu harus di revisi oleh DPR RI,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia pun berharap, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menolak revisi UU KPK ini adalah dengan mendesak presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
“Saya yakin kalau presiden mengeluarkan Perppu pemberantasan korupsi kedepan akan lebih baik,” tandasnya.
Untuk diketahui, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon menggelar Talkshow Gerakan Anti Korupsi di auditorium SBSN FSEI IAIN, pada Sabtu, 28 September 2019.
Talkshow bertajuk KPK dan Oligarki SDA Indonesia: RUU KPK untuk siapa ?menghadirkan narasumber, Sekretaris Lakpesdam PBNU, KH. Marzuki Wahid, Tim Expert Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) Eko Cahyono, dan Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Grahat Nagara. (RUL)
