Mubadalah.id – Sekalipun usia pernikahan sudah ditetapkan dalam undang-undang oleh hampir seluruh negara Islam, namun praktik pernikahan anak di bawah umur masih saja terjadi dengan atau tanpa izin dispensasi dari lembaga-lembaga yang ditunjuk negara.
Di samping faktor-faktor sosial dan ekonomi, kentara juga faktor kultural cukup dominan, di mana interpretasi agama yang berkembang di masyarakat justru membolehkan pernikahan di usia anak.
Interpretasi ini merujuk pada pandangan mayoritas ulama fikih dari berbagai mazhab, yang disandarkan pada ayat al-Qur’an (QS. at-Thalaq: 4) dan teks hadits (Shahih al-Bukhari, No. 3942, 3944, 5188, dan 5189: Shahih Muslim, No. 3545, Sunan al-Nasa’i, No. 3392: dan Sunan Ibn Majah, No. 1950).
Ayat tersebut berbicara tentang perempuan yang diceraikan dalam keadaan belum haid, berarti orang belum haid boleh menikah. Yang belum haid ditafsirkan sebagai anak perempuan yang belum dewasa. Sekalipun bisa jadi ada perempuan dewasa yang juga belum atau tidak haid.
Sementara teks hadits menyebut soal Aisyah ra. sebagai teladan, yang dinikahi Nabi Saw pada usia 6 tahun dan hidup satu rumah dengan beliau pada usia 9 tahun.
Diskusi Fikih
Dalam diskusi fikih tentang kebolehan menikah bagi mereka yang masih di usia anak, hanya ada teks hadits tentang teladan Aisyah ra.
Tetapi dalam narasi populer, terutama dalam perdebatan pro dan kontra, masih banyak hadits lain yang mereka kutip untuk memfasilitasi kebolehan. Bahkan urgensi pernikahan yang dini atau segera, termasuk dalam usia anak yang belum dewasa.
Keteladanan Aisyah ra. ini sesungguhnya tidak bisa kita terima secara bulat oleh ulama klasik. Tercatat ada tiga ulama besar yang menolaknya, dan menganggap hal tersebut merupakan praktik khusus bagi Nabi Saw, sama persis dengan kewajiban tahajud malam.
Juga termasuk kebolehan puasa setiap hari secara bersambung, keharaman menerima harta zakat, dan kehalalan menikah lebih dari empat perempuan.
Karena khusus Nabi Saw., maka umatnya kembali pada hukum asal, di mana semua kontrak. Juga termasuk pernikahan, hanya sah bagi orang dewasa.
Ketiga ulama tersebut adalah Utsman al-Baththi (w. 43 H/663 M), Ibn Syubrumah (w. 144 H/761 M), dan Abu Bakr al-Ashamm (w. 279 H/892 M).
Pada dasarnya, dalam pandangan mereka, kontrak pernikahan itu mewajibkan para pihak untuk memenuhi tanggungjawabnya (QS. al-Maidah: 1). Sementara anak, sebagaimana dalam hadits, bukan pihak yang bisa menerima tanggungjawab dari sebuah kontrak secara penuh (Sunan Abu Dawud, No. 4400).
Menyusun UU Perkawinan
Pendapat ketiga ulama ini yang akhirnya diadopsi negara-negara Islam dalam menyusun UU Perkawinan. Termasuk Indonesia, dengan membuat batasan usia pernikahan yang dianggap dewasa dari sisi fikih.
Beberapa ulama kontemporer melakukan kritik konten terhadap hadits tersebut. Yang hasilnya, dengan data-data sejarah dan lintas disiplin ilmu, bahwa Aisyah ra. tidak menikah pada usia 6 tahun. Melainkan di atas 15 tahun.
Tetapi narasi kritik ini begitu rumit, tidak kita kenal, dan kurang otoritatif. Di kalangan masyarakat, hadits Aisyah ra. jauh lebih populer dan sering menjadi rujukan pembicaraan.
Dalam narasi-narasi keagamaan yang berkembang, juga banyak teks hadits lain yang orang-orang kutip dan jadikan rujukan, yang pada akhirnya membentuk budaya permisif pada pernikahan usia anak di negara-negara Islam.
Hadits-hadits tentang anjuran untuk segera menikah saat menemukan pasangan yang cocok (Sunan Ibn Majah, No. 2043). Kemudian, seruan kepada para pemuda untuk menikah ketika sudah mampu (Shahih al-Bukhari, No. 5120).
Lalu perintah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada zina (Musnad Ahmad, No. 9054). Serta anjuran dan motivasi untuk melampiaskan nafsu secara halal (Shahih Muslim No. 2376). []
