Mubadalah.id – Bila membuka platfrom berita digital, begitu mudah kita temukan berita mengenai kasus kekerasan atau penganiayaan yang terjadi pada Pekerja Rumah Tangga atau PRT. Ya, selama ini persoalan pekerja rumah tangga menjadi salah satu hal yang luput dari perhatian.
Ada banyak kasus kekerasan yang terjadi terhadap PRT. Mulai dari berita kekerasan terhadap PRT Siti yang di siram air panas dan dirantai selama beberapa minggu di JakSel (2022), PRT DL (24) dan DR (15) yang mengalami penganiaya di Bandar Lampung (2023) dan masih banyak lagi kasus kekerasan lainnya yang menimpa para PRT yang itu sangat mudah kita akses lewat internet.
Di tengah eksisnya fenomena demam panggung di tahun-tahun politik dan berbagai kasus yang menjerat pejabat hingga penganiayaan sebaya yang pelakunya anak muda dan lain sebagainya. Di sini saya mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini?
Diskursus mengenai bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat meski hanya beberapa yang benar-benar melakukan aksi nyatanya yang amat sederhana. Hanya sedikit yang menyuarakan mengenai kesejahteraan pekerja rumah tangga, sisanya problematika kesejahteraan secara umum hanya selesai di ruang diskusi, dan hasilnya bisa kita amati sendiri.
Akan lebih menarik jika Rancangan Undang pekerja rumah tangga atau RUU PPRT yang masih menjadi polemik menjadi highlight diskusi. Pasalnya RUU ini telah di rancang dan di perjuangkan sejak tahun 2004 hingga sekarang. Itu pun dalam proses perjalanannya sudah beberapa kali hilang timbul, meski hasilnya sekarang ya baru sampai di prolegnas.
Persoalan kesejahteraan dan perlindungan PRT masih menjadi topik utama yang harus kita perjuangkan. Bisa kita bayangkan persoalan mendasar terkait kesejahteraan di level Pekerja rumah tangga saja masih menjadi kontraversi pada kalangan legislatif yang seharusnya juga sadar bagaimana persoalan PRT selama ini yang jauh dari kata sejahtera. Padahal toh jika UU ini sah juga tidak berimplikasi pada kebijakan elit ekonomi dengan kata lain tidak memberi berpengaruh besar kecuali memang menentang kesejahteraan itu sendiri.
Tingkat Kesejahtaraan PRT
Hilang timbulnya perjalanan RUU PPRT menunjukkan bahwa kesejahteraan pada level akar rumput bukan menjadi persoalan yang krusial bagi pemangku kebijakan. Padahal jelas dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalangan bawah pasti akan mendorong perbaikan perekonomian pada level nasional yang memang prosesnya tidak instan, namun dampaknya positifnya tentu jangka panjang.
Mengutip dari berbagai sumber terkait catatan jaringan advokasi pekerja rumah tangga (Jala PRT), dari tahun 2017-2022 setidaknya ada sekitar 2600 kasus kekerasan yang tercatat terjadi pada pekerja rumah tangga. Perlu di garis bawahi bahwa data ini merupakan data yang tercatat atau terungakap. Bisa di bayangkan bagaimana dengan berbagai kasus kekerasan yang terjadi pada PRT dan itu tidak tercatat dan tidak terungkap.
Mirisnya hingga saat ini, kita masih sulit mengakses data mengenai kekerasan terhadap PRT. Bahkan secara spesifik belum ada yang menghimpun data baru yang pasti mengenai kekerasan kekerasan yang terjadi terhadap PRT. Jika pun ada itu hanya konsumsi internal dan kepentingan lembaga yang bersangkutan saja. Tentunya hal ini berimplikasi pada kurangnya pengawasan publik dalam mengawal proses perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan PRT.
Terlepas dari regulasi hukum yang belum mendukung kesejahteraan dan keamanan PRT, persoalan yang paling mendasar terhadap PTR adalah cara pandang sosial terhadap pekerjaan PRT. Selama ini kerja domestik dianggap sebagai pekerjaan yang tidak bernilai dan tidak menghasilkan. Bahkan jika kerja domestik berubah menjadi kerja publik dengan kata lain menjadi suatu sumber kehidupan dalam menopang perekonomian tetap saja bernilai rendah.
Hal ini terbukti dari rendahnya penghasilan yang di peroleh sebagai pekerja rumah tangga. Menurut data dari Internasional Labour Organization (ILO) penghasilan rata-rata pekerja rumah tangga berkisar 1 hingga 1,8 juta rupiah per bulan.
Penghasilan ini, jika dibandingkan lagi jam kerja yang rentang waktunya mencapai 40 jam lebih per minggu bagi PRT yang menginap tentu sangat tidak sebanding. Persoalannya tuntutan ekonomi mendorong para PRT untuk menerima aturan kerja yang berlaku berbanding dengan tidak bekerja. Ya, sebenarnya ini lumrah terjadi pada semua pekerjaan. Tapi yang jelas, PRT terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Cara Pandang Terhadap Pekerjaan PRT
Selain itu pekerjaan domestik dipandang tidak bernilai karena di anggap sederhana, mudah bahkan sepele. Dengan kata lain sebagai pekerjaan yang tidak produktif dan tidak berkontribusi secara finansial sehingga pekerjaan domestik tidak berharga. Bentuk marginalisasi jenis pekerjaan ini tentunya berdampak pada cara pandang dalam menilai suatu pekerjaan.
Selain belum adanya regulasi hukum yang mengatur mengenai perlindungan PRT, Bahkan PRT sendiri belum di akui sebagai tenaga kerja. Hal ini semakin melemahkan peran PRT dalam sistem kehidupan, sehingga sangat mungkin jika kerentanan PRT sebagai korban kekerasan fisik, verbal, psikis, seksual hingga ekonomi dapat terjadi.
Pada kenyataannya pekerjaan domestik menjadi sektor penting dalam keberlangsungan sektor publik. Di mana kerja domestik menjadi penyokong kebutuhan rumah tangga sebagai hal yang paling mendasar sebelum terjun ke ranah publik.
Saat keperluan mendasar ini tidak tercover dengan baik tentunya akan berimplikasi pada kinerja sektor publik. Mereka akan menghadapi beban ganda di mana harus mengurus kerja sektor domestik dan publik secara bergantian bahkan kadang beriringan. Sehingga hal ini dapat mengganggu kinerja dari salah satu atau kedua sektor yang ada.
Sehingga kita perlu mengubah cara pandang yang ada, bahwa kerja sektor domestik adalah pekerja yang berharga. Maka pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang mulia. Dengan menghargai pekerja rumah tangga artinya kita juga memuliakan manusia, kita memanusiakan manusia.
Pengesahan RUU PPRT menjadi UU sejatinya bukan untuk membangun ketimpangan relasi kuasa yang berkebalikan antar pekerja dan majikan. Melain sebagai bentuk perlindungan dan mengapresiasi kerja sektor domestik.
Toh kita juga sangat membutuhkan peran penting dari para pekerja rumah tangga. Jadi memanusiakan mereka juga bentuk dari meningkatkan kualitas kerja pekerja rumah tangga. Maka kenapa tidak kita sahkan saja RUU PPRT. Toh hasilnya juga akan kembali ke kita. []
