Mubadalah.id – Dulu, pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, yang kita kenal sebagai Orde Baru (ORBA), pada akhir tahun 70-an dan sepanjang tahun 80an, mencoba memaksakan gagasan Keluarga Berencana (KB). Hal itu untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang mereka anggap bisa menghambat pembangunan. Membatasi jumlah anak cukup dua orang saja. Jargonnya dua anak cukup. Program itu ditentang habis-habisan oleh masyarakat, dengan dimotori oleh berbagai organisasi masyarakat berbasis Islam.
Nahdlatul Ulama (NU), melalui Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) NU, kemudian tampil dengan konsep “Perencanaan Keluarga”, di bawah payung isu “Kemashlatan Keluarga”. Isu “Kemashlatan Keluarga” ini menurunkan gagasan dalam fikih yang kita sebut “kulliyat al-khams.” Atau prinsip-prinsip yang lima, yang terkenal juga dengan jargon “daruriyat al-khams.” Yakni pondasi dasar yang lima.
Seluruh argumentasi “Perencanaan Keluarga”, yang terkonsepsikan dalam isu “Kemashlatan Keluarga”, termasuk tentang bagaimana mengatur kehamilan dan kelahiran, itu bertumpu pada argumentasi fikih. Dan tampaknya itu, karena basis argumentasi fikih, ia bisa diterima dan disambut oleh masyarakat, terutama ormas-ormas Islam tersebut. Program KB Pemerintah ORBA kemudian membonceng pada gagasan “Kemaslahatan Keluarga”, atau “Perencanaan keluarga”-nya NU.
Menjadi Lokomotif Perubahan
Dari sini, NU seperti menjadi lokomatif perubahan. BKKBN, badan pemerintah khusus Program KB, adan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), dengan tokoh utamanya Abdullah Syarwan. Di mana mereka secara sukarela menggandeng dan menjadikan LKK-NU sebagai rujukan dalam mempromosikan program KB. Begitu juga ormas-ormas Islam yang lain, berkiblat pada LKK-NU. Pokoknya, saat itu, LKK-NU menjadi primadona. Ia sangat populer.
Tidak hanya di dalam negeri, tetapi negara-negara Islam juga mengadopsi konsep “Perencanaan Keluarga” LKK-NU tersebut, yang bertumpu pada Fikih Kemaslahatan Keluarga dengan basis “Kulliyat al-Khams”. KH. Ali Yafie, ketua LKK-NU pada waktu itu, sering diundang ke berbagai negara untuk hal ini. Saya masih memiliki dokumentasi foto Kyai Ali Yafie bersama Gus Dur di Bangladeh dan Mesir.
Beberapa dokumen juga menggambarkan Kyai Ali Yafie sedang menerima tamu dari negara lain, untuk kepentingan isu Kemaslahatan Keluarga tersebut. Turki misalnya, mengirim utusan khusus, bertemu dengan Kyai Ali Yafie, untuk kepentingan itu.
Momentum Fiqh Peradaban
Catatan ini saya ungkapkan terkait momentum Fiqh Peradaban yang sedang PBNU galakkan yang dipimpin Gus Yahya kali ini. Ini bukan soal sejauhmana relevansi konsep “Perencanaan Keluarga” atau “Kemashlatan Keluarga” yang dikembangkan dengan pendekatan fikih (klasik). Gagasan itu untuk zaman sekarang mungkin terlihat tidak relevan. Karena masih menempatkan perempuan lebih banyak di ranah domestik.
Poin saya adalah bahwa jika pendekatan fikih itu bisa menjawab kebutuhan mendasar yang ada pada masyarakat, maka ia bisa mendapat sambutan dari mereka. Bukan hanya di dalam komunitasnya sendiri. Tetapi juga, bahkan, dalam skala nasional dan bisa mengglobal. Satu poin saja, atau satu isu saja, bisa menjadi bahan bakar untuk menggerakkan masyarakat. Dan lembaganya bisa menjadi lokomotif.
Fikih yang di masa lalu sering dituduh menjadikan masyarakat tenggelam dalam kejumudan, membuat masyarakat mengalami stagnan. Ternyata ia bisa relevan untuk menjawab persoalan terkini. Dalam kasus di atas adalah tentang konsep Kemaslahatan Keluarga yang LKK-NU gagas pada zamannya.
Tentu saja itu membutuhkan analisis yang tajam, yang bertumpu pada metodologi Ushul Fiqh yang kuat, tentang persoalan yang benar-benar menimpa masyarakat, yang juga berdasar pada daya kritis, kepekaan, dan keberanian keluar dari pakem. Tentu landasannya adalah pandangan dan hati jernih. Terlepas dari kepentinga politik praktis atau ambisi-ambisi yang berlebihan.
Sebenarnya fenomena LKK-NU pada saat itu mungkin mirip dengan gerakan ulama perempuan masa kini, yang kemudian berujung pada Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), pertama pada tahun 2017, dan kemudian yang kedua pada tahun 2022.
Saya kira fiqh peradaban yang sedang digalakkan PBNU juga bisa menemukan momentumnya, jika mencoba menelusuri jalan-jalan yang dulu pernah dilalui. Melihat bagaimana sebuah gagasan bisa mengakar kuat dalam masyarakat dan memberi pengaruh pada tataran nasional dan global. Wallahu a’lam. []
