Mubadalah.id – Dalam konsep mubadalah memiliki pandangan terkait kesetaraan hubungan antar lelaki dan perempuan. Bukan hanya itu, konsep ini membahas kesetaraan lebih luas dan mendalam. Tak terkecuali dalam menerima dan mempertimbangkan pendapat hukum oleh organisasi atau masyarakat sipil. Dan kondisi ini disebut dengan Amicus Curiae.
Amicus Curiae menjadi pembahasan yang hangat akhir-akhir ini. Amicus Curiae sendiri berasal dari bahasa latin yang memiliki arti “Sahabat Peradilan”. Perbincangan mengenai Amicus Curiae mulai ramai karena banyaknya organisasi masyarakat maupun tokoh masyarakat yang mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menawarkan diri sebagai sahabat peradilan pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024.
Sejarah Amicus Curiae
Amicus Curiae mulai dikenal pada zaman romawi kuno. Ketika kekuasaan kerajaan Romawi saat itu di Roma, mereka membuat sekelompok penasihat independen. Yaitu consilium yang bertugas untuk mengawasi dan mengarahkan seluruh aspek kehidupan yang ada di Roma. Selanjutnya, negara dengan sistem hukum common law atau hukum adat yang awalnya menggunakan istilah Amicus Curiae.
Di Indonesia sendiri, Amicus Curiae diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mengatakan bahwa,
“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Selain itu juga dasar hukum lainnya yaitu Pasal 14 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 dan Pasal 180 KUHP ayat (1).
Walau begitu, belum ada aturan yang secara khusus terkait hal ini. Tetapi dari dasar hukum yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa adanya Amicus Curiae dapat terakui secara hukum peradilan Indonesia. Dalam sistem peradilan, Amicus Curiae termasuk sebagai pendapat masyarakat dan tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti atau saksi ahli. Tetapi hakim dapat menjadikannya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Jadi Sorotan Sidang PHPU
Melalui website nya, Mahkamah Konsitusi (MK) menyatakan bahwa Amicus Curiae dalam sidang PHPU terbanyak sepanjang sejarah. Terdapat lebih dari 20 organisasi maupun masyarakat yang mengajukannya pada MK. Beberapa ahli mengartikan, bahwa masyarakat Indonesia memiliki keresahan kolektif atas hukum di Indonesia.
Kembali mengenal sistem peradilan di Indonesia baik yang formal maupun informal menjadi hal yang harusnya masyarakat tahu. Dari banyaknya informasi melalui media sosial hingga artificial intelegence (AI) harusnya dapat menjadikan masyarakat sadar dan peduli atas informasi yang krusial seperti ini. Dan harapannya masyarakat juga dapat menyuarakan ketidakadilan lain selain kasus ini.
Sama halnya seperti sidang PHPU, persidangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan sosial juga harus mendapat perhatian tertentu. Terutama pada kasus HAM yang juga banyak terjadi di Indonesia. Hukum harusnya untuk siapa saja, bukan hanya mereka yang berkuasa ataupun mereka yang memiliki banyak uang.
Hukum dan Keadilan Untuk Semua
Hal ini sejalan dengan perintah bersikap adil yang ada dalam QS. Al-Hadid ayat 25 yang artinya
“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”
Sistem peradilan di negeri memang harusnya punya keadilan bagi semua masyarakatnya. Sama halnya dengan kebaikan lainnya, menjadi masyarakat yang peduli terhadap keadilan merupakan tanggung jawab semuanya. Hal ini tidak membedakan antar agama, suku, ras maupun gender. Semua kalangan wajib menjaga marwah peradilan agar tetap ada keadilan dalam implemntasinya. []
