Pengekangan kebebasan seperti ini termuat dalam putusan Pengadilan mengenai hak asuh anak. Putusan Pengadilan seharusnya memberikan keadilan bagi masyarakat.
Mubadalah.id. Pada dasarnya setiap anak mendapatkan jaminan perlindungan akan hak-haknya. Hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Hak-hak anak secara konstitusional telah mendapatkan jaminan dari negara. Namun, bagaimana jika regulasi yang ada masih mengekang kebebasan anak?
Pengekangan kebebasan seperti ini termuat dalam putusan Pengadilan mengenai hak asuh anak. Putusan Pengadilan seharusnya memberikan keadilan bagi masyarakat. Sehingga tercapai peradaban yang bebas dari kezaliman.
Putusan Pengadilan Berakibat Kekerasan
Mengakses Putusan Hakim melalui Direktori putusan Mahkamah Agung dalam perkara nomor: ***/Pdt.G/2022/PTA.**. Terlihat adanya putusan yang menjatuhkan hak asuh anak kepada seorang ayah.
Hakim menjadikan alasan kekhawatiran mantan isteri akan berpindah agama. Sehingga menolak menjatuhkan hak asuh anak kepada ibunya (mantan isteri). Sementara tidak terbukti jika isteri berbuat dzalim terhadap anak-anaknya.
Mengutip penjelasan Dr. Iklilah Muzayyanah, kekerasan yang melandaskan agama bisa menjadi bias gender. Terlebih agama menjadi landasan untuk tidak berlaku adil. Berupa kekerasan spiritual dalam perspektif keadilan gender.
Sementara mengutip penjelasan Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm, putusan bisa memuat bias gender apabila tidak memperhatikan psikologis isteri sebagai perempuan. Menjadi kekerasan psikis jika perempuan sebagai seorang ibu dipisahkan jauh dari anaknya.
Perlu Melihat Putusan dari Perspektif Perempuan
Pada banyak kasus telah terlihat perbedaan anak-anak yang terasuh ibunya dan tidak. Meskipun terdapat beberapa ayah yang berhasil mengasuh anaknya. Namun jumlahnya bisa terhitung jari.
Tidak terpenuhinya kesejahteraan anak akan memiliki efek domino pada perkembangan fisik dan psikis si anak. Sehingga hal ini seharusnya menjadi basis data Hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum memberikan putusan.
Penolakan hakim PTA (Pengadilan Tinggi Agama) teranalisis sebagai alasan subjektif Hakim yang tampak bias gender. Perlu pengkajian ulang karena bersebrangan dengan Pasal 105 KHI “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya”.
Dalam sudut pandang Feminis Pasal 105 KHI tersebut termuat pembelaan terhadap perempuan. Namun secara aplikatifnya, putusan Hakim tersebut menjatuhkan hak asuh anak kepada suami. Sehingga Hakim menerapkan hukum tidak secara tekstual.
Hanya saja perlu juga memperhatikan problem yang ada dari perspektif perempuan. Hal ini mengandung maksud dan tujuan untuk menjamin masa depan si anak. Bukan siapa yang kalah dan menang antara ayah (mantan suami) dan ibu (mantan istri).
Hak Asuh Anak Ala Mubadalah
Putusan sebaiknya mendasarkan pada kepentingan si anak dan bukan pada kepentingan Hakim. Putusan seharusnya mengandung kebijakan yang strategis. Bukan sekedar kebijakan praktis tanpa memperhatikan kepentingan masa depan anak dalam jangka panjangnya.
Putusan Hakim tidak memfokuskan penekanan hak asuh anak jatuh kepada ayah maupun ibunya. Hakim mendorong keduanya untuk terus mencurahkan kasih sayang kepada si anak. Memenuhi hak-hak anak meskipun ikatan perkawinan antara keduanya sudah selesai.
Perlu kiranya menafsirkan bunyi Pasal 105 KHI dengan memberikan makna yang berkeadilan relasi dengan konsep kesalingan atau mubadalah. Mantan suami dan mantan istri sama-sama memiliki kewajiban untuk tetap memberikan hak-hak anak.
Hak anak harus terpenuhi dengan relasi kesalingan untuk bekerja sama memberikan hak-hak si anak. Bahkan meskipun salah satu orang tua berpindah agama, sebagaimana penjelasan Dr. Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku “Relasi Mubadalah Muslim dengan Umat Berbeda Agama”.
Hal yang demikian itu juga dicontohkan Nabi Muhammad SAW, meskipun menantu Nabi belum muslim, Nabi tetap menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dan memiliki relasi yang baik dengan menantunya. []
