Mubadalah.id – Ketua Majelis Musyawarah KUPI, Nyai Hj. Badriyah Fayumi menegaskan bahwa KUPI beserta elemen masyarakat sipil lainnya perlu mengawal demokrasi dan Pemilu 2024 berjalan dalam norma dan dengan cara yang makruf.
“Dengan cara makruf, demokrasi dan Pemilu kita menjadi berkah bagi semua warga bangsa, tidak hanya bagi aktor dan elit politik,” kata Nyai Badriyah, pada sambutan dalam kegiatan Maklumat Politik Ulama Perempuan di Auditorium FISIP Kampus II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada Senin, 20 November 2023.
“Termasuk para pengemban amanah kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan jangan sampai menjadi musibah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.
Selain itu, Nyai Badriyah juga menjelaskan bahwa ulama perempuan menjadi bagian dari representasi kalangan agama di ranah kultural, dan para aktor politik. Serta pengemban amanah kekuasaan sebagai bagian dari negara yang berada di ranah struktural tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
Apalagi, lanjut Nyai Badriyah, saling menafikan satu sama lain dalam proses perjalanan berbangsa dan bernegara.
“Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) tercinta ini ada sebagai hasil dari perjuangan seluruh elemen bangsa. Di mana organisasi-organisasi masyarakat sipil dari beragam latar belakang menjadi penggerak dan pelopornya,” paparnya.
Nyai Badriyah mengingat bahwa fakta sejarah yang tidak boleh kita ingkari ini perlu terus disampaikan. Harapannya, agar perjalanan berbangsa dan bernegara kita tidak keluar dari cita-cita bersama pendirian Indonesia.
Karena, siapapun yang memegang amanah kekuasaan tidak lupa bahwa kekuasaan itu hanya amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Karena hal tersebut, bukan privilege untuk melakukan tindakan aji mumpung apalagi sewenang-wenangan.
“Sehingga tidak mengabaikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kepatutan. Serta kemaslahatan bagi seluruh warga bangsa sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya,” tegasnya. []
