Mubadalah.id – Jika merujuk pandangan para ulama ahli fikih tentang hukum aborsi. Maka para ulama ahli fikih berbeda pendapat.
Pertama, sebagaian ahli fikih bersepakat bahwa aborsi tidak boleh dilakukan sesudah janin berusia 120 hari (empat bulan).
Kandungan berusia 120 hari dalam pandangan mereka sudah merupakan wujud manusia hidup dengan segala kelengkapannya, karena itu ia adalah benar-benar manusia.
Dalam banyak pandangan, pengguguran kandungan pada usia janin ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai aborsi tetapi pembunuhan.
Sementara aborsi yang dilakukan sebelum usia tersebut, para ulama memiliki pandangan yang beragam.
Para ulama seluruhnya mendasarkan pandangannya terhadap hal ini pada ayat al-Qur’an, sebagai berikut:
“Dan sesungguhnya Kami telah men ciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang Allah Swt simpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah.
Lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (QS. a-Mu ‘minun (23): 12-14).
Ayat ini menyebutkan fase-fase pembentukan manusia dalam tiga kategori: nutfah (sel sperma, sygote), ‘alaqah (segumpal darah), dan mudghah (segumpal daging).
Pandangan Al-Haskafi
Pendirian paling longgar dikemukakan oleh al-Haskafi, seorang ulama bermazhab Hanafi, yang menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum usia kandungan 120 hari, dengan atau tanpa adanya alasan.
Al-Karabisi dari Mazhab Syafi’i, seperti al-Ramli kutip dalam Nihayah al-Muhtaj, hanya membenarkan aborsi ketika masih berupa nutfah (sel sperma, zygote) atau ‘alaqah (segumpal darah).
Pendirian paling ketat dikemukakan oleh al-Ghazali dari mazhab Syafi’i. Ia mengharamkan aborsi sejak terjadinya pembuahan. Pendapat ini dikemukakan juga oleh mayoritas mazhab Maliki, Ibnu Hazm al-Zhahiri dan sebagian mazhab Syiah.
Sepanjang yang dapat kita telusuri dari literatur fikih, para ulama telah mencapai kata sepakat terkait isu aborsi (isqath al-haml dan ijhadh, menurut bahasa fikih). Kesepakatan itu menyangkut kebolehan melakukan aborsi tanpa batasan umur janin. Tentunya, kebolehan aborsi ini perempuan lakukan dengan pertimbangan medis untuk keselamatan sang ibu.
Jika keberadaan bayi dalam kandungan dapat membahayakan dan mengancam hidup sang ibu. Maka pilihan aborsi dapat ia lakukan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa pertimbangan keselamatan ibu lebih kita utamakan ketimbang kematian janin.
Resiko Lebih Ringan
Menurut pandangan fikih di atas, kematian janin memiliki resiko lebih ringan daripada kematian ibu, karena ibu adalah asal dari janin atau bayi.
Eksistensinya telah nyata, dan ibu juga memiliki sejumlah kewajiban. Sementara janin atau bayi dalam kandungan, meskipun mungkin telah eksis, tetapi ia tidak mewakili kewajiban terhadap orang lain.
Sebagaimana kaidah ushul fiqh yang menyatakan, “jika terjadi sebuah dilema, maka pilihan jatuh pada yang paling ringan resikonya.”
Pandangan para ahli fikih tentang motif aborsi di atas tampaknya masih terbatas pada indikasi medis dan kesehatan belaka. Motif-motif lain seperti indikasi sosial, ekonomi, politik, dan psikologis belum mendapatkan uraian panjang lebar.
Aborsi Boleh
Tetapi, sungguh menarik ketika kita mengamati bahwa sebagian ulama mazhab Hanafi membolehkan aborsi, meskipun bukan karena suatu alasan (bi ‘udzr aw bi ghair udzr)
Akhirnya, satu hal yang perlu di garis bawahi terkait relasi-relasi kemanusiaan, termasuk relasi gender, bahwa Islam merupakan agama keadilan, agama yang menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.
Islam lahir untuk menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang luhur. Kepadanya lah seluruh konstruksi pemikiran, konsep, dan aturan kehidupan seharusnya kaum muslimin rumuskan untuk kemudian mereka amalkan atau aplikasikan dalam kehidupan sosial mereka.*
*Sumber: tulisan KH. Husein Muhammad dalam buku Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender.
