Mubaadalahnews.com,- Sekretaris Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU, KH. Marzuki Wahid menegaskan, pemberantas korupsi merupakan bagian dari mencegah kemungkaran bahkan kezaliman yang besar. Untuk itu, memperkuat KPK hukumnya wajib.
“Menurut saya keberadaan KPK hukumnya wajib karena untuk memberantas korupsi. Dalilnya juga jelas maalalyatimu wajibu illa bihi fahuwa wajibun (sesuatu kewajiban yang tidak bisa tegak karena itu maka itu hukumnya wajib),” kata Kiai Marzuki saat Talkshow Gerakan Anti Korupsi di auditorium SBSN FSEI IAIN, pada Sabtu, 28 September 2019.
Ia mengatakan, ada kaidah yang disebutkan Imam Nawawi bahwa semua orang Islam telah bersepakat atas beratnya keharaman korupsi, sehinggga korupsi itu dosa besar. Menurutnya, Imam Nawawi sudah mengatakan itu sejak beberapa puluh abad yang lalu.
“Ini memberikan pandangan, pertama korupsi itu jelas haram dan kedua para koruptor pasti mendapatkan dosa besar,” ungkapnya.
Karena itu, lanjut dia, kalau ada orang-orang yang ingin melemahkan KPK maka ia belum selesai menalar dalam hukum Islamnya. “Patut ditanya keislamannya,” tuturnya.
Beratkan hukuman pada koruptor
Salah satu pendiri yayasan Fahmina itu menilai bahwa seharusnya revisi UU KPK yang disahkan oleh DPR RI itu untuk memberikan pemberatan hukuman dan pemiskinan koruptor bukan justru melemahkan KPK, itu sangat keliru.
“DPR itu benar-benar ngawur, mestinya yang harus diperkuat kalau merevisi undang-undang itu dengan memperberat hukuman untuk para koruptor, bukan melemahkan lembaganya” ucapnya.
Karena itu menurut dia, keberadaan KPK dinilai sangat penting. Sebab menurut hasil survei LSI 2019 KPK adalah satu-satunya lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat publik.
“Jadi lembaga yang terpercaya hari ini adalah KPK. Kredibilitas, dan hasil kinerja KPK itu terpercaya,” tegasnya.
Hukuman seumur hidup
Penulis buku Jihad Nahdlatul Ulama (NU) Melawan Korupsi itu mengungkapkan bahwa sejak dulu NU telah merekomondasikan kepada KPK untuk memberikan hukuman berat kepada para koruptor. Karena jika dibiarkan justru akan menambahkan koruptor-koruptor baru.
“NU telah mengusulkan hukuman mati untuk koruptor. Karena saking jengkelnya terhadap para koruptor. Hukuman mati itu maksudnya bukan ditembak mati tetapi dihukum seumur hidup,” tuturnya.
Oleh sebab itu, kata dia, yang dibutuhkan saat ini adalah dengan memperkuat KPK itu sendiri. “NU ingin menyebut, KPK ini lembaga permanen yang sangat dibutuhkan untuk memberantas korupsi di negara ini dan yang mestinya harus direvisi yaitu pemberatan hukuman,” tukasnya. (RUL)
