Mubadalah.id – Sudah satu tahun lebih, sejak Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan menjadi UU, namun sayangnya, pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan aturan terkait turunannya. Hal ini, tentu akan berakibat kepada para Aparat Penegak Hukum (APH), karena mereka masih akan terkendala dalam mengimplementasikan UU TPKS.
Meskipun demikian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah mengeluarkan Surat Telegram nomor ST/1292/VI/RES.1.24/2022. Isi surat tersebut meminta kepada semua Kapolda di Indonesia untuk memerintahkan semua institusi kepolisian di semua wilayah menegakkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, menyebutkan dengan keluarnya Surat Telegram tersebut, maka sebetulnya APH sudah bisa menggunakan UU TPKS sebagai acuan dalam memeriksa perkara tindak kekerasan seksual.
Bahkan, ia juga menegaskan bahwa APH tidak perlu ragu lagi untuk menerapkan UU TPKS. Karena pengaturan dalam UU ini sudah jelas terkait operasionalnya.
Porlesta Solo Sudah Mengawali
Dengan keputusan tersebut, seperti dilansir dari Detik.com, Porlestas Solo menjadi salah satu lembaga kepolisian yang mengawali dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan menjerat pelaku menggunakan UU TPKS dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan ancaman 12-15 tahun penjara.
Dalam kasus TPPO yang ditangani oleh Porlesta Solo tersebut pelaku adalah si suami yang tega menjual istrinya. Pelaku yang berinisial YF itu menarif harga istrinya sebesar 1,2 juta. Untuk menarik para pelanggan, YF mempromosikan sang istri di media sosial dengan tagline wild wife (istri liar).
Berdasarkan keterangan YF, ia sudah menjual istrinya selama satu tahun terakhir. YF berhasil melakukan transaksi puluhan kali dengan para pelanggan di Solo dan Yogyakarta. Hingga akhirnya, kasus ini berhasil Polresta Solo tangani.
Akibat perbuatannya tersebut, Porlesta Solo menjerat YF dengan dengan pasal UU No. 21 Tahun 2007 UU TPKS. Ia mendapatkan ancaman hukuman 12-15 tahun penjara.
Selain Polersta Solo, Polresta Jembrana Provinsi Bali pun menerapkan UU TPKS sebagai pijakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana pemerkosaan.
Kasus tindak pidana pemerkosaan tersebut dilakukan oleh dua laki-laki paruh baya kepada seorang gadis berkebutuhan khusus. Atas kasusnya itu, satu pelaku, terjerat pasal UU TPKS tentang perkosaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku satu lainnya, terjerat UU perlindungan anak karena masih ada kekerabatan dengan korban.
Dengan kedua langkah yang Polersta Solo dan Jembrana lakukan ini akhirnya mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto. Ia menilai bahwa tindakan polisi dalam menangani dua kasus tersebut merupakan langkah maju dan proresif dari pihak kepolisian. Aparat penegak hukum lain patut mencontohnya.
Urgensi Aturan Turunan UU TPKS
Setelah DPR RI mengesahkan UU TPKS sebagai hukum positif di Indonesia, para korban kekerasan seksual akhirnya berani untuk speak up, dan membuka kasusnya ke publik. Mereka berharap dengan hadirnya UU TPKS bisa menjadi payung hukum yang jelas bagi para korban.
Namun sayangnya, lagi-lagi harapan besar para korban itu belum sepenuhnya mereka rasakan. Karena hingga saat ini, pemerintah belum membuat aturan turunan terkait UU TPKS.
Akibatnya, hal inilah yang membuat sebagian penegak hukum (selain kepolisian) belum bisa memakai UU TPKS sebagai pijakan. Sebagian dari mereka masih ada yang menolak menggunakan undang-undang ini dengan dalih belum ada aturan teknis atau pelaksanaanya.
Oleh sebab itu, dengan masih adanya kendala terkait implementasi ini, saya berharap agar pemerintah untuk segera menerbitkan aturan turunan dari UU TPKS. Tujuannya tidak lain agar semua APH dapat segera mengimplementasikan UU ini.
Terlebih, menurutku, sambil menunggu terbitnya aturan turunan UU TPKS, APH bisa mencontoh langkah progresif Polresta Solo dan Jembrana. Untuk rujukannya bisa memakai Surat Telegram Kapolri nomor ST/1292/VI/RES.1.24/2022. Yang berisi permintaan kepada semua Kapolda di Indonesia untuk memerintahkan semua institusi kepolisian di semua wilayah menegakkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. []
