• Login
  • Register
Rabu, 21 Mei 2025
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
Dukung kami dengan donasi melalui
Bank Syariah Indonesia 7004-0536-58
a.n. Yayasan Fahmina
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Monumen
  • Zawiyah
  • Kolom Buya Husein
No Result
View All Result
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Monumen
  • Zawiyah
  • Kolom Buya Husein
Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah
No Result
View All Result
Home Kolom Publik

Polersta Solo dan Jembraba Bali Sudah Mengawali Menerapkan UU TPKS

Tindakan polisi dalam menangani dua kasus tersebut menjadi langkah maju dan proresif dari pihak kepolisian. Aparat penegak hukum lain patut mencontohnya.

Fajar Pahrul Ulum Fajar Pahrul Ulum
25/07/2023
in Publik
0
UU TPKS

UU TPKS

935
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Mubadalah.id – Sudah satu tahun lebih, sejak Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan menjadi UU, namun sayangnya, pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan aturan terkait turunannya. Hal ini, tentu akan berakibat kepada para Aparat Penegak Hukum (APH), karena mereka masih akan terkendala dalam mengimplementasikan UU TPKS.

Meskipun demikian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah mengeluarkan Surat Telegram nomor ST/1292/VI/RES.1.24/2022. Isi surat tersebut meminta kepada semua Kapolda di Indonesia untuk memerintahkan semua institusi kepolisian di semua wilayah menegakkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, menyebutkan dengan keluarnya Surat Telegram tersebut, maka sebetulnya APH sudah bisa menggunakan UU TPKS sebagai acuan dalam memeriksa perkara tindak kekerasan seksual.

Bahkan, ia juga menegaskan bahwa APH tidak perlu ragu lagi untuk menerapkan UU TPKS. Karena pengaturan dalam UU ini sudah jelas terkait operasionalnya.

Porlesta Solo Sudah Mengawali

Dengan keputusan tersebut, seperti dilansir dari Detik.com, Porlestas Solo menjadi salah satu lembaga kepolisian yang mengawali dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan menjerat pelaku menggunakan UU TPKS dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan ancaman 12-15 tahun penjara.

Baca Juga:

Ketika Sejarah Membuktikan Kepemimpinan Perempuan

Qiyas Sering Dijadikan Dasar Pelarangan Perempuan Menjadi Pemimpin

Membantah Ijma’ yang Melarang Perempuan Jadi Pemimpin

Tafsir Hadits Perempuan Tidak Boleh Jadi Pemimpin Negara

Dalam kasus TPPO yang ditangani oleh Porlesta Solo tersebut pelaku adalah si suami yang tega menjual istrinya. Pelaku yang berinisial YF itu menarif harga istrinya sebesar 1,2 juta. Untuk menarik para pelanggan, YF mempromosikan sang istri di media sosial dengan tagline wild wife (istri liar).

Berdasarkan keterangan YF, ia sudah menjual istrinya selama satu tahun terakhir. YF berhasil melakukan transaksi puluhan kali dengan para pelanggan di Solo dan Yogyakarta. Hingga akhirnya, kasus ini berhasil Polresta Solo tangani.

Akibat perbuatannya tersebut, Porlesta Solo menjerat YF dengan dengan pasal UU No. 21 Tahun 2007 UU TPKS. Ia mendapatkan ancaman hukuman 12-15 tahun penjara.

Selain Polersta Solo, Polresta Jembrana Provinsi Bali pun menerapkan UU TPKS sebagai pijakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana pemerkosaan.

Kasus tindak pidana pemerkosaan tersebut dilakukan oleh dua laki-laki paruh baya kepada seorang gadis berkebutuhan khusus. Atas kasusnya itu, satu pelaku, terjerat pasal UU TPKS tentang perkosaan dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Sedangkan pelaku satu lainnya, terjerat UU perlindungan anak karena masih ada kekerabatan dengan korban.

Dengan kedua langkah yang Polersta Solo dan Jembrana lakukan ini akhirnya mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto. Ia menilai bahwa tindakan polisi dalam menangani dua kasus tersebut merupakan langkah maju dan proresif dari pihak kepolisian. Aparat penegak hukum lain patut mencontohnya.

Urgensi Aturan Turunan UU TPKS

Setelah DPR RI mengesahkan UU TPKS sebagai hukum positif di Indonesia, para korban kekerasan seksual akhirnya berani untuk speak up, dan membuka kasusnya ke publik. Mereka berharap dengan hadirnya UU TPKS bisa menjadi payung hukum yang jelas bagi para korban.

Namun sayangnya, lagi-lagi harapan besar para korban itu belum sepenuhnya mereka rasakan. Karena hingga saat ini, pemerintah belum membuat aturan turunan terkait UU TPKS.

Akibatnya, hal inilah yang membuat sebagian penegak hukum (selain kepolisian) belum bisa memakai UU TPKS sebagai pijakan. Sebagian dari mereka masih ada yang menolak menggunakan undang-undang ini dengan dalih belum ada aturan teknis atau pelaksanaanya.

Oleh sebab itu, dengan masih adanya kendala terkait implementasi ini, saya berharap agar pemerintah untuk segera menerbitkan aturan turunan dari UU TPKS. Tujuannya tidak lain agar semua APH dapat segera mengimplementasikan UU ini.

Terlebih, menurutku, sambil menunggu terbitnya aturan turunan UU TPKS, APH bisa mencontoh langkah progresif Polresta Solo dan Jembrana. Untuk rujukannya bisa memakai Surat Telegram Kapolri nomor ST/1292/VI/RES.1.24/2022. Yang berisi permintaan kepada semua Kapolda di Indonesia untuk memerintahkan semua institusi kepolisian di semua wilayah menegakkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. []

Tags: jembranakasuskekerasanlaki-lakiperempuanpolres soloseksualUU TPKS
Fajar Pahrul Ulum

Fajar Pahrul Ulum

Peserta Mubadalah Academy Batch 1 saat ini sedang menempuh studi akhir di kampus ISIF Cirebon

Terkait Posts

Peran Aisyiyah

Peran Aisyiyah dalam Memperjuangkan Kesetaraan dan Kemanusiaan Perempuan

20 Mei 2025
Peluang Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Ironi Peluang Kerja bagi Penyandang Disabilitas: Kesenjangan Menjadi Tantangan Bersama

20 Mei 2025
Inses

Grup Facebook Fantasi Sedarah: Wabah dan Ancaman Inses di Dalam Keluarga

17 Mei 2025
Dialog Antar Agama

Merangkul yang Terasingkan: Memaknai GEDSI dalam terang Dialog Antar Agama

17 Mei 2025
Inses

Inses Bukan Aib Keluarga, Tapi Kejahatan yang Harus Diungkap

17 Mei 2025
Kashmir

Kashmir: Tanah yang Disengketakan, Perempuan yang Dilupakan

16 Mei 2025
Please login to join discussion
No Result
View All Result

TERPOPULER

  • Bangga Punya Ulama Perempuan

    Saya Bangga Punya Ulama Perempuan!

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • KB Menurut Pandangan Fazlur Rahman

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • KB dalam Pandangan Islam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengenal Jejak Aeshnina Azzahra Aqila Seorang Aktivis Lingkungan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Peran Aisyiyah dalam Memperjuangkan Kesetaraan dan Kemanusiaan Perempuan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

TERBARU

  • Ulama Perempuan sebagai Puser Bumi
  • Menyusui Anak dalam Pandangan Islam
  • Peran Aisyiyah dalam Memperjuangkan Kesetaraan dan Kemanusiaan Perempuan
  • KB dalam Pandangan Riffat Hassan
  • Ironi Peluang Kerja bagi Penyandang Disabilitas: Kesenjangan Menjadi Tantangan Bersama

Komentar Terbaru

  • Asma binti Hamad dan Hilangnya Harapan Hidup pada Mengapa Tuhan Tak Bergeming dalam Pembantaian di Palestina?
  • Usaha, Privilege, dan Kehendak Tuhan pada Mengenalkan Palestina pada Anak
  • Salsabila Septi pada Memaknai Perjalanan Hidup di Usia 25 tahun; Antara Kegagalan, Kesalahan dan Optimisme
  • Zahra Amin pada Perbincangan Soal Jilbab
  • Nolimits313 pada Perbincangan Soal Jilbab
  • Tentang
  • Redaksi
  • Kontributor
  • Kirim Tulisan
Kontak kami:
[email protected]

© 2023 MUBADALAH.ID

Selamat Datang!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Aktual
  • Kolom
  • Khazanah
  • Rujukan
  • Tokoh
  • Monumen
  • Zawiyah
  • Kolom Buya Husein
  • Login
  • Sign Up

© 2023 MUBADALAH.ID

Go to mobile version