Mubadalah.id – Dalam perspektif KUPI, prinsip hifzh al-din menjadi pembungkus dari empat prinsip sebelumnya, karena nilai-nilai agama memerintahkan perlindungan atas semua prinsip-prinsip tersebut.
Pada konteks hak anak, misalnya, Dr. Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku Fikih Hak Anak mencontohkan bahwa Islam mengajarkan kasih sayang pada anak. Lalu melindungi hak hidup mereka, pendidikan dan perlindungan harta milik mereka.
Serta meminta kedua orang tua dan keluarga mereka untuk menjadi lingkungan tumbuh kembang yang kondusif dan menguatkan.
Kemudian, mengajarkan nilai-nilai ini pada orang dewasa maupun anak-anak adalah bagian dari prinsip hifzh al-din, dalam konteks hak anak.
Prinsip hifzh al-din dalam perspektif KUPI sesungguhnya bisa menjadi kerangka bagi beberapa indikator dari Klaster Hak Sipil dan atau Klaster Pendidikan dalam Permen PPPA No. 12/2011.
Namun, sayangnya, Permen ini sama sekali tidak menyinggung pentingnya beragama sebagai salah satu hak sipil.
Kemudian menyinggung juga terkait pentingnya norma-norma agama yang relevan dengan hak anak untuk diajarkan pada anak-anak maupun orang dewasa.
Melalui Permen ini berharap anak dapat termotivasi untuk tumbuh kembang sebagai hamba Allah Swt yang bertanggungjawab memakmurkan bumi (QS. Hud: 61).
Kemudian menjadi anugerah bagi semesta (QS. al-Anbiya: 107), dan menyempurnakan akhlak mulia (Musnad Ahmad, No. 9074).
Di sinilah pentingnya keterbukaan hukum positif atau kebijakan pemerintah untuk menerima inspirasi dari norma-norma hukum Islam.
Adalah aneh bangsa besar yang beragama, tetapi kebijakan tentang hak anak yang dikeluarkan pemerintahnya sama sekali tidak mengambil inspirasi dari dan atau melibatkan agama. (Rul)
